logo

Pakar HTN : Dewan Pengawas KPK Tidak Dibentuk DPR Tapi Presiden!

Pakar HTN : Dewan Pengawas KPK Tidak Dibentuk DPR Tapi Presiden!

12 September 2019 02:52 WIB
Penulis : AG. Sofyan

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pakar hukum tata negara dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof Juanda, mengamini kehadiran Dewan Pengawas KPK dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Dalam perspektif tatanan demokrasi sesuai prinsip negara konstitusi dan hukum, kata Juanda, Dewas diperlukan guna mengawasi kinerja lembaga penegak hukum.

Namun, lanjutnya, hal yang terpenting adalah siapa yang memiliki wewenang untuk menunjuk anggota Dewan Pengawas KPK agar lembaga antirasuah ini bekerja profesional tapi tetap dalam kontrol dan tidak berpotensi menjadi lembaga superbody.

Juanda juga menyarankan Dewan Pengawas KPK tidak dibentuk oleh DPR karena dikhawatirkan muncul conflicf of interest terutama kepentingan politik praktis.

"Oleh karena itu, saya pikir bukan DPR yang memilih anggota Dewas, tapi Presiden kalau memang berkaitan dengan pola pikir bahwa KPK berada di dalam cabang eksekutif. Artinya, itu diangkat Presiden jika ingin Dewas efektif," kata Juanda dalam diskusi "Perlukah Lembaga Pengawasan untuk KPK?" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019). 

Diskusi juga dihadiri narasumber Tama S Langkun sebagai Kadiv Monitoring dan Peradilan ICW serta praktisi hukum dan politisi PDI Perjuangan, Kapitra Ampera

Prof Juanda mengingatkan jika Dewas dipilih oleh DPR, maka jelas ada politisasi. Untuk itu, lebih baik anggota Dewas dipilih langsung oleh Presiden.

Ahli Hukum Tata Negara ini bahkan menegaskan bahwa anggota Dewan Pengawas KPK harus dipilih oleh Presiden Joko Widodo.

"Dalam keanggotan Dewas ini tidak bisa dipilih orang yang remeh-temeh, harus orang yang berintegritas," tegas Juanda.

Berdasarkan Pasal 37A, Dewan Pengawas dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dewan Pengawas bersifat nonstruktural dan mandiri. Dewan Pengawas KPK dipilih oleh DPR berdasar usulan Presiden. Adapun Presiden dalam mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas dibantu oleh panitia seleksi (pansel).

Adapun pada poin lain, revisi UU KPK juga mengatur tentang kedudukan KPK yang berada pada cabang eksekutif. Dengan kata lain, jika revisi undang-undang ini disahkan, KPK akan menjadi lembaga pemerintah. Meski nantinya berstatus lembaga pemerintah, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, KPK bersifat independen.

Dewan Pengawas yang direncanakan dibentuk di KPK bisa saja berpotensi dapat mengebiri kewenangan lembaga antirasuah itu dalam memberantas korupsi.

Meski demikian, kata Juanda perlu ditelisik lebih lanjut mengenai apa fungsi dan wewenang Dewan Pengawas KPK itu.

Namun, apabila Dewan Pengawas tidak menyentuh hal-hal teknis pemberantasan korupsi, maka boleh saja tetap dibentuk demi pengawasan kelembagaan. Apabila, Dewan Pengawas diberikan fungsi dan wewenang menyangkut teknis penyelidikan dan penyidikan, tentu usulan itu harus ditolak.

"Boleh saja ada, tapi tidak bisa masuk ke hal teknis, misalnya menentukan izin penyadapan yang akan dilakukan KPK," ujar Juanda.

Kalau konteks kehadiran Dewan Pengawas untuk mengontrol proses hukum yang dilakukan KPK, supaya tidak ada proses yang sewenang-wenang, itu, tidak apa-apa.

" Namun, kalau memang maksudnya mengintervensi penentuan penyadapan, saya kira harus ditolak," ujarnya.

Salah satu fungsi dan wewenang Dewan Pengawas yang dinilai wajar, yakni mengawasi agar kinerja KPK berjalan sesuai undang-undang.

"Jadi, intinya konteks Dewan Pengawas itu membantu kinerja KPK, bukan mengebirinya," lanjut dia***