logo

Demi NKRI

Demi NKRI

24 Agustus 2019 18:12 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Bumi Cenderawasih Papua kembali bergejolak dengan bumbu politik yang seolah tidak pernah redam. Bahkan, Presiden Joko Widodo dan sejumlah petinggi dijadwalkan ke Papua sebagai bentuk komitmen untuk meredam iklim sospol di Papua.

Padahal, carut marut demokrasi dan politik sempat meredam pasca rekonsiliasi yang diilustrasikan melalui pertemuan Jokowi - Prabowo di MRT dan juga pertemuan Megawati - Prabowo melalui diplomasi nasi goreng dan kehadiran Prabowo di Konggres V PDI-P di Bali pada 8-11 Agustus lalu yang kemudian kembali mengukuhkan Megawati sebagai Ketua PDI-P. Jadi, gejolak di Papua pada akhir Agustus dan pasca peringatan 74 tahun kemerdekaan tidak bisa diremehkan karena sorotan media asing secara tidak langsung juga bisa rentan terhadap jaminan iklim sospol domestik.

Gejolak di Bumi Cenderawasih Papua tidak pernah bisa terlepas dari kepentingan isu politik yang sejatinya seperti bara api yang setiap saat bisa meletup. Oleh karena itu, hal ini secara tidak langsung menjadi perhatian pemerintah untuk secepatnya dicari solusi sehingga dapat diredam. Meski demikian, perlu juga dipikirkan agar tidak mengarah ke tuntutan kemerdekaan dan atau referendum. Setidaknya hal ini belajar dari kasus Timor Timur yang akhirnya lepas dari NKRI. Jadi, perlu pemikiran konstruktif agar kasus di Papua bisa secepatnya diantisipasi. Padahal jika ditelusur sejatinya pemerintah berusaha membangun Papua dengan komitmen pemerataan termasuk pembangunan infrastruktur

Terlepas dari berbagai kepentingan di balik gejolak Papua, pastinya merangkul rakyat di Papua harus menjadi pertimbangan utama dan karenanya beralasan jika Amien Rias juga berkomenter agar pemerintah lebih mempertimbangkan keamanan Papua, meski tidak tertutup juga mengkaji aspek pemerintahan yang lainnya. Di satu sisi, tentunya ada sejumlah aspek yang harus dicermati untuk meredam gejolak di Papua dan sejatinya hal ini bukan semata karena aspek kesenjangan pembangunan, tetapi di sisi lain juga terkait dengan manajemen pengelolaan sumber daya yang melimpah di Papua. Oleh karena itu, wajar jika kontrak dengan Freeport misalnya termasuk salah satu yang krusial karena hal ini tidak saja menyangkut potensi sumber daya alam tapi juga pemanfaatanya untuk kesejahteraan rakyat Papua dan juga masyarakat di Indonesia pada umumnya.

Aspek lain yang juga menarik dicermati adalah pentingnya menyatukan tetua – tokoh adat di Papua untuk bisa bersatu menyampaikan harapan terkait pembangunan di Papua untuk kedepannya. Selain itu, pemetaan terhadap berbagai riak ancaman konflik yang ada di Papua dan juga di berbagai daerah perlu dilakukan untuk meredam potensi yang ada agar bisa berdampak positif terhadap geliat pembangunan di semua daerah. Terkait hal ini maka pemerintah daerah di Papua perlu mencermati semua persoalan dan juga tantangan yang ada sehingga bisa diselesaikan oleh pemda dan juga keterlibatan pusat. Artinya, gejolak di Papua harus menjadi prioritas agar tidak ada lagi gejolak serupa di kemudian hari, termasuk juga kemunculannya di daerah lain. Setidaknya, hal ini perlu dicermati atas potensi yang sama di Aceh. ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo