logo

Uji Nyali Anggota DPRD Baru Kota Bekasi

Uji Nyali Anggota DPRD Baru Kota Bekasi

Diskusi publik bulanan Rujuk Bekasi dihadiri oleh sejumlah narasumber anggota dewan baru periode 2019 -2024. (Foto: Dharma/suarakarya.id).
07 September 2019 15:14 WIB
Penulis : Dharma/Aji

SuaraKarya.id - BEKASI: Rukun Jurnalis (Rujuk) Bekasi kembali menggelar diskusi santai, kali ini bertajuk "Menguji Nyali Anggota Dewan Baru Kota Bekasi" yang terletak di Alun-alun Taman Kota, Jalan Veteran No. 54, Marga Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jumat (7/9/2019) malam.

Diskusi publik bulanan ini dihadiri oleh narasumber anggota dewan baru periode 2019 -2024 seperti Supriyadi - Puspayani (Gerindra), Adhika Dirgantara - Latu Har Hary (PKS), Faisal - Yogi Kurniawan (Golkar), Nicodemus Godjang - Heri Purnomo (PDIP), Evi Mafriningsianti - Aminah (PAN), Bambang Supriyadi (PPP).

Dalam diskusi publik ini, mereka ditantang agar lebih berani dan punya nyali untuk memperjuangkan kebenaran. Terlebih, kondisi keuangan Kota Bekasi sedang memperbaiki defisit atau turbulensi.

Namun terpilih jauh harapan yang muncul dari Anggota DPRD Kota Bekasi terpilih. Beberapa jawaban adalah soal penghasilan kerja dan keberpihakan yang jelas terhadap rakyat.

Suarakarya.id mewawancarai dua anggota dewan yang berbeda yaitu Fraksi PKS sebagai pemenang pileg dan Fraksi PDIP sebagai pemenang pemilihan umum 2019. Pertanyaan yang berkaitan dengan pengawasan dan bugeting terkait dengan membahas program yang dikembangkan APBD dan Perda terkait dalam perindustrian seperti apa yang dimaksud dengan anggaran pro rakyat.

Anggota DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary mengaku, saat ini mengaku masih menerima. Ia menentukan apa yang harus dilakukan dan memastikan anggaran yang ada.

"Jadi, kita lihat apa saja yang sudah dilakukan eksekutif untuk mengeksekusi hal-hal yang sudah disetujui bersama baik dari RAPD 2019 maupun yang diketuk palu, ini dievaluasi," ujar Latu.

Saat ini, PKS telah membuat sistem untuk dapat memperoleh semua perencanaan anggaran baik dari legislatif maupun eksekutif.

"PKS sudah membuat sistem itu. Jadi, mudah untuk bisa lama dan baru, itu akan transparan," jelasnya.

Terkat anggaran pro rakyat, menurut Latu, Fraksi PKS akan mengawal dan memperjuangkan.

"Kalau dewan itu turun ke bawah letakkan aspirasi dengan baik, entah itu dari musrembang ke musrembang sampai segala macamnya, pasti kita kawal. Mana sih aspirasi rakyat yang memang kita perjuangkan," kata Latu.

Sementara itu, anggota dewan dari Fraksi PDIP, Nicodemus Godjang mengundang eksekutif duduk bersama untuk membahas anggaran. Karena masing-masing memiliki TAPD.

"TAPD dewan adalah Banggar, di sana ada Sekda. Jadi, kita harus sinergikan ini prioritas yang tidak prioritas. Mendukung, ada rencana kegiatan anggaran atau platfom anggaran," katanya.

Soal anggaran pro rakyat, Nico akan meminta pemerintah daerah lebih membangun RT dan RW. Misalnya jalan Lingkungan, penerangan jalan sampai ruang terbuka hijau.

"Kami akan memperjuangkan itu termasuk insentif RT dan RW," katanya.

Di tahun 2019 ini kondisi keuangan Kota Bekasi sedang mengalami defisit. Diprediksi pula, hingga tahun 2020 Solusinya, bagaimana mengurangi pengeluaran pembangunan dan lain-lain, jadi bisa berjalan. Minimal di APBD Perubahan, keuangan daerah sudah berjalan normal.

Kompak Bela Masyarakat

Dalam diskusi awal, Nico mengundang semua anggota dewan.

Menurutnya, perjuangan di perundingan tidak dapat dilakukan karena DPRD merupakan lembaga yang melibatkan kolegial.

"Satu orang saja yang bersuara tidak cukup banyak orang. Makanya kita harus sama-sama karena lembaga ini mengumpulkan lima puluh orang dewan," kata dia.

Selain mengajak rekannya, dia juga mendorong masyarakat untuk melakukan kampanye, ormas, LSM dan orang yang bisa terlibat dalam kebijakan.

"Ini yang saya akan dorong nanti saat pembentukan tata tertib DPRD agar masyarakat bisa dilibatkan dalam rapat-rapat di DPRD. Seperti halnya rapat pembentukan peraturan daerah. Masyarakat bisa kita undang untuk memberikan persetujuannya," kata dia.

Nico yang sebelum menjadi dewan aktif sebagai jurnalis dan juga memiliki media massa mendukung peran para jurnalis. Menurutnya, jurnalis memiliki peran penting untuk mengendalikan kerja anggota dewan.

"Kami membuka ruang kritik untuk rekan-rekan jurnalis. Silakan kritik kami jika memang kami ada kekurangan. Jangan didiamkan saja. Jika kita berbicara diam, kita di dewan jadi nyaman-nyaman saja, gak tau apa kekurangan kita," kata dia.

Nico juga memutuskan, akan tetap mempertahankan sikap kiritisnya selama menjadi jurnalis.

"Tidak ada jurnalis maka dari itu aku akan tetap bertahan kritis aku dan terus berjuang demi kepentingan masyarakat," tandasnya.

Ia juga menggaris bawahi agar daya kritis dan kritik anggota dewan tidak ditanggapi miring. Alasan kritik adalah upaya untuk mendorong perbaikan.

"Kritik jangan membantah sebagai upaya untuk menjatuhkan. Karena kami melakukan kritik tentu dengan solusinya. Mengkritik kritik yang membangun dan solutif," katanya. ***

Editor : Pudja Rukmana