logo

Rekonsiliasi

Rekonsiliasi

19 Juli 2019 22:22 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Hiruk pikuk pilpres telah usai, begitu juga sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dimenangkan Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, rematch Jokowi vs Prabowo kembali dimenangi Jokowi dan ini adalah realitas kekalahan yang kesekian dari Prabowo ketika bertarung memperebutkan kursi RI1 dan sekiranya bisa menjadi harapan terakhirnya karena pada pesta demokrasi 2024 tentunya akan bermunculan muka muda yang lebih fresh bertarung di pilpres.

Jika dicermati fakta pilpres kali ini menarik karena ada banyak faktor yang mendasari hiruk pikuk, misalnya debat capres yang berlangsung sampai 5 kali dan juga munculnya sengketa di MK demi mencari keadilan secara demokratis. Selain itu ada juga komitmen siap menang dan juga siap kalah yang pada akhirnya belum bisa direalisasikan, terutama oleh kubu yang kalah.

Fakta lain yang juga menarik dicermati adalah komitmen rekonsiliasi antara kubu 01 dan 02. Betapa tidak, panasnya iklim sospol selama pilpres memang membuat gerah yang kemudian berdampak sistemik terhadap geliat ekonomi bisnis. Bahkan realisasi investasi juga sempat tersendat yang kemudian memicu sentimen wait and see. Ironisnya, situasi justru terus memanas sampai menjelang putusan MK yang jika tidak diredam dengan rekonsiliasi maka sentimen wait and see bisa berubah menjadi wait and worry. Terkait hal ini maka pertemuan Jokowi – Prabowo di MRT memberikan angin segar terhadap langkah rekonsiliasi. Ironisnya, masih ada juga sebagian pro 02 yang tidak mendukung langkah rekonsiliasi antara Jokowi – Prabowo.

Memang tidak mudah untuk bisa menerima kekalahan dalam pilpres, terutama dari kubu yang kalah, sementara yang menang tentu tidak bisa mengabaikan uregnsi rekonsiliasi. Argume yang mendasari karena pembangunan ke depan tentu membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik kubu 01 sebagai petahana dan juga pemenang, juga kubu 01 yang menjadi oposisi sebagai penyeimbang dan kritik terhadap kinerja pemerintahan. Selain itu juga tidak bisa mengabaikan peran dan dukungan dari semua lapisan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa rekonsiliasi adalah wajib hukumya ketika pesta demokrasi lewat pilpres telah usai dan pemenang secara legal formal telah diputuskan. Artinya, tidak ada lagi kubu 01 dan 02 atau tidak ada lagi cebong dan kampret karena yang ada sejatinya adalah Indonesia Raya dan persatuan Indonesia.

Pastinya, pertemuan Jokowi – Prabowo di MRT memberikan catatan menarik terhadap perkembangan ekonomi - bisnis - sospol ke depan. Betapa tidak, rekonsiliasi di MRT itu berdampak sistemik terhadap ekonomi – bisnis. Paling tidak, hal ini terlihat dari respon pasar modal melalui peningkatan IHSG dan pasar uang melalui penguatan nilai tukar rupiah. Padahal, lemahnya nilai tukar berdampak sistemik terhadap kinerja ekspor dan impor, serta imbasnya terhadap defisit neraca perdagangan, sementara di sisi lain imbas dari perang dagang AS-Tiongkok masih meradang, tidak hanya terhadap kawasan Asean tapi juga secara global. Di sisi lain, tidak bisa diabaikan dampaknya baik secara bilateral atau multilateral. Oleh karena itu, kelarnya pesta demokrasi dan terpilihnya kembali Jokowi yang kali ini bermitra dengan Ma’ruf Amin harus didukung untuk melakukan pembangunan dalam 5 tahun ke depan. Tinggal menunggu tim kabinet yang secepatnya akan dibentuk untuk mendukung keselarasan team work kabinet kerja periode kedua. ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Editor : Yon Parjiyono