logo

Menko PMK: Aksi Keji KKB Ke Nakes Sangat Memprihatinkan

 Menko PMK: Aksi Keji KKB Ke Nakes Sangat Memprihatinkan

Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan).(foto,ist)
20 September 2021 22:49 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ke para tenaga kesehatan (nakes) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua keji dan sangat tidak terpuji.

"Ini sangat memprihatinkan. Apapun niatnya, apapun langkahnya, ini sangat tidak terpuji karena ketika yang jadi sasaran justru mereka yang selama ini melayani masyarakat Papua, yang dalam banyak hal masih tertinggal dibandingkan saudara-saudaranya yang lain," tegas Menko PMK, di Jakarta, Senin (20/9/2021) pagi.

Dia mengatakan, siapapun harus mendapat perlindungan dan pengamanan yang ketat. Terutama, para petugas layanan masyarakat seperti nakes yang ada di daerah rawan.

Sehingga, mereka bisa leluasa menjalankan tugas tanpa merasa khawatir dan terancam. Meskipun, menurutnya, untuk dapat lebih menjamin keamanan nakes tidak perlu membangun kembali fasilitas layanan kesehatan di dekat markas TNI/Polri. Selain memerlukan biaya yang tinggi, persoalan tanah adat dan ulayat juga tidak mudah untuk dilakukan pembebasan.

"Menurut saya ya aparatnya yang mendekati pusat-pusat pelayanan itu. Dibikin pos, didekatkanlah pos-pos penjagaan itu dengan pusat-pusat pelayanan," tutur Menko PMK.

Kendati, dia yakin Menko Polhukam dan TNI/Polri sudah melakukan upaya pengamanan secara ketat dan cepat. Hanya saja, kata mantan Mendikbud itu, terutama bagi para petugas layanan masyarakat seperti nakes perlu pendampingan selama bertugas.

Imbas dari kekerasan keji yang mengakibatkan seorang nakes meninggal tersebut, Menko PMK berharap nakes di Papua termasuk di wilayah rawan agar dapat tetap bertugas dan melayani masyarakat. Hal itu, lantaran masyarakat di sana sangat membutuhkan pelayanan publik terutama kesehatan.

“Tentu saja mereka yang jadi korban harus ditarik dan diberi trauma healing. Tapi, kalau ada yang usul (layanan kesehatan) ditarik saya keberatan. Justru target mereka (KKB) supaya layanan-layanan publik ini berhenti di sana. Sehingga, tercipta ketidakpuasan masyarakat dan kemudian melakukan pembangkangan,” ungkap Menko PMK.

Solusi yang dapat dilakukan, lanjutnya, yaitu dengan melakukan rotasi nakes di Papua. Yang penting, katanya, jangan sampai nakes yang menjadi korban ditarik kemudian tanpa ada penggantian di sana, sehingga akan sangat merepotkan dan tentunya merugikan masyarakat.

“Kasian masyarakat. Ini kan bukan salah mereka, yang bikin ulah dan kurang ajar itu anggota KKB. Jangan sampai kemudian sanksinya itu secara tidak langsung kepada masyarakat yang jelas-jelas mereka juga berada dalam keadaan tertekan,” terang Menko PMK.

Sekali lagi, ia berpesan agar nakes dan termasuk para guru yang bertugas di Papua khususnya wilayah pedalaman serta daerah rawan harus dibekali pengamanan dan perlindungan ekstra dari aparat. ***

Editor : Pudja Rukmana