logo

Keluarga Nahkoda KM Gerbang Samudra I, Tuntut Keadilan

Keluarga Nahkoda KM Gerbang Samudra I, Tuntut Keadilan

09 Agustus 2019 19:18 WIB
Penulis : Andira

SuaraKarya.id - SURABAYA: Musibah terbakarnya Kapal Motor (KM) Gerbang Samudra I yang menewaskan tiga orang pada 2 Desember 2018 lalu, masih menyisakan masalah. Keluarga Nakhoda kapal, Soelhadani (58) yang tewas terpanggang di dalam kapal, hingga kini tak kunjung mendapat santunan seperti yang seharusnya.

Ditemui di Kantor Pengacara Rohman Hakim dan Mochammad Effendi SH, istri korban Rita Sativa (51) berencana memperjuangkan haknya itu melalui jalur hukum. "Sudah 8 tahun suami saya (Soelhadani) mengabdi pada perusahaan itu, tapi hak kami tak diberikan. Kami minta keadilan," ujar ibu satu anak tersebut, Jumat (9/8/2019).

Seperti diketahui, KM Gerbang Samudra I yang sedang dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin itu terbakar hebat di perairan Karang Jamuang, Minggu (2/12/2019) dini hari. Sebanyak 127 orang berhasil diselamatkan, tapi Nakhoda Soelhadani dan dua orang kadet sekolah pelayaran di Surabaya, bernama Silka Mala Marifat, dan Nurul Fadilah, ditemukan sudah dalam bentuk tulang belulang.

Selama ini, kata Rita, suaminya harus harus menahkodai kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu, tanpa istirahat. Setelah mengantar penumpang dan muatan dari Surabaya ke Banjarmasin selama 20-22 jam, suaminya harus langsung membawa muatan lagi balik ke Surabaya. Begitu seterusnya.

Soelhadani, kata dia, harus menjalani kewajiban itu karena perusahaan tidak memiliki nahkoda pengganti untuk kapal tersebut. "Gaji suami waktu itu Rp21 juta perbulan, tapi sekarang kami sudah tak dapat apa-apa lagi. Tidak ada perhatian dari pihak perusahaan," ujarnya.

Rita yang berprofesi sebagai staf bagian farmasi Puskesmas Mulyorejo Surabaya itu, mendengar kabar tentang musibah yang menimpa kapal naas itu dari televisi. Beberapa hari setelah jazad suaminya diketemukan, memang ada perwalikan perusahaan yang datang dan meninggalkan amplop berisi uang Rp50 juta.

Tapi selanjutnya, saat mengurus klaim Jasa Raharja, Rita mengaku disuruh menandatangani surat pernyataan tidak akan mengajukan tuntutan. ""Santunan dari Jasa Raharja cair Rp50 juta, tapi saya tetap menolak menandatangani surat yang disodorkan perwakilan perusahaan," ujarnya.

Pihaknya tidak tahu uang apa sebesar Rp50 juta yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Kalaupun dianggap santunan, dia menganggap nilainya sangat tidak sebanding dengan jumlah yang seharusnya dia terima. "Sebelumnya ada perwakilan perusahaan yang menjanjikan santunan Rp150 juta. Tapi sampai hari ini, hanya Rp50 juta itu saja yang kami terima," ujarnya.

Rita juga mempersoalkan klaim kecelakaan kerja sebesar 48 kali gaji, seperti yang ditentukan BPJS Ketenagakerjaan. Tapi saat hal itu ditanyakan ke perusahaan, mereka  selalu mengungkit-ungkit biaya yang sudah mereka keluarkan untuk memulangkan jenazah korban.

Penasehat Hukum Rohman Hakim dan Effendi berjanji akan mendampingi korban untuk mendapatkan haknya. "Ada pelanggaran Undang-undang Internasional tentang kelautan. Seharusnya korban juga berhak atas santunan kecelakaan kerja yang besarannya sesuai dengan klaim BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Pihaknya juga mempersoalkan alasan perusahaan, yang mengungkit-ungkit biaya pengurusan pemulangan jenazah karyawan yang sudah menjadi kewajibannya. Kedua penasehat hukum itu optimis, peradilan akan mengabulkan tuntutan itu.***

 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto