logo

DPRD DKI: Instruksi Anies Baswedan Soal Ganjil Genap Tidak Miliki Dasar Hukum Kuat

DPRD DKI:  Instruksi Anies Baswedan Soal Ganjil Genap Tidak Miliki Dasar Hukum Kuat

Gubernur DKI Anies Baswedan (Istimewa)
08 Agustus 2019 12:23 WIB
Penulis : Dwi Putro Agus Asianto

SuaraKarya.id - JAKARTA: Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta William Yani mengatakan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara yang digunakan pemerintah provinsi setempat untuk penerapan ganjil genap tidak memiliki dasar hukum kuat.

"Harus Peraturan Gubernur karena kalau Ingub tidak ada dasar hukumnya," kata dia, saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Ia menjelaskan Peraturan Gubernur (Pergub) turunnya adalah Peraturan Daerah (Perda) sehingga dalam menindak pelanggar aturan ganjil genap pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat.

"Nah Perdanya itu yang belum ada," ujar dia.

Bahkan, ia menilai Ingub Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara yang digunakan untuk penerapan ganjil genap tidak mewajibkan Direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya untuk mengikutinya.

Terkait pergub tersebut, ia mengatakan hal itu merupakan hak inisiatif dari pihak eksekutif bukan legislatif untuk segera menerbitkan pergub.

Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menyatakan perluasan penerapan ganjil genap oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus didukung Peraturan Gubernur.

"Untuk implementasinya jelas pertama harus didukung dengan peraturan Gubernur," kata Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP I Made Agus Prasatya.

Dalam penerapannya perlu dipasang rambu-rambu di titik-titik yang telah ditentukan terkait dengan perluasan ganjil genap. Kemudian, pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Ia mengatakan jika sosialisasi telah disampaikan kepada masyarakat khususnya pengguna jalan raya, maka polisi akan melakukan tataran tindakan penegakan hukum yaitu penindakan secara represif.

"Mulai tanggal 9 September 2019 kami akan melaksanakan tindakan represif," kata dia. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan 16 ruas jalan perluasan ganjil genap. Untuk rute baru yaitu Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim.

Kemudian Jalan Fatmawati mulai simpang Jalan Ketimun 1 sampai dengan Jalan TB Simatupang.

Selanjutnya Jalan Suryopranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Kyai caringin, JalanTomang raya, Jalan Pramuka, Jalan Salemba Raya, Jalan Kramat Raya, Jalan Senen raya dan Jalan Gunung Sahari. ***