logo

Tak Bayar Santunan Nahkoda Tewas, PT GSS Diduga Langgar 7 Regulasi

Tak Bayar Santunan Nahkoda Tewas, PT GSS Diduga Langgar  7 Regulasi

13 Agustus 2019 18:29 WIB
Penulis : Andira

SuaraKarya.id - SURABAYA: Kuasa hukum keluarga nahkoda yang tewas dalam kebakaran KM Gerbang Samudra I, melayangkan surat somasi ke pihak perusahaan tempat korban Soelhadani (58) pernah bekerja. Perusahaan pelayaran PT Gerbang Samudra Sarana (GSS) itu dinilai telah melanggar 7 regulasi yang sudah ditetapkan.

Menurut istri korban, Rita Sativa (51), pihaknya hanya berharap para pekerja di PT GSS itu nantinya  bisa mendapatkan santunan sesuai ketentuan, pasca insiden yang menewaskan suaminya tersebut. "Kami berharap, proses hukum jalan terus," ujarnya, Selasa (13/8/2019).

Seperti pernah diberitakan, musibah terbakarnya KM Gerbang Samudra I di Perairan Karang Jamuang, pada 2 Desember 2018 lalu, menewaskan seorang nahkoda dan dua orang kadet. Belakangan diketahui, ahli waris nahkoda kapal naas itu  hanya diberi santunan Rp50 juta atau jauh lebih kecil dibanding nilai santunan yang seharusnya dia terima.

Pengacara Kantor Hukum Lembaga Mediasi Konflik Indonesia, Rohman Hakim dan Mochamad Effendi setelah diberi mandat, langsung mendatangi pihak-pihak terkait. "Kami sudah datangi Syahbandar, BPJS Ketenagakerjaan dan sebagainya. Hasilnya ada 7 regulasi yang sudah dilanggar pihak perusahaan," ujar Rohman.

Dia kemudian menyebutkan hasil konsultasinya dengan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Karimunjawa Surabaya, Suharto yang menyebut tentang nilai santunan 48 kali gaji. Bila dihitung dari gaji korban yang Rp21 juta perbulan, perusahaan wajib membayarkan klaim Rp1 miliar lebih, karena tidak memasukkan korban sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Belum lagi bila dua kadet yang juga tewas dalam musibah itu, ikut mengajukan gugatan.  Pihaknya tidak bisa membayangkan berapa besar klaim yang harus dibayar perusahaan, bila seluruh awak kapal itu mengalami nasib serupa.

Pihaknya juga sudah mendapat keterangan dari berbagai pihak, tentang perjuangan sang nahkoda untuk menyelamatkan awak kapal lain, sebelum dirinya tewas. "Dari keterangan berbagai pihak, dia itu sebetulnya pahlawan yang mencoba menyelamatkan aset perusahaan dan orang lain. Tapi anehnya justru hak dia tidak diberikan," ujarnya.

Selain melanggar UU no 24 tahun 2011 tentang BPJS, perusahaan itu disebut sudah melanggar UU no 20 tahun 2008, PP no 44 tahun 2015, Perpres no 109 tahun 2015 dan sebagainya.

Menurut Rita, sejak jenazah suaminya dikembalikan dua pekan usai kejadian, pihaknya sudah mempertanyakan hak-hak yang belum diterimanya. Tapi tidak mendapat respon. "Ketika kami mengancam akan membawa kasus ini ke jalur hukum, pihak perusahaan juga mempersilakan," ujarnya.

Belakangan, setelah kasus ini mencuat di media, pihak perusahaan berusaha melakukan negosiasi lagi. "Tapi sudah saya serahkan ke pengacara. Silakan berhubungan dengan pengacara saya," kata dia lagi.***

 

Editor : Markon Piliang