logo

Menko Polhukam Wiranto Tak Ambil Pusing Dengan Ulah Kivlan Zen

Menko Polhukam Wiranto Tak Ambil Pusing Dengan Ulah Kivlan Zen

terdakwa Kivlan Zen
11 September 2019 21:43 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Menko Polhukam Wiranto enggan menanggapi soal ulah terdakwa Kivlan Zen. Dia memilih tidak ambil pusing dengan dugaan bahwa  Kivlan Zen menyiapkan Rp25 juta untuk seseorang yang bertugas melakukan pengintaian terhadap Wiranto dan Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan sesuai surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap Kivlan atas kasus kepemilikan senjata api.

"Enggak usah ditanggapilah," kata Wiranto singkat di Jakarta, Rabu (11/9/2019). Dalam persidangan Selasa (10/9/2019) di PN Jakarta Pusat,  jaksa menyebut Kivlan membayar seorang mata-mata bernama Udin lewat kaki tangannya yang bernama Helmi Kurniawan atau Iwan. Uang dibayarkan Iwan kepada Udin sebesar Rp25 juta untuk mengintai pergerakan Menko Polhukam Wiranto dan Menko Maritim Luhut Binsar. "Saksi Iwan menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000 yang berasal dari terdakwa kepada Udin sebagai biaya operasional survei dan pemantauan guna memata-matai Wiranto dan Luhut Binsar Panjaitan," kata jaksa Fathoni saat membacakan surat dakwaan.

Kivlan Zen menyuruh Iwan, sebagai kaki tangannya, untuk mencari dua pucuk senjata api laras pendek ilegal dan dua pucuk senjata api laras panjang berkaliber besar ilegal. "Hal itu terjadi pada tanggal 20 Februari 2019, Iwan meminta mencarikan senjata tersebut kepada Adnil (rekannya) dengan menjelaskan mengenai harga masing-masing senjata tersebut," ungkap Fathoni.

Mendengar itu, Kivlan akan mengajukan eksepsi. "Saya akan menyampaikan eksepsi. Saya tidak bisa terima," tegas Kivlan.

Hakim kemudian menanyakan, apakah eksepsi akan disampaikan Kivlan sendiri atau diwakili oleh pengacaranya. Hal ini mengingat situasi kesehatan Kivlan yang kurang fit. "Saya serahkan kepada penasihat hukum, tapi saya juga akan menyampaikan sendiri," jawab Kivlan.

Namun mengingat kondisinya, Kivlan meminta majelis hakim memberi keleluasaan waktu kepadanya untuk menyusun nota keberatan. Sebab, Kivlan sendiri harus menjalankan serangkaian kontrol kesehatan. "Kami minta diberikan dua pekan Yang Mulia," kata Tonin, penasihat hukum Kivlan.

"Kami berikan waktu dua minggu dengan catatan dengan status penasihat hukum," kata Hakim Ketua Haryono.

Kivlan didakwa dengan dua dakwaan. Dakwaan pertama, Kivlan didakwa melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kivlan juga didakwa melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 56 Ayat 1 KUHP.

Editor : B Sadono Priyo