logo

Warga Kota Bekasi Tidak Bisa Berobat Selain Kartu Sehat

Warga Kota Bekasi Tidak Bisa Berobat Selain Kartu Sehat

Kartu Sehat Bekasi
09 Februari 2019 23:50 WIB
Penulis : Dharma/Aji

SuaraKarya.id - BEKASI: Pertimbangan efesiensi anggaran kesehatan terkait penggunaan kartu sehat (KS) di wilayah Kota Bekasi menjadi alasan pemerintah daerah setempat.

Saat ini, penggunaan KS tengah dibatasi dengan jaminan kesehatan lainnya seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Itu artinya, pelayanan program KS berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) tersebut hanya bisa diberikan kepada warga Kota Bekasi yang belum tercover BPJS.

Sejak berlaku pada 1 Februari 2019, warga Kota Bekasi tidak bisa lagi menggunakan KS untuk berobat, jika terdaftar secara aktif dalam kepesertaan BPJS. Meskipun sebelumnya, bisa langsung berobat di Puskesmas maupun rumah sakit swasta di wilayah itu.

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan, pemanfaatan pelayanan program kesehatan oleh warganya tidak boleh dobel jika memiliki kepesertaan BPJS.

"Tetapi, bagi yang tidak memiliki BPJS atau tidak aktif lagi, akan menjadi bagian dari KS berbasis NIK," jelas Tri, di Bekasi, Jumat (8/2/2019).

Dia mengatakan, pembatasan penggunaan program KS merupakan kebijakan baru dari hasil evaluasi. Dampaknya dinilai Tri, lebih efektif untuk menghemat penggunaan anggaran pemerintah daerah.

"Warga yang berobat tetap mendapatkan jaminan dari BPJS, namun ada penyakit tertentu yang tidak ditanggung dan ditangani oleh BPJS," terangnya.

Program BPJS berbasis NIK, kata Tri, biaya preminya ditanggung oleh APBD Kota Bekasi. Namun warga yang telah melakukan iuran secara rutin, maka menjadi tanggungjawab BPJS.

"Jika tidak masuk dalam program BPJS akan ditanggung KS,” ujarnya.

Pemkot Bekasi, lanjut Tri, terus mengevaluasi program tersebut. Namum tidak menutup kemungkinan juga, pihaknya akan melakukan pembiayaan iuran BPJS bagi warga Bekasi untuk kepesertaan kelas tiga.

"Tetapi, harus mendapatkan perhitungan lagi," katanya.

Menurut Tri, program KS hadir di wilayahnya bagi warga Bekasi yang tidak memiliki fasilitas asuransi kesehatan.

"Jika ada desakan agar dipersatukan dengan BPJS, tentu akan dilakukan evaluasi," jelas dia.

Tri memastikan, program KS masih bekrjasama dengan 30 rumah sakit swasta di wilayahnya.

"Bagi rumah sakit yang tidak memiliki fasilitas untuk penyakit tertentu, melalui KS akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kemampuan," ujarnya.

Alokasi dana untuk BPJS di 2019 dikisaran Rp300 miliar. Sedangkan untuk tunggakan pembayaran KS di beberapa rumah sakit swasta tahun 2018, mulai dibayar tahun ini secara bertahap sepanjang keuangan daerah memadai. ***

Editor : Yon Parjiyono