logo

Ternyata...Setelah Listrik Padam, Kualitas Udara Jakarta Membaik

Ternyata...Setelah Listrik Padam, Kualitas Udara Jakarta Membaik

Suasana di perumahan wilayah Setiabudi, Jakarta Selatan yang berdampingan dengan pusat perkantoran dan mengalami pemadaman listrik, Minggu (4/8/2019). (Antara)
05 Agustus 2019 05:59 WIB
Penulis : Dwi Putro Agus Asianto

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pemadaman aliran listrik di sebagian Pulau Jawa termasuk daerah Jakarta berdampak pada kualitas udara yang semakin baik pada Minggu malam (4/8/2019).

Pada pukul 22.00 WIB, kualitas udara di Jakarta berada diposisi keenam terburuk di dunia, turun empat peringkat dari posisi pagi hari.

Situs AirVisual.com mencatat Jakarta memiliki perolehan 106 berdasarkan Air Index Quality (AQI) atau indeks kualitas udara.

Meski masih memiliki status kualitas udara tidak sehat untuk kelompok sensitif namun indeks ini mendekati indeks kualitas udara dengan status rata- rata.

Berkurangnya aktivitas penghasil polusi tidak bergerak diperkirakan menjadi salah satu faktor turunnya angka indeks kualitas udara tersebut.

Sebelumnya pada Minggu pagi, Ibu Kota Jakarta menempati posisi kedua untuk kualitas udara terburuk di dunia dengan AQI 152.

Setelahnya pada Minggu siang terjadi pemadaman listrik di sejumlah daerah di Pulau Jawa termasuk karena rusaknya Gas Turbin di Suralaya milik PT PLN sementara dalam posisi mati dan Gas Turbin Cilegon mengalami gangguan. 

                 Greenpeace

Sementara itu organisasi lingkungan global Greenpeace menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan inventarisasi emisi secara berkala setelah Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

"Kami mengapresiasi Instruksi Gubernur yang dikeluarkan bertepatan dengan sidang perdana gugatan warga tentang polusi udara Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2019. Ini menunjukkan respons dari Gubernur DKI Jakarta mengenai polusi udara setelah mendapatkan banyak perhatian publik dan warganet," kata Juru kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu dalam siaran pers organisasi yang diterima di Jakarta, Sabtu (3/8).

Instruksi Gubernur Nomor 66 mengharuskan adanya monitoring dan pengendalian polusi udara dari pembangkit listrik selain mewajibkan pengelola gedung, sekolah, dan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah untuk melakukan transisi energi dari energi listrik ke energi surya melalui pemasangan panel surya.

InGub 66 juga mencakup perluasan kawasan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat ganjil dan genap, penerapan struktur biaya penggunaan jalur jalan pada saat lalu lintas padat di kawasan transportasi umum terintegrasi, pewajiban uji emisi, perluasan trotoar bagi pejalan kaki, serta pemantauan emisi dari pembangkit listrik dalam upaya mengatasi masalah polusi udara.

Bondan mengatakan bahwa selain hal-hal itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu melakukan inventarisasi emisi secara berkala sebagai dasar kajian ilmiah untuk mengetahui sumber pencemaran udara Jakarta.

"Dengan demikian, kita bisa mengendalikan polusi langsung pada sumbernya dan solusi yang diambil juga akan lebih sistematis dan terukur," katanya.

Di samping itu, menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyediakan alat ukur kualitas udara yang memadai dan menyiapkan sistem peringatan agar warga bisa mengantisipasi dampak penurunan kualitas udara, seperti menyiapkan masker ketika hendak beraktivitas di luar ruangan.

Bondan juga menyarankan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperketat baku mutu udara ambien nasional yang sudah tidak diperbaharui selama 20 tahun.

Sebagai perbandingan, baku mutu udara ambien untuk konsentrasi PM 2.5 per hari menurut standar nasional adalah 65 ug/m3 sedangkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) standarnya 25 ug/m3. Artinya, standar nasional jauh lebih lemah dibandingkan standar WHO.

Bondan menjelaskan pula bahwa Gubernur DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk menentukan standar baku mutu udara yang lebih baik dibandingkan standar nasional. Sebagai ibu kota negara, Jakarta harus memiliki standar kualitas udara yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

Penanganan polusi udara di DKI Jakarta, menurut dia, juga membutuhkan dukungan dan kerja sama dari wilayah-wilayah yang berbatasan dengan wilayah Ibu Kota seperti Banten dan Jawa Barat.

"Pemerintah Provinsi Banten dan Jawa Barat juga harus segera merespon masalah pencemaran udara ini," kata Bondan seperti dikutip Antara.

Pada awal Juli, 31 warga mendaftarkan gugatan berkenaan dengan dampak polusi udara di Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tujuh tergugat, termasuk Presiden Republik Indonesia, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat. ***