logo

Kemensos Salurkan Bantuan Rp7,3 M Untuk Korban Kerusuhan Papua Dan Papua Barat

  Kemensos Salurkan Bantuan Rp7,3  M Untuk Korban Kerusuhan Papua Dan Papua Barat

Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita (baju putih) beri bantuan. (foto, ist)
10 September 2019 22:25 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAYAPURA: Kementerian Sosial (Kemensos) merespon dengan cepat bencana sosial yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Pascakerusuhan Agustus lalu, Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mendarat di Jayapura, Selasa (10/9/2019), untuk menyalurkan bantuan. Total bantuan yang disalurkan Mensos senilai Rp7.300.000.000, masing-masing untuk Provinsi Papua senilai Rp1.210.000.000, dan Provinsi Papua Barat Rp 6.090.000.000.

“Bantuan ini merupakan salah satu wujud kehadiran negara dalam penanganan bencana. Pemerintah dan Kementerian Sosial punya komitmen tinggi bersama-sama dengan masyarakat melakukan upaya-upaya pemulihan pascabencana sosial yang terjadi di Jayapura, Manokwari, Sorong dan Fakfak,” jelas Mensos, dalam kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial kepada korban Bencana Sosial skibat kerusuhan di Provinsi Papua dan Papua Barat tersebut.

Lebih rinci, untuk Provinsi Papua bantuan sebesar Rp1.210.000.000 ditujukan kepada 242 unit usaha di Kota Jayapura masing-masing sebesar Rp5.000.000. Lalu, untuk Provinsi Papua Barat, bantuan disalurkan kepada 31 unit usaha di Kota Sorong masing-masing sebesar Rp.5.000.000. Sehingga total sebesar Rp160.000.000. Bantuan juga disalurkan untuk satu orang korban luka di Kota Sorong sebesar Rp5.000.000.

Di Kabupaten Manokwari bantuan diberikan kepada 165 unit usaha, masing-masing sebesar Rp5.000.000 sehingga total sebesar Rp825.000.000. Adapun di Kabupaten Fak Fak bantuan disalurkan kepada 1.021 unit usaha, dengan masing-masing senilai Rp5.000.000 sehingga total sebesar Rp5.105.000.000.

“Bantuan yang disampaikan tersebut berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan Layanan Dukungan Psikososial,” terang Mensos.

Kepada masyarakat, Mensos menyatakan, Presiden Jokowi berharap bantuan pemerintah dapat bermanfaat meringankan beban penderitaan baik kepada korban maupun keluarga korban bencana sosial. Mensos menambahkan, program dan kegiatan Kemensos dalam penanganan konflik meliputi pencegahan melalui penguatan masyarakat dalam mencegah terjadinya konflik dengan kegiatan Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal, serta Harmoni Kebangsaan.

“Untuk penanganan kedaruratan dilakukan melalui pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban terdampak. Bantuan santunan korban luka maupun meninggal dunia sementara pada pemulihan pascakonflik dilakukan melalui bantuan layanan dukungan psikososial, dan bantuan stimulan penguatan usaha ekonomi, serta rekonsiliasi,” papar Mensos.

Kemensos, imbuhnya, juga memastikan akan akses pada program-program perlindungan sosial yang reguler. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta bantuan sosial lainnya yang menjadi kewenangan Kemensos.

Dikemukakannya, penanganan bencana konflik sosial perlu mendapat perhatian khusus dan menyeluruh, serta dilakukan secara professional sistemik dan berkelanjutan dengan sebanyak mungkin melibatkan partisisipasi masyarakat. Ini, lanjutnya menghindari kerugian yang lebih besar dan mencegah agar masalah yang sama tidak terjadi lagi.

Seperti diketahui, kerusuhan sosial di dua provinsi itu, membuat sejumlah warga mengungsi. Dalam catatan Kemensos, di Papua, sebanyak 1.750 orang mengungsi di Lantamal X Jayapura, 350 orang di Pulau Kosong Jayapura, dan 200 orang di depan Pelabuhan Jayapura. Kemudian tercatat sebanyak 242 tempat usaha rusak. Di Kota Sorong, sebanyak tujuh rumah, dan 31 Unit Tempat Usaha rusak. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas umum seperti pasar; rumah dewan adat; kantor dan fasilitas bank, angkutan kota, dan sebagainya.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto