logo

Pasca Putusan MK

Pasca Putusan MK

27 Juni 2019 00:09 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Babak akhir dari pilpres akan disampaikan melalui hasil putusan MK setelah kubu 02 akhirnya membawa sengketa pilpres ke MK. Meskipun tahapan ini harus diwarnai aksi demo di depan gedung KPU dan berlanjut dengan aksi anarki pada 21-22 Mei namun itu tidak menyurutkan niatan untuk mencari keadilan demokrasi melalui sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Sejatinya hasil MK akan diumumkan pada Jumat 28 Juni tetapi MK memutuskan mempercepat pada Kamis 27 Juni setelah MK menetapkan musyawarah rapat permufakatan hasil sengketa pilpres, termasuk mendengarkan semua kesaksian para saksi yang dihadirkan oleh kedua kubu, baik 01 dan 02.

Apapun hasil dari rapat permufakatan yang akan memutuskan sengketa pilpres maka kedua kubu harus legowo menerima keputusannya. Hal ini menjadi penting karena hasil dari putusan MK merupakan putusan final yang mengikat sehingga diharapkan tidak ada lagi dusta diantara para petarung di pilpres 2019, baik kubu 01 atau 02. Oleh karena itu, beralasan jika Prabowo meminta para pendukungnya untuk tidak melakukan pengerahan massa menjelang putusan MK. Sayangnya, aksi massa ke MK masih terjadi dan sejak Rabu 26 Juni sudah terjadi pengerahan massa ke MK yang jumlahnya terus meningkat.

Terlepas dari kepentingan pengerahan massa, pastinya, Kominfo menegaskan tidak ada lagi pembatasan akses melalui medsos sebagai upaya mereduksi sebaran hoaks. Kilas balik dari sengketa pilpres memang sempat diwarnai pembatasan akses medsos sebagai upaya mereduksi ancaman hoaks yang bisa berbuntut kepada perilaku anarkis. Terkait ini maka beralasan jika kemudian masyarakat diharapkan bisa lebih dewasa memandang persoalan sengketa pilpres. Bagaimanapun juga, menang kalah dalam pesta demokrasi adalah hal yang wajar dan karenanya tidak beralasan jika kemudian memaksakan aksi melalui pengerahan massa, termasuk juga massa bayaran untuk memaksakan menang di pesta demokrasi. Sejatinya menang melalui mekanisme luberjurdil sangatlah terhormat dibanding menang dengan perolehan suara terbanyak namun justru mencederai hakikat dari demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, sengketa pilpres yang sidangnya sampai ke MK harus menjadi pembelajaran terhadap pelaksanaan pesta demokrasi ke depannya.

Memang tidak mudah untuk menerima kekalahan, apalagi jika kalah beruntun dan juga  kalah dalam rematch dengan petarung demokrasi yang sama. Meski demikian, akal sehat dan hati nurani tetap haruslah dikedepankan, bukan semata-mata kalah nominal berapa demi bertarung di pesta demokrasi. Esensi utama bertarung di pesta demokrasi adalah melaksanakan suksesi kepemimpinan dan pemenang dalam pertarungan demokrasi akan menjadi pelaksana pemerintahan untuk 5 tahun ke depan. Di satu sisi, kemenangan akan menjadi tantangan untuk merealisasikan semua target pembangunan, meski di sisi lain harus juga mempertimbangkan peran oposisi yang pada dasarnya juga berkontribusi bagi pemerintahan karena mengawal proses demokrasi yang terjadi. Jadi apapun putusan MK harus diterima secara legowo dan semua harus menghormati karena putusan MK adalah hasil final dari berlarutnya sengketa pilpres 2019. Selain itu, diharapkan pasca putusan MK berlanjut ke rekonsiliasi nasional menuju pemerintahan 2019-2024. ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo