logo

Akhir 2019, Kabupaten/Kota Di Papua Barat Sudah Harus Miliki Perda Layak Anak

Akhir 2019, Kabupaten/Kota Di Papua Barat Sudah Harus Miliki Perda Layak Anak

Elsina Sesa MM / Foto:skid (Yacob Nauly)
10 Agustus 2019 15:39 WIB
Penulis : Yacob Nauly

SuaraKarya.id - AIMAS:Sebelum akhir 2019, diupayakan agar  pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat sudah harus memiliki Perda kabupaten/kota Layak Anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak (DP3A) Papua Barat, Elsina Sesa MM, mengatakan, pihaknya terus berupaya agar kabupaten/kota di  provinsi  ini harus mengeluarkan Perda  tentang  layak anak di daerahnya masing-masing paling lambat sebelum akhir 2019.

“Karena itu, diharapkan semua kabupaten/kota di Papua Barat untuk segera  melahirkan “Regulasi” kabupaten/kota layak anak. Hal ini penting dilakukan karena provinsi dan kabupaten/kota lainnya di Indonesia sudah  membuat regulasi tersebut,”kata  Sesa, kepada wartawan di Gedung ACC, Kabupaten Sorong, Sabtu (10/8/2019).

Dikatakan anak  Papua dan Indonesia lainnya  harus berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan bangsa ke depan.

Oleh karena itu, koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan pemerintah mau pun swasta di Provinsi Papua Barat terkait pemenuhan hak-hak anak harus diperkuat agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan.

Hal paling penting, juga untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child). Yaitu, dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk  kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada  wilayah kabupaten/kota di Indonesia dan khususnya di Provinsi Papua Barat.

Menurut Sesa, pihaknya sudah berkoordinasi dengan  para tokoh adat di Papua Barat termasuk LSM, tokoh agama, organisasi pendidikan, instansi penegak hukum termasuk kepolisian. Dan, juga perkumpulan atau organisasi sosial lainnya di daerah ini untuk menjaga pemenuhan  hak anak  dalam berekspresi.

Ada pun yang sering terjadi seperti kekerasan terhadap anak dan perempuan di Papua Barat, pihaknya, menurut Sesa, telah berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait.

“Diharapkan dengan bersatupadu dalam memberantas  kejahatan terhadap anak dan perempuan, maka  ke depan Papua Barat aman dari tindakan atau kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Dikatakan Sesa, menurut Peraturan Menteri Negara PPPA No. 13 Tahun 2011, Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak. Yaitu, melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Yang,  terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

“Oleh karenanya, kami akan berupaya  dalam era 2019 ini seluruh kabupaten/kota di Papua Barat  menjadi  daerah layak anak. Semua itu bisa terjadi kalau ada komitmen untuk  melahirkan Perda seperti  kabupaten Fakfak dan Kabupaten Raja Ampat yang kini sudah punya regulasi daerah layak anak,”kata  Elsina Sesa, mengakhiri pernyataanya kepada pers di Gedung ACC, Kabupaten Sorong, Sabtu. ***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto