logo

Kasus Pemukulan Hakim, Praktisi Hukum: Kita Semua Harus Intropeksi Diri

Kasus Pemukulan Hakim, Praktisi Hukum: Kita Semua Harus Intropeksi Diri

Pengacara yang diduga melakukan tindak kekerasan kepada hakim saat sidang berlangsung. Foto: Capture Video.
21 Juli 2019 17:15 WIB
Penulis : Agung Elang

SuaraKarya.id - JAKARTA: Belum lama ini kita dihebohkan oleh aksi pemukulan terhadap ketua dan anggota majelis hakim yang dilakukan oleh seorang advokat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, (18/7/2019).

Insiden tersebut dilakukan Desrizal (Dz) Kuasa Hukum Tommy Winata pada saat Ketua Majelis Hakim (HS) dan DB saat sedang membacakan isi putusan perkara perdata atas gugatan yang bersangkutan di dalam ruang persidangan. 

Tentu saja insiden pemukulan hakim tersebut telah mencoreng nama baik profesi advokat dan dunia peradilan hukum di Indonesia yang seharusnya wajib dijaga marwah dan kehormatannya (officium nobile) di mata para penegak hukum lain.

Tanpa bermaksud membenarkan, kata Suprapto, SH, praktisi hukum di Jakarta, perbuatan DZ, kasus (contempt of court) ini seharusnya menjadi preseden buruk yang tidak boleh terulang kembali. 

Namun demikian, insiden tersebut juga tidak serta merta menjawab banyaknya pertanyaan dibenak kita, mengapa hakim menjadi pelampiasan (aniaya) Dz? Apa hal yang melatar belakanginya? Sebab dan indikasi apa yang memicu pemukulan terhadap hakim itu sehingga terjadi?

“Alangkah elok jika kita semua intropeksi diri. Sudah saatnya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisal dan lembaga peradilan hukum tinggi negara kita bisa bercermin dari kasus pemukulan (Dz) tersebut. Tidakkah pemukulan tersebut adalah cermin wajah peradilan hukum kita? Siapa sesungguhnya yang melanggar contempt of court?” tutur Prapto, Jumat, (19/7/2019)

Lanjut Suprapto insiden pemukulan tersebut adalah cermin wajah peradilan hukum kita? Bukan tidak mungkin, jika dibiarkan, akan mucul kasus kasus Dz lainya. Tidakkah kita bernalar insiden pemukulan itu sebagai salah satu indikator sebab-akibat dari akumulasi putusan-putusan Majelis Hakim yang kerap kali mencederai rasa keadilan masyarakat.

Tidak kebayang, bagaimana masyarakat pencari keadilan harus menanggung sakit hati akibat putusan putusan peradilan yang berbau transaksional. Sementara putusan hakim mengikat dan tidak dapat digangu gugat.

Sekalipun Bawas MA maupun oleh Komisi Yudisial. Sekali diketok hakim, tetaplah sebuah keputusan yang tidak dapat diubah. Kerapkali juga kita dipertontonkan kesewenang wenangan hukum hanya tajam dibawah dan tumpul diatas?.
 

Editor : Yon Parjiyono