logo

MA Diharapkan Berikan Keadilan Bernurani Kepada Pencarinya

MA Diharapkan Berikan Keadilan Bernurani Kepada Pencarinya

Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH CBL
13 September 2021 21:56 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kejaksaan Agung kerapkali dinilai bagai TNI atau paling tidak meniru militer dalam hal pelaksanaan sebagian tugas-tugas yang diembannya. Contoh rencana tuntutan (rentut), jaksa penuntut umum hanya mengajukan atau mengusulkan yang menentukan ringan-beratnya tuntutan itu adalah pimpinan JPU bersangkutan.

Banyak contoh bahwa perintah atau apa kata "komandan", apalagi sampai pucuk pimpinan, begitu menentukan di Kejaksaan Agung dan jajarannya. Adalah Jaksa Agung Prof Dr ST Burhanuddin SH MH mengingatkan jajarannya, khususnya jaksa, bahwa hokum bersumber dari moral kemudian hati nurani. Atas dasar itu dia sebagai Jaksa Agung tidak butuh jaksa pintar dan cerdas tetapi tidak berintegritas dan tak bermoral.

“Saya sebagai Jaksa Agung hanya butuh jaksa pintar, cerdas, berintegritas dan professional,” demikian Jaksa Agung dalam harapannya akan figur-figur jaksa di institusinya. Sebab, menurutnya, rasa keadilan tidak ada di text book tetap ada di dalam hati nurani.

Sayangnya harapan Jaksa Agung itu tidak selamanya berjalan apa adanya di lapangan, adakalanya justru bertolak belakang. Sebagaimana dilakukan jaksa-jaksa di Jampidsus yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pravithar Prem Harjani. Akibatnya, dia pun menjadi pemohon keberatan ke Pengadilan Tipikor Jakarta terkait putusan No: 29/Pid//Sus/TPK2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 yang terdaftar dengan No:Register:13/Pid/Sus/Keb/TPK/2020/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Benny Tjokrosaputro versus Kejaksaan Agung sebagai termohon kasasi.

“Kejaksaan Agung, dalam hal ini Jampidsus kan telah menyita/merampas barang-barang berupa saham milik pihak ketiga tanpa membuat tanda terima. Jampidsus juga melakukan pemblokiran SID atau Single Investor atas nama Pravithar Prem Harjani,” ungkap advokat Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH CBL, Senin (13/9/2021).

Padahal, kata Hartono, termohon kasasi tak mampu membuktikan pemohon kasasi (Pravithar Prem Harjani) dengan para terdakwa Tipikor PT Asuransi Jiwasraya tidak ada membuat perjanjian kerja sama. Termohon kasasi tidak mampu membuktikan  ada aliran dana para terdakwa Tipikor  masuk ke dalam rekening pemohon kasasi.

Termohon kasasi tidak mampu pula membuktikan satupun  perusahaan sekuritas  adalah Nominee dari para terdakwa tipikor PT Asuransi Jiwasraya. Perusahaan sekuritas seperti PT NH Karindo Sekuritas Indonesia melalui kesaksian para direkturnya secara tegas menyatakan  bahwa keberadan saham yang  ditransaksikan oleh pemohon kasasi di perusahaannya tidak ada satupun yang menjadi milik atau terafiliasi dengan Benny Tjokrosaputro atau yang  lainnya.

Hartono mengungkapkan terdapat hutang marjin senilai Rp 45 miliar ke perusahaan sekuritas, saham-yang menjadi jaminan dari hutang marjin tersebut ikut disita atau dirampas oleh Kejaksaan Agung sehingga menimbulkan efek dominan bagi perusahaan sekuritas yang terdampak mengalami kerugian material.

Kesalahan pihak Jampidsus adalah ketika dilakukan penyitan tidak dipisahkan aset tersangka dengan aset pihak ketiga. Padahal, menurut UU yang berlaku,  penyitaan hanya terkait harta kekayaan milik tersangka atau terdakwa. Kalau menyangkut pihak ketiga mestinya harus disendirikan. “Ironisnya pemohon kasasi dibuat sebagai Nominee Benny Tjokrosaputro oleh termohon kasasi,” tutur Hartono.

Pemohon kasasi sesungguhnya tidak ada tercantum dalam surat dakwaan Benny Tjokrosaputro. Namun sayangnya,  harta benda pihak ketiga milik pemohon kasasi dengan sewenang-wenang telah diblokir, disita dan dirampas sebagai nama tercantum dalam putusan  perkara Tipikor dalam penggelolaan keuangan dan dana investasi  PT Asuransi Jiwasraya No: 29/Pid/Sus/TPK/2020/PN.JKt Pst tanggal 26 Oktober 2020.

Atas fakta-fakta itu Hartono Tanuwidjaja berharap Mahkamah Agung sebagai palang pintu atau rumah keadilan terakhir agar memberikan rasa keadilan yang berkebenaran dan bernurani bagi para pencari dan perindu keadilan.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto