logo

BKKBN Di Persimpangan Besar Yang Kompleks, Untuk Membangun Kualitas SDM

 BKKBN  Di Persimpangan Besar Yang Kompleks, Untuk Membangun Kualitas SDM

Pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, di lingkungan BKKBN.(foto,ist)
12 Oktober 2021 17:41 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: BKKBN saat ini sedang ada di persimpangan jalan yang besar dan kompleks. Karena, sudah sekian lama mengarungi perjuangan penurunan Total Fertility Rate (TFR), dan membangun kualitas SDM yang lebih baik.

"Tapi, ada provinsi yang masih tinggi tingkat pertumbuhan penduduknya," ujar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr (HC) dr Hasto Wardoyo Sp OG (K), dalam sambutannya saat melantik dan mengambil sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, di Auditorium Kantor BKKBN Pusat, Jakarta, Senun (11/10/2021).

Seperti diketahui, ada empat orang dilantik untuk mengisi jabatan yang kosong. Setelah pejabat lamanya pemasuki masa pensiun dan mutasi di lingkungan BKKBN.

Keempat pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik meliputi, yakni Sunarto SE MM (Inspektur Wilayah II); Dr. Faharuddin SST MSi (Direktur Analisis Dampak Kependudukan); Shodiqin SH MM (Kepala Perwakilan Provinsi DIY); dr Ni Luh Gede Sukaniasih MFor MARS (Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali).

Usai pelantikan dr Hasto mengucapkan selamat kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang baru saja dilantik. "Selamat kepada saudara yang sudah dilantik, saudara memiliki tugas yang sangat penting dan strategis," ujarnya.

Dikemukakan Hasto, sejak tahun 1971 hingga saat ini hampir semua permasalahan di tiap provinsi sama. Yakni mengkondisikan kuantitas penduduk dan menurunkan TFR, saat ini ada TFR di tiap provinsi stabil dan

"Tantangan kedua memikirkan kuantitas SDM salah satunya stunting, kita harus bekerja keras bagaimana menciptakan SDM yang unggul dalam keluarga yang berkualitas," tuturnya.

Khusus untuk Provinsi DIY dan Bali, lanjutnya, TFR sudah sangat terkendali. Tentu energi yang ada harus digunakan sebaik-baiknya.

"Saya harap di kedua provinsi itu, harus ada prestasi yang lain dan harus ada terobasan-terobasan, serta harus bisa memberikan contoh kepada provinsi lain," ujarnya penuh harap.

Karenanya, Kepala BKKBN akan menunggu apa yang akan diperbuat dalam 100 hari kerja, yang kemudian membawa suatu perubahan. "Momentumnya sangat tepat, ketika anda menyusun program 100 hari kerja untuk memulai kehidupan di tahun 2022, dan kemudian akan mensukseskan program di tahun 2022 dengan baik," ungkapnya.

Dalam bidang kependudukan, terang Hasto, ini berada di persimpangan, apakah kita akan tetap seperti ini saja atau akan membuat suatu perubahan kebijakan. Apakah total fertility rate akan turun menjadi 2,1 apakah itu sudah tepat karena dampak kependudukan itu juga ada dampak ekonomi.

"Ada kompleksitas baru, ada aglomerasi baru yang ditumbuhkan dari kependudukan itu. Sehingga, juga berakibat terhadap pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Dikatakannya, Indonesia ditempatkan menjadi negara 4 besar kekuatan ekonomi di tahun 2050. Salah satunya karena punya potensi SDM yang sangat banyak.

Sehingga, bisa menumbuhkan industri-industri dengan tenaga kerja yang cukup dan masih mempunyai lahan. Negara yang penduduknya besar diprediksi menjadi kekuatan ekonomi baru di tahun 2050.

"Perubahan harus dilakukan maka kita memiliki banyak proyek, ada proker-proker yang dilakukan dan BKKBN masih membutuhkan reformasi birokrasi yang lebih baik lagi," tuturnya.

Sehingga, skor reformasi birokrasi meningkat, tujuan satu untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.***

Editor : Markon Piliang