logo

Sandiaga Uno Berharap Jokowi Ajak Masyarakat Diskusi Revisi UU KPK

Sandiaga Uno Berharap Jokowi Ajak Masyarakat Diskusi Revisi UU KPK

Sandiaga Uno
10 September 2019 22:06 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Mantan Wagub DKI Sandiaga Uno menilai Presiden Joko Widodo harus bisa segera menjelaskan kepada masyarakat terkait revisi UU KPK. Sandi berharap, Jokowi juga harus mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berdiskusi mengenai isi revisi tersebut untuk menjaga pemerintahan yang bersih dari korupsi.

"Sekarang kan ada di meja presiden, jadi presiden nanti yang menjelaskan kepada masyarakat dan duduk bersama tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan penjelasan arah ke depan, bagaimana menghadirkan pemerintahan yang kuat, bersih dan bebas korupsi," kata Sandi di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Dia menyebut, segala bentuk masukan dari masyarakat harus didengar oleh pemerintah dan DPR. Cawapres di Pilpres 2019 ini juga menuturkan, sebenarnya pemberantasan korupsi merupakan agenda utamanya dengan Prabowo Subianto.

Sandi menghimbau revisi UU KPK dikaji dengan sebaik-baiknya. Jika ada revisi yang dinilai mampu memperkuat lembaga antirasuah itu, maka menurutnya, hal itu harus didukung. "Segala upaya tentunya harus didukung. Kalau misalnya revisi ini justru akan menghadirkan pemerintahan yang bersih ya tentunya harus didukung," ujarnya.

Di pihak lain, kewenangan SP3 atau Surat Penghentian Penyidikan menjadi salah satu poin di draf revisi UU KPK dikhawatirkan oleh KPK dan sejumlah pihak. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai kewenangan SP3 rawan disalahgunakan. Dia bahkan mengatakan SP3 yang tak dimanfaatkan sesuai peruntukannya dapat membahayakan penanganan perkara. "Waktu saya masih pertama-tama menjabat diskusi UU KPK tidak ada kewenangan SP3 di KPK karena ditakutkan jangan sampai disalahgunakan," ujar Syarif di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

"Tetapkan orang jadi tersangka, tapi setelah ada bargaining akhirnya dilepas lagi. Itu jangan sampai terjadi. Kewenangan diberikan ke KPK itu dianggap bagus atau memperkuat, tapi itu berbahaya menurut saya," katanya menambahkan.

Terkait kasus mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino yang terlunta-lunta penanganannya namun tak SP3, Syarif mengatakan hal itu sebagai dua bentuk berbeda. Dalam kasus RJ Lino menurutnya banyak pihak yang tak kooperatif sehingga KPK kesulitan memperoleh data. "Tidak ada betul-betul kooperatif. Sehingga akhirnya lama," lanjutnya.

Khusus kasus RJ Lino, Syarif menyebut pihaknya langsung akan melimpahkannya ke proses penuntutan. Hal itu dilakukan karena sulitnya kerja sama KPK dengan instansi hukum setempat terkait penyelesaian perkara. "KPK akan berupaya secepatnya untuk melimpahkan saja. Tapi auditnya mungkin nanti tidak berdasarkan perbandingan harga yang ada di perusahaan itu di negara asal. Tapi kita lihat kalau di pasar harga barang yang serupa berapa harganya dan berdasar itu kita menentukan berapa jumlah kerugian negaranya," kata Syarif.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto