logo

JPU KPK Diminta Agar Punya Tolok Ukur Dalam Ajukan Tuntutan

JPU KPK Diminta Agar Punya Tolok Ukur Dalam Ajukan Tuntutan

Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH
24 Maret 2019 17:58 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Penyidik KPK yang menangani kasus advokat Lucas dinilai advokat senior Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH bagai tidak memiliki tolok ukur dalam menilai tindak kejahatan seseorang terdakwa. Akibatnya, tuntutan terhadap terdakwa A sama dengan tuntutan bagi terdakwa B. Padahal, secara gablang dapat dinilai publik bahwa kesalahan si A dengan si B jauh berbeda berat-ringannya.

Hal itu dilontarkan Hartono Tanuwidjaja menanggapi tuntutan JPU KPK terhadap advokat Fredrich Yunadi dan Lucas. “Perbuatan advokat Lucas tidak seberat yang dilakukan Fredrik. Tetapi tuntutan JPU kok sama beratnya,” ujar Hartono Tanuwidjaja di Jakarta, Minggu (24/3/2019).

Selain memiliki tolok ukur atas tindak kejahatan yang dilakukan seseorang terdakwa, menurut Hartono yang promotor tinju profesional, jaksa KPK seharusnya memiliki ilmu psikologi dan nilai-nilai kepantasan serta kemanusiaan. Dengan demikian, tuntutannya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. “Jangan pakai kacamata kuda. Rasa kemanusiaan tetap harus diperhatikan sekalipun itu bagi seorang terdakwa. Lagi pula, Lucas itu kan bukan merugikan keuangan negara atau uang rakyat puluhan miliar, ratusan miliar bahkan triliunan rupiah,” ujarnya.

Kalau tujuannya membuat jera sekaligus peringatan terhadap advokat-advokat lain, tidak perlu dengan tuntutan yang sangat berat. Yang sedang-sedang pun kalau mengisyaratkan ketegasan akan membuat advokat atau penegak hukum lainnya berpikir seratus kali untuk melakukan tindak kejahatan.

“Tuntutan 12 tahun kemudian vonis tujuh tahun jelas tidak hanya menghukum atau memenjarakan Lucas dalam waktu lama, tetapi juga membubarkan dan mematikan kantornya. Dia kan tidak hanya menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya, melainkan juga bertanggung jawab atas perut dan dapur sejumlah anak buahnya,” tutur Hartono.

Advokat pencinta batu permata itu mendukung langkah-langkah hukum tim pembela Lucas. Hanya saja dimintanya jangan ada kesan meremehkan atau mengerdilkan aparat-aparat penegak hukum. “Bersama-samalah kita sebagai penegak hukum menjadikan hukum itu menjadi panglima, menjadikan negara ini benar-benar sebagai negara hukum dan bukan hanya slogan semata,” ujarnya.

Advokat Lucas sendiri  menyebut majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta  tidak mempertimbangkan fakta persidangan dalam memvonis kasus dugaan merintangi penyidikan Eddy Sindoro yang disebutkan dilakukannya.

Terdakwa Lucas sendiri menilai majelis hakim hanya mengikuti dakwaan  dan tuntutan JPU KPK tanpa mempertimbangkan fakta yang muncul dalam persidangan. “Ini persis saja hakim dicocokin hidungnya bagai kerbau. Karena apa? Menurut saya apa yang didakwa oleh jaksa, semua pertimbangan jaksa diterima. Kalau begitu kita lebih baik tidak sidang, untuk apa fakta persidangan,” demikian Lucas, setelah menjalani vonis yang tidak bisa diterimanya.

Majelis hakim dinilai terdakwa  seolah tersandera dengan jaksa KPK. Akibatnya, vonis yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan dakwaan dan tuntutan jaksa KPK. “Hakim men‎copy paste apa yang ada dalam dakwaan dan tuntutan jaksa. Apa fungsinya majelis hakim di sini. Karena takut dengan KPK, atau karena tersandera atau mungkin ada sesuatu di balik itu, jadinya begini,” kata Lucas.

Persidangan yang panjang, menurutnya, menjadi sia-sia kalau pada akhirnya fakta-fakta persidangan tidak ditimbang sama sekali oleh majelis hakim. Padahal, dalam sejumlah fakta persidangan tidak ada yang menyebut adanya keerlibatan dalam merintangi penyidikan kasus Eddy Sindoro dilakukannya. “Sekarang saya tahu dan sadar  bahwa mencari keadilan di negeri ini ternyata susahnya bukan main,” ujar Lucas.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis advokat Lucas pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Atas vonis tersebut, tim penasihat hukum advokat makmur  itu saat ini tengah mempersiapkan memori banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Editor : Gungde Ariwangsa SH