logo

Empat Warga Australia Dideportasi Gegara Melihat Demo

Empat Warga Australia Dideportasi Gegara Melihat Demo

Wakapolda Malut, Kombes Pol Lukas Akbar Abriari melepas 1 SSK Personel Brimob untuk dikirim ke Provinsi Papua dan Papua Barat guna membantu menciptakan situasi kambtibmas yang kondusif (Foto: Antara)
02 September 2019 12:48 WIB
Penulis : Dwi Putro Agus Asianto

SuaraKarya.id - SORONG: Empat orang wisatawan asal Australia tujuan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, dideportasi pihak Imigrasi Sorong gegara (gara-gara) melihat demo masyarakat Sorong terkait dengan rasisme pada 27 Agustus 2019.

Empat orang wisatawan asing tersebut dideportasi pihak Imigrasi Sorong, Senin (2/9/2019), dengan pesawat Batik Air tujuan Jakarta melalui Makasar, kemudian diterbangkan ke Australia, Senin malam.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Imigrasi Sorong, Cun Sudirharto mengatakan bahwa keempat warga negara asing tersebut dideportasi pulang ke negaranya karena melanggar Undang-Undang Keimigrasian.

Menurut dia, keempat warga negara asing tersebut bersama salah seorang rekan mereka yang masih ada di Sorong saat ini masuk ke Indonesia dengan izin berwisata.

"Mereka menggunakan kapal ke Raja Ampat melalui Banda Neira Maluku. Namun, kapal mereka rusak sehingga mampir di Kota Sorong pada tanggal 10 Agustus 2019 dengan alasan mencari alat kapal," ujarnya.

Pada saat berada di Kota Sorong, kata dia, keempat orang asing tersebut melihat demonstrasi masyarakat Sorong menolak rasisme. Pihak berwajib lantas mengamankan mereka karena melanggar Undang-Undang Keimigrasian.

Hasil pemeriksaan pihak Imigrasi, keempat orang asing tersebut mengakui tidak mengetahui apa arti demo tersebut. Mereka mengakui diajak warga setempat yang mengatakan bahwa unjuk rasa adalah festival budaya.

Setelah berkoodinasi dengan pihak kepolisian, keempat orang asing dinyatakan melanggar undang-undang imigrasi, kemudian dideportasi.

"Seorang rekan mereka masih di Sorong bersama kapalnya karena tidak melihat demo rasisme," katanya seperti dikutip Antara. 

     Organisasi Di Luar

Sebelumnya.Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengakui bahwa kelompok masyarakat yang aksi anarkis di Papua dan Papua Barat memiliki hubungan dengan organisasi di luar negeri.

"Ada. Kita sama-sama tahu dari kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional," kata Jenderal Tito di acara Hari Jadi Ke-71 Polwan, di Jakarta, Minggu (1/9/2019).

Oleh karena itu, Polri saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menangani masalah tersebut.

Menurut dia, pihak-pihak yang diduga menggerakan kericuhan di Papua sudah diketahui.

"Pihak-pihak yang diduga menggerakkan sudah dipetakan dan sedang didalami. Kalau misal terbukti (terlibat), akan ditindak secara hukum," ucapnya, menegaskan.

Saat ini kondisi di Papua dan Papua Barat sudah terkendali. "Sudah relatif aman ya," ujarnya.

Hampir 6.000 pasukan gabungan TNI-Polri diperbantukan untuk menjaga wilayah timur Indonesia itu. Mereka disebar di beberapa titik di antaranya Jayapura, Nabire, Paniai, Deiyai, Manokwari, Sorong dan Fakfak.

Senada dengan Kapolri, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal juga menduga bahwa ada kaitan antara kelompok-kelompok lokal dengan pihak luar. Namun demikian, Iqbal enggan mengungkap pihak-pihak tersebut.

"lntinya enggak bisa juga kami sampaikan di sini," kata Iqbal.

Ia memastikan bahwa Polri akan menjamin situasi keamanan di Papua.

Ia juga meminta agar masyarakat tidak terpancing berbagai provokasi yang dapat menimbulkan kerusuhan. "Kerusuhan yang sudah terjadi, jangan terulang lagi," kata Iqbal. ***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto