logo

Mensos: Persepsi Masyarakat Tentang Lansia Jangan Berdasarkan Belas Kasihan

Mensos: Persepsi Masyarakat Tentang Lansia Jangan Berdasarkan Belas Kasihan

Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita (tengah) meninjau standa pameran pada Peringatan HLUN ke 23. (foto, ones)
11 Juli 2019 17:43 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - BANDUNG: Selama ini berkembang persepsi dan pandangan yang kurang tepat di tengah masyarakat, lanjut usia (lansia) masih dilihat dalam paradigma belas kasihan. Sesungguhnya, persepsi itu salah dan harus diubah.

Demikian dikemukakan Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam sambutannya pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) tahun 2019, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/7/2019).

"Padahal ini keliru. Nyatanya masih banyak lansia yang produktif dan secara fisik dalam kondisi baik. Di Jawa Barat sendiri, usia harapan hidup sudah meningkat," ujarnya.

Untuk itu, Mensos mengusulkan agar batasan usia lanjut usia (lansia) tidak lagi 60 tahun melainkan diubah menjadi 65 tahun. Seperti diketahui batasan usia lansia 60 tahun diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Dia melihat banyak alasan bisa dikemukakan untuk revisi batasan usia lansia sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 13/2008. "Banyak mereka yang berusia 60 tahun namun masih produktif, aktif dan banyak gagasan. Orangtua saya sendiri kan sudah 78 tahun tapi masih aktif dan produktif," tuturnya

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat Nuriana, mantan Kepala BKKBN Haryono Suyono, ekonom senior Prof.DR. Emil Salim, sertasejumlah tokoh lain.

Mengutip hasil survei Badan Pusat Statisik (BPS), Mensos mengatakan, usia harapan hidup orang Indonesia terus meningkat. "Tahun 2014 rata-rata 70,1 tahun, meningkat di tahun 2018 menjadi rata-rata 71 tahun," sebutnya.

Mensos menyadari, tidak mudah mewujudkan revisi ini. Sebab harus mengubah undang-undang. "Pasti butuh waktu beberapa lama, sebab mengubah undang-undang tidaklah sebentar," ujarnya

Merujuk pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018 diperoleh data bahwa jumlah Lansia di Indonesia sebanyak 24 juta jiwa dari total penduduk tahun 2018 yang sebesar 265 juta jiwa (sekitar 9,05 persen). "Dari jumlah 24 juta orang, sebanyak 85 persen (20,4 juta) individu lansia diketahui masih potensial," ucapnya.

Angka 20,4 juta jiwa, bagi Mensos, sungguh satu potensi jumlah yang sangat besar. "Saya sebut sangat besar, karena melebihi bahkan jumlah total penduduk tahun 2018 untuk setiap negara berikut: Kamboja (15.8 juta jiwa), Laos (6,5 juta jiwa), Singapura (5,6 juta jiwa), dan Brunei Darussalam (0,5 juta jiwa)," ungkap Mensos.

Mengutip data BPS pula, Mensos menyatakan sebanyak 22 persen lansia diketahui buta huruf. Kemudian sepertiga lansia diketahui merupakan penyandang disabilitas. Secara ekonomi, kata dia, mayoritas lansia tinggal di dalam keluarga dengan tingkat ekonomi berada di pada 40 persen ekonomi terbawah.

Dari aspek ketenagakerjaan, sekitar separuh populasi lansia bekerja di sektor pekerjaan pertanian yang identik dengan pendapatan dan tingkat kesejahteraan rendah. Mengutip survei BPS, sebanyak 60 persen lansia berpendapatan rendah dan tidak stabil. "Sehingga mereka rawan jatuh miskin kembali. Sebanyak lebih dari sepertiga lansia belum mendapatkan layanan asuransi kesehatan," kata dia. Dapat disimpulkan kondisi lansia di Indonesia masih jauh dari mandiri, sejahtera, dan ini PR bersama,

Untuk itu, Kemensos menempuh empat langkah intervensi terhadap lansia. "Empat langkah tersebut adalah langkah preventif, protektif, promotif, dan transformatif," kata Mensos.

Langkah preventif, terangnya, untuk memberikan pemberdayaan ekonomi. Sehingga, lansia dapat dicegah dari resiko kemiskinan. Lalu langkah protektif, dengan memberikan bantuan sosial dan rehabilitasi tingkat dasar.

"Kemudian promotif yang dimaksudkan sebagai penguatan lansia dari aspek keterampilan dan penguatan kapasitas," kata Mensos. Intervensi lain adalah yang bersifat transformatif yakni intervensi berupa penguatan kerangka regulasi atau penyusunan tata perundang-undangan.

"Untuk menghilangkan kerentanan dan ketidaksetaraan terhadap kaum lansia," ujarnya.

Editor : B Sadono Priyo