logo

Edukasi Door-to-Door Di Pandemi, Jurus Jitu Putkom Atasi Maraknya Pinjol Ilegal

Edukasi Door-to-Door Di Pandemi, Jurus Jitu Putkom Atasi Maraknya Pinjol Ilegal

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin memberikan edukasi dan literasi tentang pinjol legal dan Ilegal serta membagikan sembako kepada konstituennya akibat dampak pandemi (Ist)
13 Oktober 2021 21:25 WIB
Penulis : AG. Sofyan

SuaraKarya.id - PURWAKARTA: Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin sangat prihatin dengan maraknya pinjaman daring atau pinjol ilegal yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri ini. Terlebih pinjol ilegal tersebut telah memakan banyak korban yang jamak adalah justru berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebetulnya kinerja pinjaman daring atau sering disebut pinjol terus tumbuh di masa pandemi. Hingga Juli 2021, OJK telah mencatat penyaluran pinjaman melalui pinjaman daring mencapai Rp26,098 Triliun. Namun, capaian ini dihadapkan dengan maraknya pinjol ilegal yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri ini.

Tak ingin masyarakat yang dia wakili terjebak dalam rayuan pinjol ilegal yang akhirnya menyengsarakan mereka, Puteri Komarudin atau akrab disapa Putkom ini terjun langsung untuk memberikan edukasi dan literasi tentang layanan pinjol yang aman kepada masyarakat di Dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi Karawang, Purwakarta) ini.

“Pelaku pinjol ilegal ini memanfaatkan kondisi kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat akibat pandemi. Di sisi lain, pemahaman masyarakat akan produk keuangan yang legal juga masih belum maksimal. Hal ini menjadi peluang bagi pinjol ilegal untuk menawarkan pinjaman cepat dan mudah dengan tarif bunga di luar batas kewajaran. Makanya, kita lakukan sosialisasi ini sebagai sarana untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat khususnya di daerah pemilihan saya,” ujar Puteri di Purwakarta, Rabu (13/10/2021).

Agenda sosialisasi ini dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah (door to door) untuk menghindari kerumunan warga seiring kebijakan PPKM level 3 yang diberlakukan pemerintah di masa pandemi.

Srikandi milenial Beringin ini juga konsisten memberikan contoh yang baik kepada konstituennya saat dirinya turba (turun ke bawah) untuk selalu taat protokol kesehatan (prokes) 5M dengan selalu memakai masker dengan yang benar, mencuci tangan dengan sabun atau air mengalir, menjaga jarak aman, tidak berkerumun dan mengurangi mobilitas.

Adapun gercep (gerakan cepat) sosialisasi ini menyasar sekitar 2.200 rumah tangga yang tersebar di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.

“Sudah banyak korban pinjol ilegal di daerah pemilihan saya yang memang saat sekarang memerlukan dana untuk menambal kebutuhan hidup. Makanya, lewat sosialisasi ini saya sampaikan ciri perbedaan antara pinjol legal dan ilegal. Termasuk juga cara pengaduannya karena selama ini banyak yang mengeluh bingung untuk mengadu ke mana. Selain itu, kami juga salurkan bantuan sebanyak 2.200 paket sembako untuk bantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tanpa harus meminjam ke pinjol ilegal,” ungkap sulung dari Kang Akom (Ade Komarudin) yang juga tokoh masyarakat dan anggota DPR RI beberapa periode di Dapil ini.

Legislator Senayan di Komisi Keuangan dan Perbaikan ini menjelaskan pinjol legal telah terdaftar dan memperoleh izin dari OJK sehingga berada dalam pengawasan penuh otoritas tersebut.

Sementara, pinjol ilegal beroperasi tanpa izin dan tidak terdaftar di OJK sehingga belum memenuhi standar beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, ungkap Putkom, pinjol legal sangat memerhatikan aspek perlindungan konsumen dan kerahasiaan data pribadi. Pinjol legal juga diwajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga yang dikenakan kepada konsumen. Sedangkan, pinjol ilegal mengenakan bunga dan denda yang sangat besar dan tidak transparan.

“Cara penagihan pinjol legal menggunakan tenaga penagih yang telah tersertifikasi. Tapi, pinjol ilegal melakukan penagihan dengan cara yang kasar dan mengancam lebih mengarah ke kekerasan verbal dan non-verbal. Pinjol ilegal juga akan meminta akses data pribadi pengguna untuk disalahgunakan,” tuturnya.

Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini mendorong berbagai instansi untuk bersinergi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat lebih massif.

“Saya akan terus ingatkan mitra kerja di Komisi XI baik BI, OJK, LPS hingga Himbara untuk terus memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat secara mudah tidak berbelit dan ribet, murah, dan cepat. Sehingga, industri keuangan formal ini tidak kalah bersaing dengan pinjol ilegal,” pungkas Putkom yang sebelum terjun politik adalah profesional di OJK RI.***

Editor : Gungde Ariwangsa SH