logo

Wiranto: Hoaks Dan Hasutan Di Papua Berkurang, Jaringan Internet Siap Dibuka Kembali

Wiranto: Hoaks Dan Hasutan Di Papua Berkurang, Jaringan Internet Siap Dibuka Kembali

Foto: Humas Menko Polhukam.
04 September 2019 04:03 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kondisi di Papua dan Papua Barat kini sudah mulai kondusif. Serbuan berita bohong (hoaks), provokasi, dan hasutan-hasutan yang marak dalam beberapa hari terakhir sudah berangsur menghilang.

Menko Polhukam Wiranto pun menyebutkan, hoaks sudah berkurang dan hasutan-hasutan sudah hampir tidak ada. Dengan kata lain, tone-nya sudah positif, dengan perbandingan: negatif 10 persen dan yang positif 90 persen.

“Kondisi daerah sudah stabil, tetapi dari informasi yang kita dapat, dari analisis prediksi keamanan, kita masih mohon waktu sebentar," kata Wiranto pada konferensi pers di Media Center, Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Wiranto juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Panglima, Kapolri dan Kepala BIN terkait kemungkinan mencabut pembatasan media sosial, pelemotan atau pembatasan internet yang dilakukan pemerintah di Papua dan Papua Barat. "Tanggal 5 nanti kalau keadaan betul-betul kondusif kita buka kembali internet,” ucapnya pula.

Sebelumnya Wiranto menyampaikan, bahwa pembatasan media sosial, pelemotan atau pembatasan internet yang dilakukan pemerintah di Papua dan Papua Barat merupakan reaksi dari satu kondisi yang terjadi dan dapat membahayakan keamanan nasional.

“Karena banyak yang campur tangan dan menggunakan kesempatan untuk ikut-ikutan, serta mengacaukan keadaan itu dengan alat media sosial atau internet,” ungkap Wiranto menerangkan lewat Humas Kemenko Polhukam.

Menko Polhukam menjelaskan, pada saat masyarakat melihat banyaknya hoaks, hasutan-hasutan, dan tone negatif tentang apa yang terjadi di sana, maka akan menambah keadaan menjadi kacau. Kondisi macam ini tentu sulit bagi aparat keamanan untuk menstabilkan daerah itu. 

Oleh karena itu, sesuai dengan undang-undang (UU) yang ada, sebagian daerah dibatasi jaringan internetnya. Diharapkan kondisi di Papua dan Papua Barat semakin kondusif sehingga pembatasan tersebut bisa segera dicabut per 5 September 2019.

 Pembatasan WNA ke Papua

Di bagian lain, Wiranto mengatakan saat ini pemerintah melakukan pembatasan warga negara asing (WNA) ke Papua. Pembatasan tersebut, kata Wiranto, berkaitan dengan situasi keamanan di Papua.

"Untuk sementara kan sebentar aja kita akan membatasi. Membatasi itu bukan berarti tidak sama sekali. Tentu ada filter-filter tertentu yang berhubungan dengan masalah keamanan, masalah keselamatan, dan sebagainya," kata Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019) seperti dikutip dari Detik.com.

Menurut Wiranto, pembatasan tersebut semata-mata untuk melindungi WNA demi alasan keamanan menjadi faktor yang utama.

"Kita melarang itu bukan semata-mata kita membatasi ruang gerak orang asing. Tetapi, semata-mata kecuali melindungi orang asing itu sendiri supaya tidak menjadi korban kerusuhan dan kita juga mempersempit permasalahan," ujarnya menjelaskan.

Mantan Panglima ini juga tidak ingin aparat kesulitan melakukan identifikasi terhadap WNA yang berada di Papua. Dia menuturkan jangan sampai WNA ikut memperkeruh keadaan.

"Jangan sampai nanti kita nggak bisa membedakan mana orang asing, orang asing yang ikut nimbrung, ikut ngompori, ikut campur tangan dengan orang-orang yang betul-betul tulus sebagai wisatawan. nggak bisa dibedakan, mukanya sama aja," kata Wiranto. ***

Editor : Pudja Rukmana