logo

Kenaikan Iuran BPJS

Kenaikan Iuran BPJS

07 September 2019 00:01 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Kabar yang menyedihkan dalam sepekan terakhir selain kisruh di Papua adalah naiknya iuran BPJS. Bahkan, isu yang beredar menegaskan bahwa pemerintah sepakat mulai 1 Januari 2020 menyetujui kenaikana iuran BPJS dengan besaran 100 persen. Selain itu, ada juga penegasan dari pemerintah bahwa besaran iuran BPJS memang harus dikaji ulang setiap 2 tahun sekali. Oleh karena itu, beralasan jika kemudian ada komitmen dari pemerintah untuk menaikan iuran BPJS mulai 1 Januari 2020 sebesar 100 persen. Yang tidak bisa diabaikan dari rencana kenaikan besaran iuran BPJS adalah nasib kaum buruh dan yang melakukan pembayaran mandiri (tanpa dipotong oleh gaji – upah bulanan).

Fakta lain yang juga perlu dikaji adalah kondisi keuangan BPJS yang konon mengalami defisit. Bahkan besaran defisitnya terus meningkat. Padahal, penyelesaian masalah ini bukanlah mudah dan tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, termasuk rumor yang berkembang dengan menaikan iuran besaran BPJS mulai 1 Januari 2020. Oleh karena itu beralasan jika kemudian realitas ini memicu sentimen terhadap pemerintah karena defisit yang ada justru harus ditambal dengan kenaikan iuran bulanan yang besarannya naik 100 persen dan dirasakan berat.

Berapa sebenarnya angka defisit BPJS? Kalkulasi yang ada menyebut besaran defisit BPJS mencapai Rp.28,5 triliun di tahun 2019 dan akan terus membengkak jika iurannya tidak naik dengan prediksi angkanya mencapai Rp.77,9 triliun. Tentunya itu angka yang tidak kecil dan tentunya ada banyak konsekuensi yang harus diperhatikan, terutama jika tidak ingin defisitnya terus membengkak dan memberatkan pemerintah. Terkait hal ini yang justru menjadi pertanyaan apakah dengan kenaikan besaran iuran BPJS akan bisa mereduksi defisit yang ada dan sekaligus menyelamatkan BPJS?

Kilas balik BPJS berasal dari pengalihan PT Askes tanggal 1 Januari 2014 atau 5 tahun lalu. Ironisnya, selang 5 tahun justru dihantui defisit yaitu Rp.3,3 triliun di tahun 2014, lalu menjadi Rp.5,7 di tahun 2015, dan Rp.9,7 triliun di tahun 2016 serta Rp.9,75 triliun pada tahun 2017 sebesar Rp.16,5 triliun (dikoreksi menjadi Rp. 10,98 triliun berdasar hitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan – BPKP). Pada tahun 2018 angka defisitnya Rp.16,5 triliun. Fakta lain yang tidak bisa diabaikan dibalik persoalan defisit BPJS adalah pesertanya yang luar biasa mencapai 204,4 juta jiwa dan separonya yaitu 118 juta jiwa adalah penerima bantuan iuran (PBI) atau masyarakat miskin.

Kalkulasi yang ada dengan model anggaran berimbang yaitu pos pengeluaran harus bisa sama dengan pos penerimaan maka kondisi BPJS nampaknya tidak bisa tenang dan ini pada akhirnya terjadi defisit yang angkanya terus meningkat dalam 5 tahun terakhir dan tentu ini menjadi persoalan serius bagi BPJS. Oleh karena itu, pilihan menaikan besaran iuran 100 persen dirasa menjadi pilihan yang sangat memberatkan, terutama bagi para peserta mandiri. Terkait ini, kabar yang beredar menegaskan bahwa kaum pengusaha dan buruh sepakat menolak kenaikan tersebut. Lalu, bagaimana reaksi pemerintah? ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Editor : Gungde Ariwangsa SH