logo

MAKI Curiga Ada Perlakuan Istimewa Terhadap Pinangki

MAKI Curiga Ada Perlakuan Istimewa Terhadap Pinangki

terpidana Pinangki
31 Juli 2021 14:04 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menduga ada perlakuan istimewa diberikan kepada terpidana kasus suap dan gratifikasi Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari.

“Saya menerima informasi bahwa bekas jaksa Pinangki masih dipenjara di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejaksaan Agung. Padahal Pinangki seyogyanya harus dipindahkan ke Rutan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur.  Jelas Kejaksaan melakukan disparitas penegakan hukum. Kami akan lapor Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Kejaksaan (Komjak) atas dugaan ini," ujar Boyamin, Sabtu (31/7/2021).

Jika informasi yang diperolehnya benar adanya, Boyamin memandang pelakuan istimewa tersebut merupakan bentuk disparitas penegakan hukum Kejaksaan Agung. Tidak itu saja, Boyamin juga mendesak agar Pinangki sebagai terpidana harus segera di eksekusi ke Rutan Pondok Bambu. "Saya menduga hal yang sengaja ditutupin adalah benar adanya," ujarnya tanpa merinci hal yang ditutup-tutupi tersebut.

Pinangki Sirna Malasari sebelumnya divonis Pengadilan Tipikor Jakarta selama 10 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada sidang banding Senin 14 Juni 2021, mendiskon hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi empat tahun. Salah satu alasan hakim membonsai hukuman tersebut yaitu bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.

Kejaksaan Agung sendiri memutuskan untuk tak mengajukan kasasi terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memotong hukuman eks jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. "JPU berpandangan bahwa tuntutan telah dipenuhi dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selain tidak terdapat alasan untuk mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP," kata Kepala Kejari Jakarta Pusat Riono Budisantoso.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga telah memeriksa dan mengadili perkara dimaksud secara benar dan tidak melampaui batas wewenangnya. "Maka itu, desakan agar JPU mengajukan upaya hukum kasasi sama artinya dengan meminta JPU untuk melakukan tindakan yang tidak memiliki dasar hukum. Hal itu tentu saja tidak dibenarkan," demikian Riono.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto