logo

Memacu Kinerja

Memacu Kinerja

22 November 2021 00:50 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi 

Menjelang akhir tahun 2021 sepertinya menarik mencermati sejumlah kinerja BUMN karena peran BUMN sangat  strategis bagi penerimaan negara. Ironisnya, masih ada juga sejumlah BUMN yang merugi dan secara bisnis seharusnya ditutup karena membebani anggaran negara.

Meski demikian, karena sejumlah BUMN merugi itu bernilai strategis maka meski merugi tetap saja beroperasi atau tidak ditutup dengan konsekuensi justru semakin membebani anggaran negara. Oleh karena itu, menjelang akhir tahun 2021 hal mendasar yang perlu dilakukan adalah pemetaan sejumlah kinerja BUMN. Pemetaan dibalik kerugian itu disebut karena merosotnya penjualan imbas dari pandemi dan faktor nilai tukar. Dampak penerimaan jelas menurun drastis namun kerugian menjadi ironi di tengah pandemi, terutama dikaitkan dengan beban anggaran negara.

Kinerja BUMN saat pandemi tentunya terkait banyak aspek sehingga dalam raker antara Komisi VI DPR dan  Kementerian BUMN beberapa waktu lalu muncul rasa pesimisme terkait dividen BUMN yang diyakini tidak sesuai target. Jika dicermati, ini tidak hanya pada BUMN tetapi dialami industrialisasi secara menyeluruh. Jadi, pembenahan secara menyeluruh menjadi penting, termasuk membongkar sejumlah kasus yang ada agar kedepan menjadi lebih baik, terutama pasca pandemi. Jadi, kajian tentang kinerja BUMN di tengah pandemi justru menyisakan tantangan, termasuk sejumlah kasus yang menerpa BUMN awal tahun 2020. Jadi, kasusnya jelas kompleks dan yang dialami harus menjadi pembelajaran bagi semua BUMN agar berprospek di tahun 2022 mendatang. 

Kinerja BUMN tidak bisa lepas dari fakta sengkarutnya dan satu per satu kasus BUMN awal tahun 2020 terkuak.  Sengkarut pada BUMN asuransi menjadi pembuka kasus kejahatan ekonomi keuangan awal 2020. Paling tidak, realitas ini dihubungkan kerugian sekitar Rp. 27 triliun, belum lagi keterkaitan aspek politis sehingga rangkaiannya bisa panjang.  Meski demikian, penuntasannya harus menjadi prioritas karena taruhannya kepercayaan (trust) tidak hanya di asuransi tetapi juga membawa nama BUMN terutama relevansinya menarik investor. Hal ini juga berkaitan dengan kondisi pandemi saat ini.

Mencermati kasus BUMN di awal tahun dan kerugiannya maka kajian kinerja di 2021 menarik dicermati, tidak hanya mengacu tantangan tapi juga di tengah pandemi, apalagi dikaitkan kerugiannya. Setidaknya, ancaman kerugian yang terjadi seharusnya masuk di ‘radar’ OJK dan seharusnya terdeteksi sedari awal yang bisa dicegah. Beralasan jika BPK - Kejaksaan Agung berupaya membongkar tuntas, apalagi Presiden Jokowi di awal pembukaan transaksi BEI 2021 juga menegaskan pentingnya meminimalisir terjadinya goreng-menggoreng saham. Sinyal yang disampaikan Presiden Jokowi justru menjadi preseden dibalik terkuaknya skandal BUMN dan bukan tidak mungkin jika menyeret dugaan kasus serupa  di perusahaan lain yang juga terkuak di awal 2020 lalu, termasuk juga pemetaan kerugian yang dialami sejumlah BUMN agar tidak terus merugi.

Kinerja BUMN di tengah pandemi tidak bisa lepas dari industrialisasi yang terdampak. Data Kementerian Keuangan  tahun 2019 memberi gambaran dari 113 BUMN ternyata 34 merugi Rp.97,44 triliun dan terbesar yaitu PT. Dirgantara Indonesia Rp.19,67 triliun, PT Asuransi Jiwasraya Rp.13,08 triliun, PT Merpati Nusantara Airlines Rp. 11,77 triliun, PT  Perkebunan Nusantara III Rp. 10,84 triliun dan PT Krakatau Steel Rp.9,76 triliun. Kasus merugi memicu indikasi salah kelola dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menegaskan ada indikasi tindak pidana korupsi. Ironi yang muncul terjadi salah kelola BUMN karena rentang waktu pendek mengalami kerugian triliunan. Diyakini tidak mungkin kerugian BUMN hanya karena kesalahan berbisnis. Argumen yang mendasari karena nominal kerugian besar dan  mungkin ini saatnya manajemen tata kelola BUMN terkoyak dan sama kasusnya ketika Garuda terbongkar yang bermula dari pretelan moge awal tahun 2020. Ini menjadi catatan kinerja BUMN di tengah pandemi. 

Carut marut pengelolaan BUMN perlu perhatian serius agar kedepannya tidak ada lagi stigma negatif dan karenanya  kasus BUMN harus tuntas. Penyelesaiannya tidak hanya menindak yang terlibat tapi yang terpenting bagaimana memacu kinerja BUMN. Terkait ini muncul harapan agar kinerja BUMN di tengah pandemi bangkit dan berkontribusi maksimal bagi negara melalui setoran dividen. Meski demikian Menteri BUMN, Erick Thohir meyakini kinerja BUMN di tengah pandemi pasti menurun. Menurun boleh tetapi jangan terusan merugi karena membebani anggaran negara. ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo