logo

LKBH Dan KKI Gugat Plt Dirut PT PLN Sripeni Inten Cahyani

LKBH Dan KKI Gugat Plt Dirut PT PLN Sripeni Inten Cahyani

PT PLN
10 Agustus 2019 18:21 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum mendaftarkan gugatan class action terhadap Plt Dirut Sripeni Inten Cahyani, Menteri BUMN Rini Soemarno di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Gugatan LKBH yang diwakili Mulkan Let-Let itu terkait padamnya listrik di DKI Jakarta dan wilayah Jawa lainnya pada 4-5 Agustus 2019 lalu. "Kami lihat pernyataan Dirut PLN sendiri menyatakan bahwa PLN hanya memberikan kompensasi bukan memberikan ganti rugi," kata Mulkan di Jakarta, Sabtu (10/8/2019).

Menurutnya, dampak dari mati listrik tersebut bukan hanya mengenai pemberian kompensasi. Tapi, padamnya listrik itu dinilai menimbulkan kerugian perdata baik materil ataupun imateril. "Contohnya ada kebakaran rumah perlu ada pertanggungjawaban, tapi statement Dirut PLN menyatakan bahwa PLN hanya memberikan kompensasi penguran listrik untuk bulan Agustus. Pertanggungjawaban hukumnya menurut kita itu tidak sesuai dimana dalam undang-undang tenaga listrik kan Pasal 29 sudah menjelaskan bahwa harus ada pertanggungjawaban ganti rugi. Begitupun Pasal 19 UU perlindungan konsumen memberikan penjelasan bahwa harus ada pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi atau kompensasi," tuturnya.

Dalam gugatan nomor : 653/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL, LKBH  menuntut pihak PLN Rp 20 triliun dan Menteri BUMN Rp20 triliun. Uang tuntutan itu nantinya akan dititipkan di pengadilan apabila memang dikabulkan. "Bagi masyarakat yang merasa dirugikan secara perdata baik materil maupun non materil nanti bisa mengajukan permohonan ke PN Jakarta Selatan untuk mengambil ganti rugi padamnya listrik akibat dampak dari matinya listrik," katanya.

Selain LKBH, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) dalam hal ini diwakili David Maruhum Lumban Tobing selaku  Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) bersama Winner Pasaribu SH dan Muhamad Ali Hasan SH menggugat PT PLN ke PN Jakarta Pusat. Gugatan tersebut diregister dengan nomor 454/PDT.G/2019/PN.JKT.PST. “PLN telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat,” kata David Tobing.

Menurut David, akibat pemadaman listrik oleh PLN dengan waktu yang sangat lama (ada yang 6 jam dan hingga 24 jam) mengakibatkan masyarakat selaku konsumen tidak dapat menggunakan fasilitas transportasi publik seperti MRT atau kereta listrik. Selain itu, mengakibatkan matinya binatang peliharaan seperti ikan koi, terganggunya jaringan telepon dan internet hingga matinya freezer dan mengakibatkan air susu ibu (ASI) yang disimpan rusak serta kerugian-kerugian dalam bentuk lainnya. “PLN juga telah melanggar hak subyektif konsumen yaitu hak untuk mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,” kata David.

Dia menyayangkan pernyataan para pejabat PLN yang terksesan bercanda dan meremehkan hak-hak konsumen seperti meminta pelanggan untuk ikhlas atas pemadaman listrik tersebut. Oleh sebab itu, David menuntut agar direksi PLN diganti dan PLN meminta maaf di media cetak atas kesalahannya itu. “Pernyataan para pejabat PLN sangatlah tidak patut untuk diucapkan dalam kondisi dimana seharusnya PLN memberikan ganti kerugian atas pemadaman listrik yang terjadi akibat kesalahan PLN,” ujar  David Tobing.

Selain menjadikan PLN sebagai tergugat, KKI juga menjadikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai tergugat II serta Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) sebagai turut tergugat. Dalam petitumnya KKI meminta majelis hakim PN Jakarta Pusat agar mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, penyatakan PLN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Oleh sebab itu, menghukum PLN untuk mencabut pernyataannya dengan memuatnya di media mengenai tindakan PLN yang meminta keikhlasan konsumen, meminta pertolongan transformers dan menyalahkan pohon atas pemadaman listrik yang terjadi. Juga agar memerintahkan Menteri BUMN untuk memberhentikan Direksi dan Komisaris PLN melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan memerintahkan Menteri ESDM untuk mematuhi putusan perkara tersebut.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto