logo

Hakim Diminta Tetap Berpedoman Pada Asas Peradilan Sederhana

Hakim Diminta Tetap Berpedoman Pada Asas Peradilan Sederhana

sidang perkara Arwan Koty
31 Juli 2021 14:10 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Penasihat hukum terdakwa Arwan Koty, Aristoteles Siahaan SH dan Efendi Sidabariba SH berharap majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pimpinan Arlandi Triyogo SH MH dengan anggota Ahmad Sayuti SH MH dan Toto SH MH tetap berpedoman pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sebab, asas tersebut diatur dengan Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggantikan UU No 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No 14 tahun 1970. Pasal 4 ayat (2) UU tersebut menyebutkan “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”.

Aristoteles Siahaan SH dan Efendi Sidabariba SH mengatakan, seharusnya ada jaksa pengganti yang menyidangkan perkara kliennya (Arwan Koty), karena itu sesuai dengan asas peradilan cepat biaya murah dan sederhana. “Seharusnya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan dapat menunjuk jaksa pengganti (JPU pengganti) untuk menyidangkan perkara klien kami, Arwan Koty, yang mana hal itu sesuai asas peradilan cepat biaya murah dan sederhana. Masalahnya, kami melihat JPU yang menyidangkan perkara klien kami, sudah tidak profesional dan ada indikasi atau dugaan mengulur-ngulur waktu sehingga penanganan perkara aquo berlarut-larut,” ujar Efendi Sidabariba di Jakarta, Sabtu (31/7/2021).

Berlarut-larutnya penanganan perkaranya membuat ruang gerak terdakwa Arwan Koty yang pengusaha tambang menjadi sangat terbatas bahkan sempit. Hampir seluruh waktunya habis mengurus perkaranya. Sebagaimana diketahui kemudahan berusaha atau ease of doing business bukan hanya dipengaruhi regulasi dan perizinan, tetapi juga waktu tunggu yang dihabiskan dalam menyelesaian sengketa bisnis di pengadilan. Sebagai pemegang kekuasaan di peradilan umum, Mahkamah Agung sesungguhnya telah menaruh perhatian pada aspek tersebut. Tetapi mengubah kebiasaan “jam karet” di pengadilan tak semudah membalikkan telapak tangan. Jumlah perkara yang banyak, jadwal sidang molor, salah satu pihak belum hadir, atau tiba-tiba hakim sakit hanya beberapa penyebab gangguan terhadap proses pengadilan. Akibatnya, jadwal sidang yang tertera di surat panggilan umumnya tak terpenuhi alias tak sesuai. Manajemen waktu masih jadi persoalan pelik dalam proses peradilan di negeri ini.

Banyak pihak yang berperkara harus kecewa karena sidang terpaksa ditunda padahal sudah datang dari jauh dan sejak pagi tiba di pengadilan dan menghabiskan waktu berjam-jam. Padahal, habis waktu habis pula biaya yang tidak sedikit dan melalui proses yang berbelit-belit. Jika mengacu ke pasal 2 ayat (4) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Kehakiman, kata sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium justice delayed justice denied, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

Sebagaimana diketahui majelis hakim PN Jakarta Selatan pimpinan Arlandi Triyogo SH MH kembali menunda sidang perkara dugaan laporan palsu dengan terdakwa Arwan Koti tiga pekan ke depan, pada Rabu (28/7/2021). Padahal sebelumnya sudah dilakukan penundaan selama tiga pekan, dan dijadwalkan sidang pada Rabu 28 Juli 2021 dengan agenda pemeriksaan saksi a de charge atau meringankan dan dengar pendapat ahli dari terdakwa.

Penundaan tiga pekan sebelumnya terjadi menyusul PPKM Darurat. Sedangkan penundaan sidang Rabu (28/7/2021) lantaran Jaksa Sigit Hendradi SH dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat hadir ke PN Jakarta Selatan.

Ketika ditanya mengenai perihal penundaan sidang tersebut, anggota majelis hakim Toto mengatakan, sidang ditunda karena permintaan dari jaksa. “Sidang kita tunda karena isteri JPU yang menyidangkan perkara ini sedang sakit”, kata Toto, Rabu (28/7/2012).

Anggota majelis hakim Ahmad Sayuti yang ditanya mengenai penundaan sidang juga mengatakan lantaran jaksa tidak hadir. Namun dan untuk lebih jelasnya disilakan bertanya kepada Ketua Majelis Makim Arlandi Triyogo.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto