logo

Pembangunan Flyover Martadinata Lamban, Pengendara Jadi Korban Kemacetan

Pembangunan Flyover Martadinata Lamban, Pengendara Jadi Korban Kemacetan

Jalan RE Martadinata Bogot yang dilintasi kereta api sedang dibangun fly over untuk mengurai kemacrtan parah di wilayah itu.
19 Juli 2019 07:55 WIB
Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - BOGOR: Masyarakat pengendara tampaknya masih lama harus bersabar terjebak macet di sekitar Jalan RE Martadinata Kota Bogor. Sebab, progres pembangunan flyover masih belum signifikan.

Pembanguna jalan layang RE Marthadinata, di Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor baru mencapai 41 persen.

"Kami minta Pemkot Bogor yang dipimpin Pak Bima, melakukan kontrol dan pengawasan secara ketat, sehingga masyarakat pengendara tidak terus-terusan dalam waktu lama menjadi korban kemacetan parah," kata Rustadi Effendi, tokoh masyarakat Kebon Pedes, Bogor dihubungin via WA oleh Suarakarya.id.

Menurut informasi, dalam proses pengerjaan jalan layang itu masih terdapat beberapa kendala mulai dari pemidahan utilitas hingga pembebasan lahan.

Hal iti dikatakan Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan peninjauan terhadap proyek pembangunan flyover di Jalan RE Martadinata, Kamis (18/7/2019). I

a pun menyebut ada empat hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek yang didanai pemerintah pusat melalui APBN 2018-2019 dengan nilai Rp 97,4 miliar itu.

Hambatan yang dimaksud antara lain jaringan utilitas eksisting di Jalan RE Martadinata, baru dapat direlokasi seluruhnya pada 25 April 2019.

Lalu, adanya pemberhentian pekerjaan di area pembebasan lahan dinding penahan tanah sisi kanan STA 0+500 sampai STA 0+575. Area lokasi pekerjaan yang minim juga turut menjadi salah satu hambatan karena membutuhkan sistem buka tutup jalur di area proyek.

Terakhir, utilitas milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) hingga saat ini masih dalam proses relokasi. “Tadi saya mendengar penjelasan di lapangan dari kontraktor.

Sejauh ini masih on progress, on schedule. Sudah sekitar 41 persen. Target Desember 2019 selesai,” ucap Bima Arya saat peninjauan. Bima menambahkan, hambatan-hambatan dalam pengerjaan proyek tersebut akan segera dibantu fasilitasi oleh jajaran Pemkot Bogor supaya bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

“Kami akan membantu memfasilitasi terkait kabel utilitas milik PT KAI supaya progresnya bisa jalan. Rasanya itu bisa didorong segera dalam waktu dekat ini,” paparnya.

Terkait masih adanya sengketa lahan, lanjut Bima, sudah diberikan solusi dengan sistem konsinyasi atau menitipkan ganti rugi di pengadilan. Sistem ini juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Penitipan ganti rugi di Pengadilan dilakukan bila ada pihak yang menolak besaran ganti rugi, pemilik tidak diketahui keberadaannya, atau objek sedang menjadi objek perkara.

“Sudah dititipkan di Pengadilan, sudah konsinyasi. Jadi bisa diputuskan oleh pengadilan. Kalau masih memang belum selesai sengketanya, nanti akan dibacakan oleh pengadilan,” tuturnya.

Sementara itu, Deputi General Superintendent jalan layang RE Martadinata Rufika Trianto mengamini kalau pembangunan proyek itu baru mencapai 41 persen.

Saat ini, pembangunan yang sudah di kerjakan, meliputi bangunan bawah dan rangka jembatan. Pihak kontraktor saat ini tengah fokus melakukan pekerjaan atas yakni pembuatan pier head, dan pembuatan serta pemasangan girder dilanjut pembuatan lantai.

Dia juga mengakui, pembangunan proyek Jalan RE Martadinata ada beberapa kendala yang dialami. Pertama masalah utilitas.

Dari target Maret, permasalahan utilitas baru rampung Mei. Selain itu, PT Brantas Abipraya selaku pengembang masih terkendala izin dari PT KAI terkait penurunan listrik aliran atas.

Jika tidak ada aral melintang, serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand Over/PHO) Flyover Martadinata akan dilakukan pada 19 Desember 2019 mendatang.

Editor : Yon Parjiyono