logo

KBRI Ingatkan Inggris Ada Warganya Ganggu Stabilitas Indonesia

KBRI Ingatkan Inggris Ada Warganya Ganggu Stabilitas Indonesia

Duta Besar RI untuk Kerajaan Inggris dan Irlandia, Rizal Sukma. (Foto: Antara)
07 September 2019 11:58 WIB
Penulis : Dwi Putro Agus Asianto

SuaraKarya.id - LONDON: Duta Besar RI untuk Kerajaan Inggris, merangkap Irlandia dan International Maritime Organization (IMO), yang berkedudukan di London Dr Rizal Sukma mengatakan, KBRI selalu menyampaikan dan mengingatkan Pemerintah Inggris bahwa ada warganegaranya yang selalu berusaha mengganggu stabilitas di Indonesia, khususnya di Papua.

Jika hal ini terus dibiarkan terus, orang ini bisa menjadi faktor yang akan mengganggu huhungan RI-Inggris, ujar Dr Rizal Sukma menjawab pertanyaan Antara London sehubungan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang menjelaskan tentang konspirasi yang dilakukan Benny Wenda (BW) terkait demo berujung kerusuhan yang terjadi di Papua.

Menurut Rizal yang juga mantan Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) ini, BW setelah mendapat suaka dari Inggris tahun 2003, yang bersangkutan otomatis menjadi warga negara Inggris.

“Benar yang bersangkutan bukan lagi berstatus WNI, setelah mendapat suaka dari Inggris tahun 2003, yang bersangkutan telah menjadi warga negara Inggris,” ujarnya.

Dikatakannya, Pemerintah Indonesia saat itu sangat menyesalkan dan protes terhadap keputusan Inggris untuk memberikan suaka kepada BW pada 2003. Terlebih lagi suaka tersebut diberikan kepada seseorang yang dalam status buron, yang lari dari proses hukum, karena keterlibatannya dalam aksi melawan hukum.

Dari catatan, kronologis pelarian BW terjadi pada 7 Desember 2000 saat terjadi kerusuhan, pembakaran ruko dan penyerangan oleh sekelompok massa terhadap Mapolsek Abepura. Korban dua orang polisi meninggal dan tiga orang polisi luka-luka. Pada 6 Juni 2002, BW ditangkap atas dugaan sebagai aktor intelektual dan menggerakkan massa dalam kasus penyerangan tersebut.

Pada 27 Oktober 2002 ia melarikan diri dari Lapas Abepura sehari setelah menjalani proses sidang. Status hukum terdakwa saat itu masih dalam tahanan penuntutan. Pelarian diri yang bersangkutan difasilitasi oleh aktivis Kemerdekaan Papua Barat dengan cara diselundupkan melintasi perbatasan ke Papua Nugini (PNG) dan kemudian diduga dibantu oleh LSM Inggris melarikan diri ke Inggris. Pada 2003 yang bersangkutan diketahui berada di Inggris dan memperoleh status sebagai pencari suaka (asylum-seeker).

Pemerintah Indonesia, termasuk KBRI London dan semua perwakilan Indonesia di luar negeri, tentu saja aktif dalam meluruskan berbagai berita bohong (hoax) yang disebar oleh mereka, yang pada umumnya menggunakan platform media sosial, kata Rizal.

Penangkalan dilakukan oleh semua pihak di dalam dan luar negeri, karena penyebaran hoax dan propaganda tidak berdasar oleh kelompok yang menamakan dirinya ULMWP itu tidak lagi spesifik di wilayah negara tertentu. Tapi karena bantuan media sosial, berita-berita palsu itu dimaksudkan juga untuk menipu siapa saja yang berada dimana saja.

“Saya yakin pemerintah pusat sedang mempertimbangkan langkah-langkah tepat dalam menghadapi masalah ini,” ujarnya.

Menurut Dubes, baik pemerintah maupun masyarakat umum di Inggris tidak termakan oleh berbagai propaganda dan berita-berita palsu yang disebar oleh ULMWP. Pemerintah Inggris berkali-kali menyampaikan dan menegaskan dukungannya terhadap integritas wilayah Indonesia dan Papua serta Papua Barat adalah bagian sah dan tidak terpisahkan dari NKRI.

Pernyataan ini terakhir disampaikan oleh Menteri Asia-Pasifik Inggris Heather Wheeler di parlemen Inggris pada 5 September lalu, tegasnya menambahkan bahwa memang ada dua tiga orang pendukung ULMWP di parlemen Inggris.

"Ada juga sekelompok kecil masyarakat lainnya, seperti di Oxford, yang pro mereka. Kami di KBRI terus memberikan informasi yang akurat kepada mereka mengenai kondisi sebenarnya dan berbagai kemajuan di Papua, seperti kemajuan pembangunan, peningkatan HDI, kebijakan satu harga, pembangunan jaringan listrik dan infrastruktur, demikian Dr Rizal Sukma. 

                    Konspirasi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto menjelaskan tentang konspirasi yang dilakukan Benny Wenda terkait demo yang berujung kerusuhan yang terjadi di Papua.

"Dari pengamatan kami, informasi yang diterima, dan aktual betul ada satu konspirasi, hubungan timbal balik antara Wenda dengan kedua organisasi itu," katanya, saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Kedua organisasi yang dimaksud, yakni The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin Wenda dan Komite Nasional Papua Barat.

Konspirasi tersebut betul-betul terjadi, lanjut Wiranto, yang kemudian mendorong terjadinya demonstrasi yang anarkis di Papua dan Papua Barat. "Itu ada, bukan mengada-ada. Karena ada, Kapolri melapor ke saya. Jadi, sudah jelas sekali adanya campur tangan luar dan dalam, ya," katanya.

Ditanya bentuk konspirasi yang dimaksud secara lebih rinci, ia mengatakan konspirasi bisa terhaji dalam banyak cara. "Konspirasi itu ada persamaan pola pikir, kemudian rencana yang menyangkut masalah waktu, kapan dilaksanakan demonstrasi, lalu mana yang harus anarkis mana tidak. Itu semua, ada semua," katanya.

Tentu saja aparat penegak hukum memiliki buktinya, tetapi Wiranto mengatakan pemerintah tidak mungkin menyampaikan semua informasi yang menyangkut kepentingan operasional kepada publik.

"Percayakan bahwa aparat keamanan itu maksimal untuk mengamankan kepentingan masyarakat, mengamankan kehidupan masyarakat di Papua dan Papua Barat," katanya.

Mengenai status kewarganegaraan Wenda, Wiranto berkata, "Setelah dicek ternyata status WNI-nya sudah hilang. Sesuai perundang-undangan, sudah menetap lebih dari lima tahun di luar negeri tanpa melaporkan diri."

Wiranto mengatakan Wenda telah mendapatkan status kewarganegaraan tetap dari pemerintah Inggris. "Dan diangkat menjadi warga kehormatan Oxford. Bukan kehormatan Kerajaan Inggris tapi kehormatan dari Oxford," kata Wiranto.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan Wenda, ULMWP, dan KNPB berada di balik aksi demo anarkis yang terjadi di dalam dan di luar Papua.

Keberadaan Aliansi Mahasiswa Papua juga digerakkan ULMWP dan KNPB. Karena itulah, masyarakat diminta tidak terpengaruh dengan isu-isu yang dikemas untuk membuat Papua kisruh.

“ULMWP dan KNPB bertanggung jawab terhadap berbagai aksi yang terjadi dan nama-namanya sudah ada, sehingga penegakan hukum akan dilakukan," katanya. ***

 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto