logo

Tolak Pelemahan KPK, Civitas Akademika UNS Tandatangani Pernyataan Sikap

Tolak Pelemahan KPK, Civitas Akademika UNS Tandatangani Pernyataan Sikap

Pustapako dan civitas akademika UNS tandatangani pernyataan sikap penolakan terhadap upaya pelemahan KPK
11 September 2019 16:22 WIB
Penulis : Endang Kusumastuti

SuaraKarya.id - SOLO: Civitas akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, serta Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi (Pustapako) UNS, menolak revisi Undang-Undang (UU) nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan sikap tersebut dituangkan dalam spanduk bertuliskan 'Menolak Segala Bentuk Pelemahan KPK' yang ditandatangani dosen, serta mahasiswa UNS.

"Melalui revisi UU KPK yang diinisiasi DPR itu kami melihat adanya upaya pelemahan KPK. Untuk itu kami dari Pustapako dan civitas akademika UNS menyatakan akan berada di belakang KPK dan menolak upaya pelemahan KPK," jelas Kepala Pustapako UNS, Khresna Bayu Sangka, di Kampus UNS Solo, Rabu (11/9/2019).

Menurut Khresna, upaya pelemahan KPK tersebut terindikasi dari beberapa hal. Diantaranya, panitia seleksi calon pimpinan KPK  yang meloloskan beberapa nama yang ditengarai punya rekam  jejak bermasalah, pelanggar etik dan tidak patuh pada LHKPN.

Jika revisi UU No 30 tentang KPK  disetujui pemerintah untuk segera disahkan DPR dan Presiden, maka akan ada pasal yang justru meringankan hukuman, bahkan memberi label korupsi sebatas kejahatan keuangan, bukan kriminal luar biasa.

"Tentu ini tidak dapat disebut revisi, tetapi revisi UU karena lebih ringan dari UU sebelumnya," katanya.

Pihaknya juga menilai revisi UU KPK akan membunuh independensi KPK. Segala bentuk kewenangan KPK yang selama ini efektif untuk menjaring koruptor, dalam revisi UU telah mengamputasi peran KPK.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara UNS, Agus Riwanto, mengatakan jika revisi UU KPK tersebut disahkan maka KPK bukan lagi menjadi lembaga penindakan tapi pencegahan dan menjadi mitra kepolisian serta kejaksaan.

"Jika hal itu yang terjadi maka KPK akan mubazir," ujarnya.

Bahkan Agus menyebut ada hidden agenda dibalik inisiasi DPR mengajukan revisi UU KPK tersebut. Pasalnya revisi UU KPK tersebut tidak lazim dan sengaja dilontarkan saat publik lengah.

"Revisi UU KPK juga tidak masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) 2019. Ada 55 RUU dalam Prolegnas tapi tidak ada satupun tentang UU Antikorupsi. Ini tidak lazim," kata Agus.

Agus juga menyebutkan ada 10 kelemahan yang terjadi di tubuh KPK, jika revisi UU KPK disahkan. Dalam revisi UU yang diinisiasi DPR, nantinya di tubuh KPK akan ada dewan pengawas yang akan direkrut melalui seleksi publik. Padahal saat ini sudah ada pengawas internal dan penasehat KPK.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan serta penyadapan, KPK harus izin dulu ke dewan pengawas. Hal ini menurut Agus akan berbahaya karena mahkota KPK adalah di penyadapan.

"OTT (Operasi Tangkap Tangan) tidak akan terjadi. Sehingga KPK hanya akan menjadi LPMK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian) atau semacam satker," ujarnya lagi.

Dalam merekrut penyidik, KPK juga tidak boleh melakukannya sendiri dan harus mengambil penyidik dari kepolisian dan kejaksaan. Hal tersebut akan mempengaruhi independensi KPK karena penyidik akan lebih loyal ke institusi asal.

Pelemahan lainnya yakni pembatasan penyelesaian kasus hanya dalam jangka waktu satu tahun. Selain itu KPK juga tidak boleh menerbitkan SP3. Serta syarat menjadi pimpinan KPK berumur 50 tahun.

"Hal ini tentu saja akan membatasi aktivis muda menjadi pimpinan KPK," pungkasnya.***

Editor : Yon Parjiyono