logo

Banyak Peserta BPJS Kesehatan Ajukan Turun Kelas

Banyak Peserta BPJS Kesehatan Ajukan Turun Kelas

03 September 2019 19:58 WIB
Penulis : Andira

SuaraKarya.id -
SURABAYA: Warga Kota Surabaya dan sekitarnya mulai mengajukan permohonan turun kelas menyusul rencana kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Mereka siap menerima resiko perbedaan layanan, demi  mengurangi lonjakan tagihan pembayaran premi bulanan.

Menurut Kepala BPJS Kesehatan Kota Surabaya, Herman Dinata Miharja, setiap harinya rata-rata ada sekitar 600 orang yang datang untuk mengurus berbagai keperluan di kantornya. "Tapi sejak ada kabar kenaikan pembayaran, jumlah kunjungan peserta meningkat menjadi 700-800 orang," ujarnya, Selasa (3/9/2019).

Pihaknya mempersilakan para peserta untuk mengajukan permohonan turun kelas. Tapi sesuai ketentuan, penurunan kelas itu bisa dilakukan hanya untuk mereka yang sudah menjadi peserta minimal selama satu tahun.

Salah seorang peserta JKN kelas 2, Rhomdoni mengaku keberatan bila harus membayar premi bulanan yang dinaikkan hingga dua kali lipat. Untuk iuran premi setiap bulannya saja, bapak dua anak ini harus membayar Rp204 ribu per jiwa untuk dirinya, istri dan dua orang anak.

Bila premi itu dinaikkan dua kali lipat dari Rp 51 ribu menjadi Rp110 ribu per jiwa, karyawan usaha nor formal ini mengaku kewalahan bila harus membayar total Rp440 ribu perbulan untuk keluarganya. "Kami pilih turun kelas agar beban keluarga menjadi lebih ringan," ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah mengusulkan kenaikan iuran sebesar dua kali lipat. Peserta JKN kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80.000 per bulan harus membayar sebesar Rp 160.000. Kemudian peserta JKN kelas II membayar Rp 110.000 dari yang sebelumnya Rp 51.000.
Sementara peserta JKN mandiri kelas III yang tadinya hanya membayar iuran sebesar Rp 25.500 harus menaikkan iuran bulanan menjadi Rp 42.000 per bulan.

Menurut Herman Dinata, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan diperkirakan mulai 1 Januari 2020. “Penyesuaian iuran merupakan kewenangan pemerintah. Paling tidak disesuaikan dua tahun sekali dan ini kan sudah tiga tahun,” ujarnya.***

Editor : Yon Parjiyono