logo

MA Perberat Hukuman Terpidana Advokat Fredrich Yunadi

MA Perberat Hukuman Terpidana Advokat Fredrich Yunadi

Fredrich Yunadi saat masih sidang
24 Maret 2019 17:55 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Terdakwa advokat Fredrich Yunadi kembali harus menelan pil pahit dalam upaya hukum di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA) yang dilakukan mantan pengacara terpidana Ketua DPR Setya Novanto itu. Harapannya  terbebas dari hukuman 7 tahun yang diterimanya di tingkat banding tidak saja kandas, malah diperberat lagi menjadi 7 tahun 6 bulan penjara.

Kendati demikian, penasihat hukumnya memastikan Fredrich tetap ngotot untuk  melakukan upaya hukum luar biasa yaitu  Peninjuan Kembali (PK) waktu dekat. “Baginya denda sebesar Rp500 juta subsider 8 bulan kurungan harus dilawan,” ujar salah satu anggota tim penasihat hukumnya di Jakarta, Minggu (24/3/2019). Namun belum diketahui apakah sudah ada novum atau bukti baru dimilikinya.

“Majelis hakim MA menambah hukumannya menjadi 7 tahun 6 bulan dan pidana denda Rp500 juta subsidair 8 bulan kurungan,” ujar salah satu hajelis hakim MA, Krisna Harahap, Jumat (21/3/2019).

Dalam putusannya, majelis hakim Agung yang terdiri dari Salman Luthan, Krisna Harahap dan Syamsul Rakan Chaniago berkeyakinan bahwa Fredrich dengan sengaja berusaha mencegah, merintangi, menggagalkan penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh KPK terhadap Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP).  “Majelis hakim  berkeyakinan pengacara mantan Ketua DPR itu terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan (merekayasa kecelakaan) kendaraan yang ditumpangi Setya Novanto dengan maksud (opzet als oogmerk) agar klien-nya luput dari pemeriksaan dan penahanan KPK,” kata Krisna.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta pada 9 Oktober 2018 menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta tanggal 28 Juni 2018 yang menyatakan Fredrich Yunadi bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena menghalangi proses penyidikan mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam perkara korupsi e-KTP. Karenanya, Fredrich dihukum selama 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan.

Putusan banding ditangani  majelis hakim yang diketuai Ester Siregar beranggotakan I Nyoman Sutama, James Butar-butar, Anthon R Saragih, dan Jeldi Ramadhan. Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta itu lebih rendah dibanding tuntutan JPU KPK yang menuntut agar Fredrich divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Alasan kita putusan PT DKI Jakarta belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena tindakan terdakwa Fredrich telah menimbulkan kendala dalam proses penyidikan e-KTP," kata JPU KPK Takdir Suhan yang juga mengajukan kasasi sebagaimana halnya Fredrich Yunadi.

Tak hanya itu, Takdir beralasan putusan PT DKI terhadap hukuman badan Fredrich masih jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yang menuntut selama 12 tahun penjara. Apalagi, kata dia, putusan PT DKI ini diwarnai dissenting opinion (pendapat berbeda) dari salah satu anggota majelisnya yang meminta agar Fredrich divonis 10 tahun penjara. “Kami setuju dengan alasan dissenting  itu,” katanya.

Hasilnya di MA ditambah hukuman Fredrich Yunadi. KPK siap pula menghadapi jika Fredrich Yunadi mengajukan PK.

Editor : Gungde Ariwangsa SH