logo

Adu Kuat Pengaruh Jabatan Menteri Di Kabinet Kerja II

Adu Kuat Pengaruh Jabatan Menteri Di Kabinet Kerja II

Joko Widodo dan Prabowo Subianto saat bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019).
19 Juli 2019 17:40 WIB
Penulis : Agung Elang

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kegaduhan di internal koalisi pemerintahan Joko Widodo mulai terjadi pasca KPU mengeluarkan penetapan. Masing-masing parpol koalisi saling memasang target jatah menteri kepada Jokowi.

Tak hanya parpol, sejumlah kalangan profesional pun diisukan turut ambil bagian dalam bursa menteri yang nantinya akan membantu Jokowi selam lima tahun mendatang. 

Kementerian yang paling banyak diincar, baik parpol koalisi maupun profesional tentu menyangkut urusan ekonomi atau bisnis seperti perindustrian, perdagangan, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pertarungan untuk menjadi penguasa di BUMN hal yang wajar karena perusahaan pelat merah menjadi andalan Jokowi dalam mewujudkan visi Indonesia-nya.

Dua nama dikabarkan masuk bursa sebagai kandidat kuat untuk menjadi penguasa Merdeka Selatan (Lokasi Kantor KBUMN), yaitu Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium Budi G Sadikin dan mantan Dirut PT Pertamina (persero) Dwi Soetjipto.

Dua nama yang beredar ini seperti mencerminkan kekuatan lingkaran pendukung Jokowi selama Pilpres lalu. 

Budi G Sadikin selama ini dikenal dekat dengan MenkoMaritim Luhut B Pandjaitan dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Kolaborasi ketiganya terlihat kala proses akuisisi saham Freeport Indonesia yang penuh kontroversi. 

Sementara Dwi dikenal dekat dengan Wapres Jusuf Kalla dan sudah lama digadang untuk menggantikan Rini Soemarno pasca dilengserkan di Pertamina

Pengamat politik Ujang Komaruddin mengatakan proses penentuan menteri merupakan kewenangan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial.  Menurutnya, Jokowi memiliki hak prerogratif untuk menyusun kabinetnya sendiri.

“Dalam sistem presidensial yang kita anut, Presiden diberi kewenangan penuh untuk menyusun kabinet. Jadi terkait susunan kabinet yang akan disusun itu hak prerogative Jokowi sebagai presiden terpilih,” ujar Ujang dalam pesan singkat, Jumat (19/7/2019).

Ujang menuturkan semua pihak yang berniat untuk mendapat pos di Perekonomian diharapkan untuk menghormati hak yang dimiliki Jokowi. Ia berkata tidak ada pihak yang boleh menekan Jokowi dalam menentukan orang yang bakal menjadi menteri.

Jika nanti selama proses penjaringan dilakukan, Ujang mengimbau Jokowi tidak tunduk dengan tekanan dari sejumlah pihak dalam menentukan sosok.

“Jokowi tak boleh ada tekanan siapapun dan tak bisa diintervensi oleh siapapun. Termasuk dalam menentukan siapa yang akan dijadikan Menteri di bidang ekonomi,” ujar Ujang.

 

Editor : Silli Melanovi