logo

Pengelolaan Blok Corridor Sumsel Oleh Perusahaan Migas Asing Untungkan Negara

Pengelolaan Blok Corridor Sumsel Oleh Perusahaan Migas Asing Untungkan Negara

30 Juli 2019 10:28 WIB

SuaraKarya.id - KEPUTUSAN Pemerintah memperpanjang kontrak pengelolaan Blok Corridor, Sumatera Selatan kepada kontraktor asing eksisting, yaitu ConocoPhillips untuk 20 tahun kedepan mulai tahun 2023 sempat menuai pro dan kontra dari para pelaku bisnis migas di Indonesia.

Penolakan sejumlah pihak itu minta agar pengelolaan Blok Corridor sepenuhnya atau 100 persen diserahkan kepada PT Pertamina. Tak hanya itu, adanya perpanjangan kontrak ini berujung kekecewaan terhadap Kepala SKK Migas.

FSPPB menuding Kepala SKK Migas tidak berpihak kepada Pertamina padahal yang bersangkutan paham bisnis minyak dan kondisi internal Pertamina karena mantan Dirut BUMN tersebut.

Bahkan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumilar mengaku kecewa dengan kinerja direksi dan komisaris Pertamina yang tidak berusaha keras memperjuangkan pengambilalihan Blok Corridor 100 persen ke Pertamina.

Benarkah Komisaris dan Direksi Pertamina tidak memperjuangkan Blok Corridor? Dan kenapa pemerintah tidak menunjuk BUMN migas ini untuk mengerjakan Blok Corridor tersebut?

Sebagai orang bisnis kita meyakini direksi Pertamina dan pemerintah sudah melakukan kajian dan analisis-analisis terkait untung rugi dan dampak positif proyek ini.

Persetujuan perpanjangan kontrak kerja sama Wilayah Kerja Corridor telah ditetapkan dengan Pemegang Partisipasi Interes ConocoPhillips (Grissik) Ltd (46 persen) sebagai operator, Talisman Corridor Ltd (Repsol) (24 persen) dan PT Pertamina Hulu Energi Corridor (30 persen).

Apalagi, partisipasi Interes yang dimiliki para pemegang interes tersebut termasuk Partisipasi Interes 10 persen yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Diharapkan dengan pemberian partisipasi interes 10 persen kepada BUMD ini, pemerintah daerah dapat mendukung investasi dan pengelolaan blok ini melalui regulasi dan tata kelola yang positif.

Di Blok Corridor tiga tahun setelah kontrak kerja sama berlaku efektif yakni hingga 19 Desember 2026, ConocoPhillips akan tetap menjadi operator Blok Corridor. Setelah itu PT Pertamina Hulu Energi Corridor berhak menjadi operator di Blok Corridor hingga tahun 2043. Patut dicatat,  ini prestasi yang luar biasa.

Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengungkapkan alasan perpanjangan kontrak Blok Migas Corridor. Jonan menyebutkan persetujuan perpanjangan kontrak tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti signature bonus, komitmen eksplorasi yang cukup besar dan tidak ada yang melebihinya.

"Pemerintah telah menyetujui perpanjangan kontrak dengan tiga badan usaha hulu migas yaitu Conoco Phillips, Repsol dan Pertamina di WK Corridor yang akan berakhir pada tanggal 19 Desember 2023, persetujuan perpanjangan ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain, signature bonusnya, komitmen eksplorasinya yang cukup besar dan tidak ada yang melebihinya maka pemerintah memperpanjang kontrak mereka 20 tahun hingga tahun 2043,” ujar Jonan seperti dikutip dari keterangan pers ESDM usai tandatangan SK.

Kontrak Bagi Hasil WK Corridor akan berlaku untuk 20 tahun, efektif sejak tanggal 20 Desember 2023 dan menggunakan skema Gross Split. Perkiraan nilai investasi dari pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti (KKP) 5 tahun pertama sebesar USD 250.000.000 dan Bonus Tanda Tangan sebesar USD 250.000.000.

Setelah mendapat persetujuan perpanjangan dari pemerintah selanjutnya, tiga badan usaha tersebut menyepakati setelah tanggal 19 Desember 2023 ditambah tiga tahun ke depan yakni hingga 19 Desember 2026 Conoco Phillips tetap akan menjadi operator.

Setelah itu memasuki masa transisi sesuai kesepakatan mereka bertiga.

(Ian Rasyidin, Pengamat Kebijakan Publik)

Editor : Yon Parjiyono