logo

Agus Rahardjo Menilai Presiden Jokowi Jadi Benteng Terakhir

Agus Rahardjo Menilai Presiden Jokowi Jadi Benteng Terakhir

Ketua KPK Agus Rahardjo
11 September 2019 21:47 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan nama Presiden Jokowi banyak disebut dalam sikap menolak revisi UU KPK melalui aksi pengiriman nota keberatan kepada presiden. Orang nomor 1 di Indonesia itu dinilai menjadi benteng terakhir untuk tidak meloloskan revisi undang-undang yang dianggap melemahkan KPK.

Oleh karena itu, Agus mencoba mengetuk hati Jokowi dengan kembali mengingat amanat reformasi tahun 1998. Ada dua keputusan MPR yang keluar saat itu Keputusan MPR nomor 11 dan 8 yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.

"Ini amanat reformasi ada dua keputusan MPR yang keluar nomor 11 dan 8. 11 itu tahun '98 terkait dengan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Kemudian yang nomor 8 itu rekomendasi road map-nya ke mana," ujar Agus.

Menurut Agus sudah seharusnya saat ini waktunya untuk memperbarui agenda yang lebih menguatkan anti korupsi bukan justru sebaliknya. Dia pun mengingatkan pemerintah bahwa jangan pernah kembali ke masa Orde Baru, karena itu masa yang membuat negara ini krisis. "Mestinya kita memperbarui agenda kita antikorupsi ini malah balik. Balik ke arah pada waktu itu yang menimbulkan krisis. Apa kita mau krisis lagi? Ini pesan yang paling penting jangan lupa pada sejarah jangan lupa amanat reformasi," katanya.

Jokowi bisa menjadi presiden karena reformasi yang kemudian membentuk sistem demokrasi. Itu artinya reformasi tidak boleh dilupakan dan hilang dalam ingatan Jokowi.

"Yang mendudukkan presiden Jokowi kan demokrasi yang terjadi pada waktu zaman reformasi. Oleh karena itu semangat reformasi sama sekali jangan dilupakan mari kita ingat itu. Mestinya perubahan searah dengan tata kelola yang lebih baik," tegasnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo disebutkan telah meneken Surat Presiden terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Surat tersebut kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno sudah diberikan kepada DPR untuk segera dimulainya pembahasan. "Surpres Revisi UU KPK sudah diteken Presiden dan sudah dikirim ke DPR ini tadi. Intinya bahwa nanti Bapak Presiden jelaskan detail seperti apa," kata Pratikno di Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Pratikno menjelaskan, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sedang disusun. Setelah rampung akan dikirim ke DPR. "Tapi bahwa DIM yang dikirim pemerintah banyak merevisi draf yang dikirim DPR," ungkap Pratikno.

Dia menjelaskan Presiden Jokowi ingin terus menjaga marwah KPK yang independen dalam pemberantasan korupsi. Sebab itu, Presiden Jokowi akan secepatnya menjelaskan secara rinci isi DIM tersebut. "Presiden katakan KPK adalah lembaga negara yang independen dalam pemberantasan korupsi, punya kelebihan dibandingkan lembaga lainnya," kata Pratikno.

 

Editor : B Sadono Priyo