logo

 Menepis Anggapan Ganti Menteri Ganti Kebijakan

Menepis Anggapan Ganti Menteri Ganti Kebijakan

05 September 2021 21:38 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Prantasi Harmi Tjahjanti SSi MT

Dunia Pendidikan Tinggi (baca: Perguruan Tinggi) dalam satu tahun ini diramaikan dengan ‘hashtag” Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Hampir semua kegiatan Perguruan Tinggi dalam acara online Webinar dan lainnya tidak pernah lupa memajang logo tulisan putih Kampus Merdeka dan dibawahnya ditulis Indonesia Jaya dengan background warna biru muda.

Memang, begitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek), Nadiem Anwar Makarim mencetuskan Program MBKM, tak pelak dunia Perguruan Tinggi mulai gelisah. Dalam benak mereka hanya terlintas satu pikiran: Ganti Menteri Ganti Kebijakan (GMGK).

Awalnya pun, saya berpikiran seperti itu, ruwet dan merepotkan. Namun, apabila kita telusuri lebih jauh apa yang diinginkan Mendikbud-Ristek kita, ini adalah berprinsip bahwa para mahasiswa yang kita luluskan “harus siap pakai”. Artinya, mereka sudah berbekal “senjata” yang hebat untuk siap terjun di “medan perang”.

Penjelasan rincinya apabila mereka diterima di suatu Perusahaan-perusahaan swasta/Praktisi, maka mereka memang telah siap bekerja. Perusahaan tersebut tidak perlu lagi untuk menyelenggarakan latihan-latihan untuk mereka, yang berimbas pada pengeluaran dana Perusahaan, dan itu tidak salah, karena “visi misi” Perusahaan memang profit oriented.

“Visi misi” ini sangat klop/cocok dengan Nadiem Anwar Makarim yang memang memiliki latar belakang Praktisi (pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand).

Jika seperti itu maka terlintas juga anggapan bahwa Kebijakan MBKM hanya ambisi pribadi mas Menteri sajakah? Tentu tidak, yang perlu digarisbawahi adalah lulusan mahasiswa harus “siap pakai”.

Sehingga, bila merujuk pada tujuan itu maka sebenarnya tidak ada Kebijakan yang bertentangan dengan tujuan tersebut. Dasar-dasar hukumnya dimulai dari Undang-undang nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12 ayat (1) huruf e dan f, tertulis bahwa Berdasarkan Sistem Terbuka, pendidikan harus diselenggarakan dengan fleksibilitas dalam pemilihan jalur pendidikan dan waktu penyelesaian program lintas satuan atau jalur pendidikan (multi entry-multi exit system).

Peserta didik dapat belajar sambil bekerja serta mengikuti pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pelaksanaan mandat undang-undang tersebut menimbulkan konsekuensi untuk memberi peluang seluas-luasnya bagi setiap individu. Untuk memperoleh kesetaraan jenjang kualifikasi melalui setiap jalur atau berpindah jalur pendidikan sesuai dengan pilihannya masing-masing.

Dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang muncul atas gabungan pemikiran dan masukan-masukan saat itu, dari lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemennakertrans), juga dari pihak-pihak lain yang terkait. Seperti Asosiasi Industri, Asosiasi Profesi, Badan atau Lembaga Sertifikasi Profesi, Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Menengah dan Tinggi, serta Badan atau Lembaga Akreditasi.

Hingga tercipta hasil Penjejangan KKNI melalui 4 jejak jalan (pathways) yaitu: (1) Profesi (sertifikasi profesi), (2) Pendidikan (gelar akademis), (3) Otodidak (pengalaman keahlian khusus), dan (4) Industri (fungsi jabatan kerja). Intinya para lulusan mahasiswa diharapkan (lebih tegasnya lagi diwajibkan) dalam KKNI itu telah memiliki kualifikasi tertentu yang nanti dipakai dalam dunia kerja.

Kemudian 8 tahun setelah adanya KKNI tersebut, munculkan MBKM yang sekarang ramai di “jagat” Pendidikan Tinggi ini. Dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan salah satu isinya tentang Kebijakan: Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MB-KM).

Yaitu meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar yang diitujukan bagi pendidikan tinggi bertajuk Kampus Merdeka. Lebih teknis peraturan terbaru ini, bahasa kerennya tidak hanya teori saja. Jadi kebijakan awal sampai saat ini tetap sambung-menyambung dan saling menguatkan. Jadi tidak ada istilah GMGK: Ganti Menteri Ganti Kebijakan.***

Dr Prantasi Harmi Tjahjanti SSi MT -  Dosen Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Editor : Gungde Ariwangsa SH