logo

Bertolak Ke Sorong, Tim Satgas Mencari Fakta Kekerasan Terhadap Wartawan

Bertolak Ke Sorong, Tim Satgas Mencari Fakta Kekerasan Terhadap Wartawan

Ketua tim Satgas Penanganan Kekerasan Terhadap Wartawan, Agung Darmajaya ( tengah/Dewan Pers) didampungi Abdul Manan ( AJi) dan Ketua IJTI, Yadi Hendriana (kanan) memberi keterangan kepada wartawan di kantor Dewan Pers, Kamis (5/9/2019). Foto: Yon P
05 September 2019 15:49 WIB
Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Empat orang anggota tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kekerasan Terhadap Wartawan dari Dewan Pers (DP) dan organisasi profesi pers, Jumat dini hari (6/9/2019) bertolak ke Sorong, Papua Barat.

Tim Satgas terdiri dari Agung Darmajaya (Dewan Pers), Oktav Priadi ( Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI), Wahyu Triyogo ( Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia atau IJTI), dan Sasmito (Aliansi Jurnalis Indonesia atau AJI).

Ketua Tim Satgas Penanganan Kekerasan Terhadap Wartawan, Agung Darmajaya menegaskan bahwa tim ini dibentuk sudah beberapa bulan lalu. Ia minta masyarakat menunggu hasil kerja tim Satgas, dan berjanji untuk mengumumkannya.

Namun karena saat ini ada peristiwa besar konflik di Papua Barat dan sejumlah wilayah di Papua, maka dibentuk tim Satgas khusus Penanganan Kekerasan Terhadap wartawan yang bersifat adhock yang bertugas selama tiga hari.

"Tim Satgas akan bertolak ke Sorong, dini hari nanti. Pada Jumat.pagi akan langsung  bekerja bertemu dengan sejumlah pihak untuk menggali informasi lebih mendalam tentang fakta-takta yang terjadi, terjun langsung dan merasakan nuasa terjadinya konflik di Sorong, yang diduga ada wartawan menjadi korban," ujar Agung di Gedung Dewan Pers, Kamis (5/9/2019).

Agung yang didampingi Abdul Manan (AJI) dan Yadi Hendriana ( Ketua IJTI) menegaskan, bahwa semangat pembentukan Tim Satgas adalah sebagai konsen terhadap penanganan kekerasan terhadap wartawan terkait dengan permasalahan kondisi aktual di masyarakat pers saat ini termasuk kasus-kasus pers di Papua.

"Di mana terdapat beberapa kekerasan yang terjadi terhadap wartawan yang sedang melaksanakan tugas profesinya dalam kegiatan jurnalistik, tindakan-tindakan tersebut berpotensi mengancam kinerja wartawan secara khusus maupun kemerdekaan pers secara umum," kata Agung.

Tetapi selama ini Dewan Pers dan masyarakat luas, baru mendapat informasi sepotong-sepotong. Menurut Agung, Wartawan harus dilindungi keselamatan jiwa dan raganya, keluarga dan lembaganya.

Abdul Manan menambahkan, berita-berita tentang konflik di Papua yang diberitakan secara akurat mengacu pada kode etik jurnalistik dan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers oleh wartawan, sejatinya bisa menjadi bahan membuat keputusan oleh Presiden.

"Berita-berita dari media massa yang dibuat oleh wartawan yang akurat bisa menjadi bahan masukan bagi Presiden dalam mengambil keputusan. Jangan sampai salah dalam mengambil keputusan soal konflik Papua ini," kata Manan.

Ia menyanyangkan keputusan pemerintah yang melakukan pemblokiran terhadap akses internet, sehingga sangat merugikan wartawan.

"Kinerja dalam.membuat berita untuk masyarakat jelas terganggu akibat pemblikiran akses internet itu," ucap Manan lagi.

Editor : Yon Parjiyono