logo

Peringatan Walhi: Reklamasi Jakarta Jika Terus Diteruskan, Bisa Timbulkan Bencana Ekologis

Peringatan Walhi: Reklamasi Jakarta Jika Terus Diteruskan, Bisa Timbulkan Bencana Ekologis

Dokumentasi: Foto udara kawasan pulau reklamasi Pantai Utara Jakarta, Kamis (28/2/2019). (Antara)
14 Agustus 2019 05:05 WIB
Penulis : Dwi Putro Agus Asianto

SuaraKarya.id - JAKARTA: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta mengingatkan reklamasi Teluk Jakarta bisa menimbulkan bencana ekologis jika terus dilanjutkan.

“Akan ada akumulasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang kita sebut bencana ekologis,” kata Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, ketika dikonfirmasi Antara di Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Bencana ekologis tersebut, jelas Tubagus, misalnya banjir yang akan semakin meningkat karena reklamasi bisa menghambat proses alamiah 13 sungai besar di Jakarta.

Selain itu, reklamasi juga akan berdampak pada perluasan pencemaran perairan di Jakarta karena dengan kondisi saat ini semakin dekat perairan dengan daratan maka semakin besar pula potensi pencemarannya.

Tubagus menambahkan, bagian dari bencana ekologis yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan ekosistem secara besar-besaran, yang tidak hanya di perairan saja namun juga angin.

Dalam pandangan Walhi Jakarta, jika betul terjadi seperti itu, maka akan ada momok bagi lingkungan di masa yang akan datang.

“Kalau reklamasi dilanjutkan, maka ini akan jadi preseden buruk bagi masa depan lingkungan hidup,” ujar Tubagus.

Hal tersebut, ungkap Tubagus, bisa dijelaskan dengan hilangnya ruang ekosistem penting di Jakarta yang kemudian malah diakomodasi menjadi ruang yang bukan peruntukannya akibat reklamasi.

Singkatnya, tambah dia, tidak ada lagi kepastian ruang hidup di Jakarta.

Atas kondisi demikian, Tubagus menyatakan bahwa Walhi Jakarta menekan pada solusi dari hulu, yakni penghapusan izin reklamasi di dalam Peraturan Daerah (Perda).

Perda DKI Jakarta yang memuat izin reklamasi adalah Perda No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perda No 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

“Selama dalam kebijakan itu masih diatur tentang reklamasi, ya peluang reklamasi masih terus ada, makanya harus dihapus,” ungkap Tubagus.

            Proses Di PTUN

Sementara itu sebanyak empat perkara terkait izin reklamasi teluk Jakarta untuk pulau H, M, I, dan F masih dalam proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, sebagaimana yang terpantau di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, www.sipp.ptun-jakarta.go.id, Selasa (13/8/2019).

Masing-masing perkara tersebut diajukan oleh empat pengembang reklamasi Jakarta sebagai penggugat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pihak tergugat.

Perkara yang paling pertama diajukan pada 18 Februari 2019, terdaftar dengan nomor 24/G/2019/PTUN.JKT. Penggugatnya adalah PT Taman Harapan Indah.

Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan perusahaan pengembang itu tertanggal 9 Juli 2019. Dengan begitu, Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang pencabutan izin reklamasi Pulau H dinyatakan batal atau tidak sah.

Atas putusan itu, Anies mengajukan banding tertanggal 18 Juli 2019. Pada riwayat perkara, status terakhirnya hingga saat ini adalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas (inzage).

Perkara kedua diajukan oleh PT Manggala Krida Yudha pada 27 Februari 2019 yang tercatat dengan nomor 31/G/2019/PTUN.JKT. Gugatan dari penggugat serupa dengan gugatan perkara pertama, namun kali ini untuk Pulau M.

Saat ini kasusnya masih dalam proses persidangan setelah beberapa kali penundaan. Sidang berikutnya dijadwalkan pada 19 Agustus 2019.

PT Jaladri Kartika Pakci merupakan pengembang reklamasi Pulau I yang mengajukan perkara ketiga pada 27 Mei 2019 dengan nomor 113/G/2019/PTUN.JKT.

Perkara tersebut masih dalam proses persidangan dengan agenda replik dari penggugat hingga saat ini.

Terakhir, perkara yang diajukan oleh PT Agung Dinamika Perkasa pada 26 Juli 2019 bernomor 153/G/2019/PTUN.JKT.

Perusahaan pengembang tersebut menggugat pencabutan izin reklamasi Pulau F. Izin itu sebelumnya telah diberikan kepada PT Jakarta Propertindo yang merupakan BUMD DKI sebagai rekanan perusahaan itu.

Pada laman persiapan pemeriksaan, tercatat bahwa hari ini dijadwalkan perbaikan surat kuasa dan surat gugatan. ***