logo

Dari 22 Mei Ke MK

Dari 22 Mei Ke MK

24 Mei 2019 21:57 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Anti klimak pesta demokrasi ternyata berbuntut panjang. Paling tidak hal ini bisa terlihat pasca pengumuman oleh KPU sehari lebih cepat dari jadwal 22 Mei yang kemudian ada aksi massa di depan gedung Bawaslu pada 22 dan 23 Mei dengan jatuhnya sejumlah korban jiwa dan kerusakan fisik di sejumlah kawasan. Kalkulasi terhadap kerugian yang terjadi bukan saja material, tapi juga non-material dan hasil penyelidikan aparat menjadi pembenar tentang adanya penyusup dibalik aksi 22 Mei. Oleh karena itu, beralasan jika kemudian muncul tuntutan untuk mengusut dalang dibalik aksi 22 Mei.

Jika dicermati sejatinya aparat sudah memperingatkan tentang kemungkinan adanya pihak ketiga dan atau penyusup yang akan memanfaatkan aksi 22 Mei. Di sisi lain, juga muncul seruan people power yang sejatinya sangat rentan terhadap ancaman terhadap makar. Oleh karena itu, beralasan jika kemudian aparat bertindak preventif dengan aksi penangkapan sejumlah pihak yang diduga menyebarkan seruan people power. Realitas ini tentu bisa dibenarkan karena aparat bertanggung jawab terhadap jaminan keamanan - kenyamanan warga negara terhadap segala bentuk anarkisme, termasuk ancaman dari terorisme yang disinyalir juga akan memanfaatkan kerumunan massa pada 22 Mei.

Tidak bisa dipungkiri bahwa peristiwa 22 Mei tidak bisa terlepas dari kekecewan akibat kekalahan salah satu petarung di pesta demokrasi. Ironisnya kekalahan itu adalah ketiga kalinya ketika maju bertarung di pesta demokrasi dan kekalahan kedua kalinya adalah bersaing dengan rival yang sama sehingga di pilpres 2019 kali ini terjadi rematch antara Jokowi vs Prabowo. Faktanya kembali dimenangkan oleh Jokowi. Realitas kekecewaan, kekesalan dan kemarahan dibalik kekalahan beruntun tentu wajar, namun psikologis dari masing-masing individu tentu akan berbeda dalam merefleksikan rasa kekalahan.

Refleksi keperilakuan dibalik kekalahan tersebut menjadi negatif ketika para pembisik yang ada disekitarnya bukan justru menenangkan tapi sebaliknya justru mengomporinya. Situasi akan berbeda jika refleksi keperilakuan kekalahan dimanifestasikan secara positif melalui perilaku konstruktif, bukan destruktif. Artinya, kekalahan beruntun seharusnya menjadi perenungan dan langkah introspeksi untuk berbenah lebih baik lagi kedepannya, bukannya justru destruktif dengan mendalihkan dan atau mencari kambing hitam dibalik fatwa kecurangan serta menyalahkan KPU dan Bawaslu, termasuk tidak mengakui peran MK dalam upaya mencari penyelesaian sengketa pemilu, bahkan menyeru people power

Bersuara lantang tentang people power tidak akan menyelesaikan masalah tetapi justru menambah masalah baru. Paling tidak korban jiwa dan kerusakan yang ditimbulkan dari aksi 22 Mei adalah buktinya. Sayangnya itu semua tidak akan mengembalikan luka yang sudah tersayat di lubuk hati demokrasi yang pernah terjadi dalam sejarah di republik ini. Faktanya semua peristiwa 22 Mei akan terekam lensa kamera dan akan diputar ulang di kemudian hari sebagai bukti sejarah tentang pesta demokrasi 2019. Setidaknya kasus ini akan menjadi pembelajaran bagi hajatan demokrasi 5 tahun nanti agar kejadian serupa tidak lagi terulang.

Ironisnya, langkah ke MK akhirnya dipilih setelah ada aksi 22 Mei. Andai pilihan ke MK disampaikan sedari awal maka peristiwa 22 Mei tidak akan terjadi dan Ibu Pertiwi tidak menangis. Meski demikian, yang juga dikhawatirkan apakah nanti saat MK menyampaikan putusannya terkait sengketa pilpres juga akan dikepung oleh massa seperti ancaman terhadap 22 Mei? Jika ini kembali dilakukan maka kedepan para petarung yang tidak siap kalah sebaiknya tidak usah bertarung di pesta demokrasi sebab akan memperkeruh iklim sospol dan mencederai pendewasaan kehidupan demokrasi.***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo