logo

Sugeng Riyanta Tawarkan Independensi Dan Keprofesionalan Demi Perbaikan Kejaksaan

Sugeng Riyanta Tawarkan Independensi Dan Keprofesionalan Demi Perbaikan Kejaksaan

Dr H Sugeng Riyanta SH MH dengan keluarga
11 September 2019 21:37 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kejaksaan sampai saat ini dinilai masih belum independen dan profesional. Termasuk oleh orang dalam sendiri. Berbagai dalil dimunculkan sebagai penyebab ketidakindependenan dan ketidakprofesionalan tersebut. Namun bukan alasan-alasan itu yang diperlukan. Yang lebih dipentingkan menjawab dan mengubah ketidakindependenan dan ketidakprofesionalan yang dinilai kurang baik bagi institusi penegak hukum tersebut.

Seorang penegak hukum bernama H Sugeng Riyanta SH MH menawarkan obat “mujarab” untuk itu. Dia menawarkan empat langkah perubahan mendasar di tubuh Kejaksaan. Bisakah? Lelaki yang kini menjadi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Pusat itu justru mendapat gelar doktor dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS, Solo, atas solusi menjadikan Kejaksaan independen dan propesional. Dia bahkan dinyatakan lulus pada sidang ujian program doktoral di kampus UNS, Kentingan, Jumat (6/9/2019), dengan memperoleh Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 3,77 atau lulus “sangat memuaskan”.

Doktor kelahiran Galur, Kulonprogo, itu mengaku memikirkan empat langkah perubahan besar  untuk Kejaksaan tersebut  berangkat dari situasi dan kondisi lembaga kejaksaan yang dirasa tidak independen sampai saat ini. Terlebih terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Diberi judul “Model Kelembagaan Kejaksaan Sebagai Lembaga Negara yang Profesional dan Independen Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi”, dalam disertasinya mantan jaksa di Kasi Pidsus Kejari Jakarta Pusat itu disebutkan empat langkah menuju perubahan yang lebih baik. Haji Sugeng Riyanta menyebutkan perubahan pertama, amandemen UUD 1945 dengan menambah Bab VIIIb tentang kekuasaan penegakan hukum.

Kejaksaan harus dimasukkan dalam konstitusi sebagai lembaga yang sepenuhnya merdeka. Tidak lagi di bawah kekuasaan eksekutif sebagaimana terjadi selama ini. Dengan demikian, Kejaksaan mempertanggungjawabkan kinerjanya lewat laporan tahunan kepada Presiden, DPR, dan BPK. Langkah kedua, memperbarui UU No 16/2004 tentang Kejaksaan. Dalam UU itu diatur hanya norma-norma tata cara pengangkatan Jaksa Agung, syarat kualifikasi Jaksa Agung. “Menurut pendapat saya, syarat dan kualifikasi Jaksa Agung harus jaksa aktif, pernah jadi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan usia pensiun 65 tahun,” tutur dalam disertasinya.

Mengapa Jaksa Agung harus berlatar belakang jaksa? Sugeng Riyanta menjawabnya sendiri. Yaitu karena tugas jaksa berat, harus paham dan menguasai prosesnya baik eksternal maupun internal. Atas alasan itulah dia tidak setuju jika Jaksa Agung bukanlah seorang jaksa atau berlatar belakang jaksa.

Kejaksaan, menurut Ketua Tim JPU untuk terdakwa Kivlan Zen, harus sebagai pemegang kekuasaan tunggal di bidang penuntutan dalam sistem penuntutan hukum. Mengenai lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki otoritas besar penanganan tindak pidana korupsi dan dilengkapi kewenangan penuntutan saat ini, jika Kejaksaan independen dan profesional akhirnya menjadi lewat “pintu” Kejaksaan.

Selanjutnya dilakukan perubahan terhadap sejumlah UU yang berhubungan dengan lembaga Kejaksaan RI, terutama terkait proses beracara termasuk di lingkungan peradilan militer. Kemudian memperkuat kode etik menyangkut perilaku jaksa yang berdampak positif bagi upaya penanganan tindak pidana korupsi oleh lembaga Kejaksaan RI.

Perubahan Kejaksaan menurut mantan Aspidsus Kejati Riau ini juga berangkat dari posisi kejaksaan yang tidak merdeka. Mantan Kepala Kejari Muko-muko Bengkulu ini juga mengakui beratnya posisi Kejaksaan dalam penanganan perkara melibatkan pejabat negara (eksekutif). Dia menceritakan pengalaman saat bertugas di Kejati Jawa Tengah, ketika menangani kasus eks Bupati Karanganyar, Rina Iriani Sri Ratnaningsih.

“Memproses hukum tokoh yang kuat secara ekonomi dan politik, tekanan eksternal dan internal pun sangat kuat. Butuh waktu tiga tahun hingga perkara itu bisa disidangkan,” ungkapnya. Padahal sejak awal alat bukti lengkap dan kuat, bisa dipertanggungjawabkan. Perlu ekpose sampai tiga kali di hadapan Jaksa Agung, hingga meyakinkan perkara itu bisa diputuskan jalan.

Menurutnya, dirinya sampai ditanya secara pribadi apakah bisa memberi jaminan atas kelanjutan perkara tersebut. “Proses hukum jalan tanpa dilakukan penahanan,” katanya menunjukkan contoh nyata ketidakmerdekaan dan ketidakindependenan Kejaksaan. Atas dasar itu pun dia melihat perlu bahkan mendesak dilakukan perubahan mendasar di tubuh Kejaksaan.

Dia juga menilai kinerja Kejaksaan tergantung politik Presiden (eksekutif). Meski perubahannya tidak mudah karena ini jalan politik, Sugeng berharap langkah hal itu harus ditempuh. Yang ideal, perjalanannya panjang. Keberanian perlu ditularkan ke jaksa-jaksa lain sampai akhirnya sama-sama berpendapat dan berkeyakinan bahwa perubahan itu membawa kebaikan bagi Kejaksaan maupun bagi masyarakat itu sendiri.

Lahir di Dusun Banaran, Galur, Kulonprogo 4 November 1972, alumni SMA 7 Yogyakarta dan FH UNS (1996), mengayunkan kakinya sebagai CPNS di Kejari Kebumen sebelum melanglang tugas di berbagai daerah. Di Riau, Sugeng Riyanta sebagai Aspidsus Kejati Riau sempat begitu dikenal dalam proses penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dia mencatatkan diri sebagai Aspidsus yang menetapkan tersangka Tipikor terbanyak. Waktu itu Pidsus Kejati menetapkan 18 orang tersangka Tipikor Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar. Berkat kinerja bagusnya itu Sugeng ditugaskan sebagai Kepala Subdit TPK dan TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus sebelum akhirnya memangku jabatan Kajari Jakarta Pusat saat ini.

Menjadi Kajari Jakarta Pusat dimana Istana Negara atau Presiden Joko Widodo berkantor tidaklah mudah. Dibutuhkan keprofesionalan dan keindependenan khususnya dalam penanganan kasus dugaan korupsi. Sebab, baru tahap full baket atau penyelidikan bukan tidak mungkin sudah ada peringatan kecil.

Hal itu terjadi disebabkan tidak sedikit pejabat negara di Ibu Kota negara ini dekat dengan petinggi-petinggi negeri. Ada saja cerita karena jaksa A mencolek pejabat B, dia dimutasi. Kalau masih di Pulau Jawa masih bagus. Tetapi kalau diberangkatkan lagi ke negeri jauh dari mana sebelumnya jaksa tersebut bertugas, maka penyesalanlah yang muncul belakangan.

Namun bukan Sugeng Riyanta namanya kalau tidak punya antisipasi. Lagi pula dia bukanlah anak baru di Kejari Jakarta Pusat. Dia alumni dari seksi yang “sensitif”. Dia tentunya dapat mensiasati kesensitifan itu dengan profesionalisme dan independensi.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto