logo

Doktor Pidana Korupsi UTA 45 Beri Usul Ke Presiden Revisi UU KPK

Doktor Pidana Korupsi UTA 45 Beri Usul Ke Presiden Revisi UU KPK

Dr Anton Sudanton SH MH
10 September 2019 22:11 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Ahli hukum pidana Dr Anton Sudanto SH MH menyatakan UU KPK memang harus direvisi untuk penguatan lembaga antirasuah itu, dan bukan untuk melemahkan. Bahkan dia menilai KPK tidak perlu menangkap koruptor-koruptor kelas kakap sekalipun.

“Biarlah itu tugas Kejaksaan dan Kepolisian. KPK hanya menangani kasus pejabat Kejaksaan, Kepolisian dan Hakim yang bermasalah, terlibat suap, makelar kasus atau dagang putusan,” tuturnya di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Untuk mewujudkan itu, katanya, semua penegak hukum harus duduk bersama dengan Presiden. Oleh karena dengan alasan apapun itu, menurutnya, kuncinya di penegak hukumnya yang terlebih dahulu dibenahi. Saat ini, dia menilai, semua pengusaha (kaya), pejabat kaya berusaha mengebiri peran KPK.

Kompolnas, Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial yang mengawasi hakim  tidak berjalan atau berfungsi dengan baik dan benar. “Jadi bukan isu terkait penyadapan, dewan pengawas dan masih banyak lagi lainnya yang perlu dibahas. Tetapi peran KPK harus diubah atas momentum revisi UU KPK ini. Penegak hukum yang harus diawasi, dikejar, diusut oleh KPK. Agar para penegak hukum tidak membuka ruang untuk nego, korup, jual beli kewenangan, penyalahgunaan kewenangan (abuse of power),” tegasnya. 

KPK hanya mengawasi penegak hukum di Kejaksaan, Kepolisian, dan Hakim di setiap daerah. Semua harus melaporkan kekayaannya. Termasuk kasus yang sedang ditangani, sampai putusannya. Semua penegak hukum harus melapor kepada KPK.  “Semoga Pak Presiden Jokowi jeli melihat peran KPK,” kata Anton.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tidak akan menyepakati atau menyetujui semua materi revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. "Sekarang pemerintah sedang membuat DIM (Daftar Inventaris Masalah)," kata Wapres JK di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Pemerintah hanya menyetujui beberapa hal. "Mungkin dari sisi yang diusulkan DPR, itu paling yang disetujui pemerintah setengahnya," katanya.

JK mengatakan, salah satu poin usulan revisi yang ditolak pemerintah adalah terkait koordinasi dengan Jaksa Agung RI sebelum KPK melakukan tuntutan hukum terhadap seseorang. Selain itu, pemerintah juga menilai wewenang KPK dalam meminta dan memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tidak perlu dihapuskan.

Menurut JK, KPK sudah tepat sebagai lembaga yang berwenang terhadap LHKPN. "Ada di dalam itu untuk penuntutan itu harus koordinasi dengan Jaksa Agung, itu tidak perlu. Begitu juga soal laporan harta kekayaan (LHKPN), itu jangan, tetap saja seperti ini," tuturnya.

Revisi UU KPK muncul dari usulan DPR untuk segera dibahas dan disahkan di akhir periode 2014-2019 yang berakhir pada Oktober. Presiden Joko Widodo pun hingga Selasa siang belum mengirimkan surat presiden (supres) sebagai bentuk persetujuan untuk membahas RUU tersebut. Beberapa poin revisi tersebut menyangkut antara lain pengakuan kedudukan KPK disepakati berada pada tingkat lembaga eksekutif atau pemerintahan, status pegawai dan pembentukan dewan pengawas. Kewenangan penyadapan seizin dewan pengawas serta prosedur penghentian penyidikan dan penuntutan kasus korupsi yang tidak selesai dalam satu tahun atau dengan menerbitkan SP3 agar orang tersebut tidak menjadi tersangka seumur hidup.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto