logo

Beban Tugas Terlalu Berat, Presiden Diminta Evaluasi Kinerja LBP

Beban Tugas Terlalu Berat, Presiden Diminta Evaluasi Kinerja LBP

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan (Ist)
13 Oktober 2021 07:06 WIB
Penulis : Muhajir

SuaraKarya.id - JAKARTA; Masyarakat dari berbagai kalangan di Indonesia dipastikan mengenal tokoh populer Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Betapa tidak, sepak terjangnya di pemerintahan dan kerap mengundang perhatian publik.

Hal tersebut menyusul dengan segudang tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada LBP yang terbilang unik. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Center for Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto dalam keterangannya, Rabu (13/10/2021)

Bambang mengatakan, baban yang dipikul oleh LBP tidak hanya pekerjaan diwilyah tugas dan fungsinya serta wewenangnya saja sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, tapi juga urusan di luar kompetnsinyapun dibebankan pada dirinya. Karena itu, kata Bambang, LBP sering di sebut sebagai menteri segala urusan, bahkan dinobatkan The Real of Presiden.

“Padahal dalam teori manajemen pemerintahan target kerja itu akan efektif jika dilakukan pembagian tugas itu seharusnya ‘the right man on the right place’. Tapi faktanya prinsip tersebut tidak berlaku untuk seorang LBP,” ungkap Bambang.

Menurut Bambang, mungkin saja di mata presiden seorang LBP yang berkiat orientasi hasil dan risk taker sehingga segala pekerjaan di pundaknya dinilai dapat diselesaikan dengan tuntas.

Meski presiden menyukai karakter kerja LBP yang komit dan loyal. Namun, beban tugas yang over capacity sudah barang tentu tidak selamanya sukses.

“Misalnya beban tugas penanggulangan Covid 19 yang diberikan oleh presiden khususbya untuk wilayah Jawa dan Bali terbukti kurang sukses seperti yang pernah diakuinya yakni sempat minta maaf di media massa beberapa yang lalu, menandakan bahwa beban yang diemban LBP sudan over capacity,” tandas Bambang.

Bambang mengatakan, perhatian publik sebenarnya tertuju kepada peran LBP. Di mana dalam mengurus negara sebesar Indonesia hanya diserahkan kepada orang kepercayaannya sudah barang tentu telah menyalahi prinsip manajemen yang benar.

Apalagi kondisi saat ini di satu pihak pemerintah menghadapi penanganan pandemi Covid 19 yang kewalahan dan kedodoran ditambah lagi denga persoalan ekonomi yang semakin sulit. Selain itu beban hutang yang kian menumpuk.

“Angka kemiskinan juga terus bertambah karena masyarakat kehilangan pekerjaan akibat kebijakan efesiensi dari pihak perusahaan maupun melesunya daya beli masyarakat,” tutur Bambang.

Karena itu Bambang berharap agar presiden Jokowi dapat menggerakkan anggota kabinet pemerintahnya untuk bekerja dengan maksimal sesuai kompetensi yang dimilikinya agar tercipta target yang efektif dan efesien.

“Dengan mengutip kata bijak dan kritis dari seorang peraih nobel Peter Drucker bahwa tidak ada negera yang miskin kecuali manajemen pemerintahannya yang buruk,” katanya.***

 

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH