logo

PLN Seharusnya Dipimpin Kalangan Paham Teknologi

PLN Seharusnya Dipimpin Kalangan Paham Teknologi

Foto: Ilustrasi (Istimewa)
06 Agustus 2019 04:37 WIB
Penulis : Dwi Putro Agus Asianto

SuaraKarya.id - JAKARTA: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN seharusnya dipimpin oleh kalangan yang paham teknologi, bukan oleh kalangan keuangan.

"Tidak boleh PLN itu dipimpin oleh orang yang 'ngerti masalah 'finance' (keuangan) saja. Jadi harus balik kepada 'nature-nya' (asalnya) bahwa dia itu ada banyak masalah-masalah teknologi yang eloknya dipimpin, dikawal orang yang 'ngerti teknologi," katanya di Jakarta, Senin (5/8/2019).

Terkait kejadian padamnya listrik di sebagian Pulau Jawa pada Minggu (4/8), menurut Luhut, Presiden Jokowi telah memerintahkan untuk segera dilakukan evaluasi.

"Saya pikir memang perlu ada evaluasi yang sangat mendasar. Saya pikir peran ahli-ahli dalam bidang ini harus dilakukan," tuturnya.

Luhut juga menyebut masalah listrik padam itu masih diinvestigasi secara menyeluruh oleh PLN. Ia berharap kondisi kelistrikan bisa segera pulih dan tidak terulang kembali.

Ia menambahkan akan meminta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk bisa ikut melakukan audit atas kejadian tersebut.

Mantan Menko Polhukam itu mengaku sangat menyayangkan kejadian "blackout" atau listrik padam total terjadi karena akan mempengaruhi kepercayaan investor. Meski, lanjut Luhut, tidak hanya Jakarta, New York dan Australia pun pernah mengalami hal serupa beberapa waktu lalu.

"Ya makanya kita sangat menyayangkan kejadian ini. Dan Presiden sangat kecewa dengan kejadian ini. Dan sekarang kita ternodai. 'Ndak boleh terjadi," katanya seperti dikutip Antara.

Sebagai informasi, Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN saat ini, Sripeni Inten Cahyani, sebelumnya pernah mengisi sejumlah jabatan strategis di anak perusahaan PLN, yakni PT Indonesia Power.

Ia pernah duduk sebagai Direktur Keuangan Indonesia Power, Eksekutif Utama Bidang Keuangan Indonesia Power yang ditugaskaryakan sebagai Senior Spesialis Keuangan Divisi Keuangan Korporat PLN, juga Kepala Divisi Pendanaan dan Asuransi Indonesia Power.

Ia juga pernah mendapat tugas sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Cogindo Daya Bersama dan aktif di Sekretariat Working Group 1 Generation & Renewable Energi HAPUA (Head of ASEAN Power Utilities, Authorities).

Posisi Plt Direktur Utama PLN sebelumnya ditempati oleh Djoko Rahardjo Abumanan yang memulai karir di perusahaan listrik itu sejak 1985.

Jabatan Plt Direktur Utama PLN juga sempat dipegang oleh Muhammad Ali setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka dalam kasus suap PLTU Riau 1 pada 23 April 2019. ***

        Harga Diri Bangsa

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan agar moda transportasi massal berbasis listrik seperti MRT atau KRL Commuter Line hingga LRT bisa mempunyai pembangkit listrik sendiri untuk menghindari kejadian listrik padam total yang terjadi Minggu (4/8).

"Saya sebenarnya rekomendasi dari sejak dulu saya di Jakpro, bahwa kegiatan strategis seperti bandara, MRT, kereta listrik, itu mesti punya pembangkit sendiri. Sehingga 'double' (ganda). Mereka sehari-hari di-'cover' oleh itu (pembangkit sendiri) tapi jaringan (pembangkit) Jawa Bali ini juga bisa meng-'cover'. Atau sebaliknya," kata Budi ditemui di Kemenko Maritim Jakarta, Senin.

Cadangan listrik ganda itu juga telah dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta yang menggunakan "generator set" (genset) dan pasokan dari pembangkit Jawa-Bali.

Menurut Budi, sudah semestinya transportasi listrik memiliki pembangkit listrik sendiri. Selain itu, kejadian padamnya listrik di ibu kota juga menyangkut harga diri bangsa sehingga perlu diantisipasi dengan baik.

Budi menuturkan keuntungan jika transportasi listrik memiliki pembangkit sendiri. Selain memiliki "back up" atau cadangan daya, perusahaan transportasi juga bisa mengambil peluang untuk meraup pendapatan dari pembangkit yang dimilikinya, misalnya dengan menjual listriknya.

"Kan kegiatan-kegiatan yang setengah subsidi begini kalau dia ada 'other income' (pendapatan lain) kan bisa mengurangi subsidi juga," katanya.

Budi mengatakan usulan harus adanya pembangkit sendiri untuk transportasi listrik akan dibahas dalam rapat kabinet, khususnya kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN.

Ia menyebut paling tidak dibutuhkan pembangkit listrik berkapasitas 250 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik transportasi massal berbasis listrik seperti MRT dan KRL Commuter Line dengan rincian masing-masing transportasi membutuhkan daya hingga sekitar 130 MW.

Anggaran pembangunan pembangkit listrik itu bisa menggunakan belanja modal perusahaan atau dilelang ke pihak lain. Menurut dia, opsi tersebut sangat terbuka dan menarik bagi investor.

Budi menambahkan pembangunan pembangkit listrik bagi MRT Jakarta dan Kereta Commuter Indonesia (KCI)  menjadi prioritas untuk dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Saya pikir demikian (prioritas) karena Bandara Soekarno-Hatta sudah punya genset. Kalau ini (MRT-KRL) kan tidak ada. Jadi memang prioritas. Atau, mungkin memang ada solusi lain yaitu dia mendapat suplai khusus. Jadi selain dari pembangkit Jawa-Bali, dia punya 'coverage double' sebagai 'back up'," katanya. ***