logo

Pengawasan Jelek, Investasi Sawit Di Papua Bakal Mati

Oleh Yacob Nauly

Pengawasan Jelek, Investasi Sawit Di Papua Bakal Mati

06 Oktober 2021 10:35 WIB

SuaraKarya.id - Oleh Yacob Nauly

Judul di atas bukan isapan jempol belaka. Fakta di lapangan, menunjukkan ulah para investor sawit di Papua Barat kian melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi.

Bayangkan dari 650.000 hektar lahan sawit resmi berizin di Papua Barat. Hanya 17 persen atau sekitar 70.000 ha yang ditanami sawit.

Lahan , lainnya yang ada kayu merbau dieksploitasi. Sedangkan areal perkebunan sisanyan tak ditanami sawit. Bahkan diperjualbelikan.

Parahnya lagi, lahan sisa itu diagunkan di perbankan untuk memperoleh dana. Anggaran itu diduga dimanfaatkan untuk kegiatan lain.

Karena itu, khusus masyarakat Sorong Provinsi Papua Barat. Dan, warga Provinsi Papua berulang kali menyatakan menolak investasi kelapa sawit. Dan Migas.

Bahkan investasi bidang lain pun mereka tolak. Karena sepanjang investasi kelapa sawit serta minyak dan gas (Migas) juga lainnya di bumi Papua tak pernah diawasi Pemerintah dengan maksimal.

Akibatnya, hutan rusak. Sehingga, warga tak bisa memanfaatkan hasil hutannya. Bahkan, pemanfaatan hutan semena-mena. Berdampak, hewan liar telah migrasi jauh dari hutan mereka.

Persoalan lainnya, adalah sumber daya alam mereka dieksploitasi besar-besaran. Di sisi lain, warga makin miskin saja.

Hal itu terungkap belakangan ini pada sejumlah unjuk rasa pemuda dan mahasiswa Sorong di DPRD setempat.

Persoalan ini, terungkap pada Acara Pelatihan Jurnalis Lingkungan Hidup di Hotel Kasuari Valley Resort Kota Sorong, Jumat (2/10/1021) lalu.

Mayarakat yakin bahwa investasi sawit dan lainnya tak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat lokal termasuk pembagunan daerah.

Keyakinan itu makin teguh ketika Bupati Sorong, Dr. Johny Kamuru, mencabut izin operasional 3 perkebunan sawit di daerah ini.

Alasan izin operasional 3 perkebunan sawit itu dicabut karena setelah tim ahli meneliti di lapangan ternyata banar. Pemilik perkebunan itu ada yang bukan lagi pemilik aslinya. Tapi sudah pindah kepemilikan.

Juga, lahan hanya sebagian kecil saja ditanami sawit. Sedangkan bagian lainnya, lahan diterlantarkan setelah hasil hutannya seperti kayu berkualitas baik dieksploitasi.

Yang paling parah lagi, lahan perkebuna itu diagunkan ke perbankan setempat untuk memperoleh dana besar. Lalu dana itu digunakan untuk kegiatan lain di luar Papua.

Terkait penanaman kembali hutan sama sekali tak dilakukan pihak perusahaan sesuai izin yang dikeluarkan pemerintah.

Pihak perusahaan hanya menanam kembali anakan pohon di jalur yang biasa dilalui pejabat atau pengawas hutan beraktifitas.

Sedangkan di hutan jauh lokasi yang telah dieksploitasi kayu dan barang berharga lainnya, dibiarkan terlantar begitu saja.

Tanpa ditanami kembali dengan tumbuhan. Atau, kayu sebagai tanggung jawab perusahaan sesuai izin yang dikeluarkan pemerintah kepada perkebunan kelapa sawit.

Pencabutan izin tiga perkebunan kelapa sawit di kabupaten Sorong tersebut juga sudah diketahui KPK.

Bahkan pihak KPK setuju dengan pencabutan izin 3 perusahaan perkebunan itu.

Karena, jelas-jelas aktifitas tiga perkebunan kelapa sawit itu merugikan keuangan negara dari sisi pajak dan retribusi lainnya.

Karena pencabutan izin operasional perkebunan sawit itu, kini Pemda kabupaten Sorong diajukan ke pengadilan.

Persoalan itu kini sudah disidangkan beberapa kali di PTUN Jayapura.

Perlawanan hukum ketiga perkebunan itu, justru memantik kemarahan masyarakat adat Sorong dan Papua umumnya.

Tokoh agama, para intelektual, LSM, tokoh perempuan dan masyarakat adat Papua bergerak meminta investasi kelapa sawit di dataran (Papua), dihentikan.

Warga adat meminta agar pemerintah segera mengembalikan hutan perkebunan kelapa sawit itu kepada masyarakat.

Pasalnnya sudah puluhan tahun investasi berbagai bidang masuk di Papua, tapi masyarakat tetap bahkan makin miskin.

Perusahaan minyak di Klamono, kabupaten Sorong, Papua Barat, misalnya, sudah puluhan tahun beroperasi di sana. Tapi, masyarakat ring 1 tetap bahkan makin miskin saja.

Hal itu pun terjadi pada investasi bidang lain seperti tambang emas Free Port di Timika. Juga, tak bermanfaat bagi masyatakat setempat.

Masyarakat ring 1 tetap miskin. Bahkan untuk makan saja sulit. Itu, yang dirasakan warga pemilik lahan berdirinya perusahaan raksasa itu.

Sesuai data, luas dataran provinsi Papua Barat 97.024, 27 kilo meter (ka) yang didiami warga 10 kabupaten 1 kota (data BPS 2009).

Luas hutan Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) terdiri dari hutan suaka 1,7 juta ha atau 17.9 persen. Hutan produksi 1.8 juta ha (19.1 Persen).

Hutan produksi yang dapat dikonversi 2.3 ha (23, 7 persen). Areal penggunaan lain 342.087 ha atau 3,5 persen.

Data yang diperoleh dari Yayasan EkoNusa, menyebutkan total hutan di tanah Papua 10.303.13 juta ha.

Khusus untuk Provinsi Papua Barat yang telah dicanangkan menjadi kawasan konservasi.

Diketahui Papua Barat memiliki luas lahan konservasi total 12.511,19 ha atau 0,709 persen.

Jelas, terdapat 28 kawasan konservasi di Provinsi Papua Barat. Atau, seluas 1.717.980.74 ha.

Untuk diketahui, bahwa hutan konservasi itu adalah kawasan dengan kekhususan yang berfungsi sebagai "Pokok Pengawetan" keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Data yang diperoleh dari LSM EcoNusa, menyebutkan, dari luas hutan dataran Provinsi Papua dan Papua Barat 28.621.799.767 ha teridiri beberapa jenis kontur tanah.

Tercatat hutan Rawa primer 4.940.144 353 ha. Daerah Rawa 7.647.387.917 ha.

Kekayaan alam seperti habitat 15.000 hingga 20.000 jenis tumbuhan (endemik). Lalu, 223 jenis burung (52 persen endemik).

Lemah Pengawasan

Kerusakan hutan secara besar- besaran di Papua dan kawasan timur lainnya bahkan di seluruh Insonesia akibat lemahnya pengawasan.

Seperti diketahui bahwa pengawasan sebagai fungsi manajemen. Dimaksudkan, untuk mengetehui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan.

Pengawasan hutan di Papua dan Papua Barat seperti tak terlaksana dengam baik.

Buktinya, penebangan hutan mangrove untuk menujang pembangunan di daerah ini. Bahkan, posisi lapangan pemasaran pohon kayu mangrove yang sudah diolah, berada di jalan utama kota Sorong, misalnya.

Pengawasan hutan di daerah ini tak seperti yang diharapkan. Seharusnya, petugas pengawas hutan melakukan pendekatan agar warga alih profesi ke bertani yang benar.

Tapi, justru, banyak warga kota yang memanfaatkan kayu mangrove yang sudah diolah itu untuk mendukung pembangunan rumah, misalnya.

Di bidang hutan luas seperti perkebunan sawit yang dikelola pihak pemilik izin usaha, kurang ada pengawasan.

Para pengawas tidak maksimal masuk hutan perkebunan untuk mengawasi sudah berapa hektare lahan yang ditanami bibit kelapa sawit.

Lantas sudah berapa banyak bibit pohon. Untuk, penanaman kembali hutan yqng sudah dieksploitasi pengusaha perkebunan itu.

Kemudian, apakah Amdal yang dibuat pihak perkebunan dijalankan sesuai perencanaan awal ataukah tidak.

Lalu, dampak perkebunan atau investasi apa pun namanya kepada kesejahteraan warga pemilik lahan ada atau tidak.

Pengawasan ini sebenarnya merupakan tugas kompleksitas aparat pemerintah. Khususnya pemegang kendali pengawasan di pemerintah daerah dan pusat.

Organisasi atau institusi pengawasan hutan ini belum menjadi badan yang diberdayakan dengan maksimal. Untuk, kepentingan pembangunan bangsa.

Dampak dari kelalaian pengawasan itu, kini hutan dieksploitasi untuk kepentingan personel dan koorporasi tertentu saja.

Hal itu diketahui jelas oleh masyarakat pemilik hak ulayat di daerah-daerah. Termasuk di Papua dan Papua Barat.

Kini masyarakat menolak investasi di daerah. Khususnya perkebunan sawit. Pasalnya, pemilik lahan justru miskin di atas kekayaan lahan hutannya sendiri.

Kalau sudah begini, salah siapa ? Akibatnya warga pemilik hutan meminta agar lahan-lahan perkebunaan sawit ini dikembalikan sebagai hutan adat.

Bahkan warga tak ingin ada investasi lagi di tanah mereka. Khususnya di Papua dan Papua Barat.

Faktanya, hari ini, pengawasan sangat lemah. Berdampak, pada investasi sawit dan lainnya akan mati. Jika kondisi ini terus dibiarkan berlarut.

(Bersumber dari berbagai referesi).


Penulis: Wartawan Utama UKW Dewan Pers, Wartawan suarakarya.id, Jurnalis Ubahlaku, Mantan Ketua PWI Sorong. Kini, Sekretaris Penasehat PWI Sorong.