logo

Gubernur Anies Bersama DPRD DKI Jakarta Sepakati APBD P 2019 Sebesar Rp86,89 T

Gubernur Anies Bersama DPRD DKI Jakarta Sepakati APBD P 2019 Sebesar Rp86,89 T

Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi.
14 Agustus 2019 15:31 WIB
Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, bersama para Pimpinan DPRD DKI menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai Kebijakan Umum Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Perubahan APBD DKI Tahun Anggaran 2019, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD DKI, Rabu (14/8/2019).

 Hasil pembahasan disepakati Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp86.892.497.098.257 atau Rp 86,89 triliun. Angka ini turun dari anggaran penetapan awal yaitu sebesar Rp89 triliun.

Dalam kesempatan ini, Anies menyampaikan dengan adanya kesepakatan dengan legislatif diharapkan program-program tahun 2019 dapat dituntaskan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Alhamdulillah tadi kita telah tuntas di dalam pembahasan rancangan KUPA dan PPAS. Harapannya dengan ini nanti kita akan bisa finalisasi program-program tahun 2019. Angka yang disepakati adalah 86,89 triliun. Jadi ini yang kemudian menjadi final,” ujarnya.

Anies pun menegaskan bahwa penurunan anggaran tidak akan berdampak pada implementasi program-program prioritas Pemprov DKI Jakarta.

“InsyaAllah tidak. Penurunan anggaran tidak (berdampak pada program prioritas). Ini lebih kepada hitungan di atas kertas. Jadi yang dikatakan turun 2,4 triliun itu adalah hitungan accounting-nya turun 2,4 triliun, karena asumsi SiLPA yang semula diperkirakan 12 triliun, ternyata menjadi 9,5 triliun,” ucapnya.

Lebih lanjut Anies menambahkan, perencanaan anggaran harus lebih baik agar penyerapan anggaran Pemprov DKI Jakarta semakin baik.

“Ke depan, mudah-mudahan, nanti akan melihat dengan serapan kita semakin baik, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) juga makin sedikit. Jadi dengan ini, nanti akan jadi sebuah tren baru, di mana SiLPA kita semakin tahun semakin berkurang, ruang pada perubahan penambahan juga semakin berkurang.

"Karena sisanya SiLPA yang diperkirakan 12 triliun, ketika selesai audit SiLPA nya Rp9,5 triliun, maka kita melakukan penyesuaian, menjadi dikurangi Rp2,4 triliun,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Pemprov DKI harus melaksanakan proses penyusunan Perubahan APBD DKI Tahun Anggaran 2019, mulai dari pembahasan rancangan KUPA dan rancangan PPAS kepada DPRD DKI untuk dibahas dan disepakati bersama.

Hal ini menjadi dasar bagi Pemprov DKI untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD DKI Tahun Anggaran 2019.

KUPA dan PPAS Perubahan APBD DKI Tahun Anggaran 2019 ini meliputi perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, perubahan plafon sementara per urusan dan SKPD/UKPD, program dan kegiatan, belanja tidak langsung, serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2019.

Editor : Yon Parjiyono