logo

Kejati Banten Minta Kasus Pemalsuan Segera Ditahapduakan

Kejati Banten Minta Kasus Pemalsuan Segera Ditahapduakan

advokat Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH CBL
31 Juli 2021 13:54 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Asisten Tindak  Pidana Umum (Aspidum)  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten Dr Irwan Ginting SH MH mempersilakan penyidik Polda Banten menyerahkan tersangka H Zakis Djakaria dan H Gunawan berikut berkas-berkasnya guna dilimpahkan (berkasnya) lagi ke Pengadilan Negeri (PN) Serang untuk disidangkan.

Pasalnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten melalui Aspidum  Kejati Banten telah menyatakan memenuhi syarat untuk disidangkan atau P21 berkas perkara kedua tersangka dalam kaitan pemalsuan atau klaim kepemilikan tanah hasil reklamasi PT Farika Steel (FS) oleh PT Bandar Bakau Jaya (BBJ). Padahal, kawasan yang tadinya laut itu - setelah direklamasi berdasarkan ketentuan yang berlaku - saat ini tengah dimohonkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang oleh PT FS. Itu artinya PT FS bakal terikat perjanjian kerja sama dalam penguasaan  kawasan itu dengan Pemkab Serang selama 30 tahun ke depan.

Permintaan tahap dua yang diajukan Aspidum Kejati Banten ke penyidik Polda Banten, kata penasihat hukum PT FS, Hartono Tanuwidjaja SH MH MSi CBL, Sabtu (31/7/2021), sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat  (3) b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP. Oleh karena setelah tahap dua nantinya tanggung jawab  tersangka dan barang bukti beralih dari penyidik  Polda Banten ke Kejati Banten.

Dirut PT BBJ, H Jakis Djakaria, Gunawan Bin Dana dan Jeffry Djakaria sebelumnya dilaporkan penasihat hukum PT FS, Hartono Tanuwidjaja, atas dugaan penggunaan surat palsu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang pada 20 Mei 2020.

Pihak PT FS mengetahui  keberadaan surat pernyataan pelimpahan garapan tanah negara yang terletak di Blok Kalu Jero Persil 003 Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang seluas 20.000 m2 antara Gunawan kepada PT BBJ yang ditandarangani oleh  Kepala Desa Margagiri dan Camat Bojo Negara Nomor Reg. 590/033/Pmt tanggal 10 Agustus 2015.  PT FS kemudian mengajukan gugatan ke PTUN No.66/G/2019/PTUN. Srg tanggal 16 Desenber 2019. Pada pada 17 Maret 2020 pelapor mengajukan bukti surat pernyataan pelimpahan garapan tersebut yang diberi tanda  T 1-5. Saat pemeriksaan saksi Asmawi MM selaku mantan Camat Bojonegara disebutkan bahwa saksi tidak pernah menandatangani  surat pernyataan pelimpahan garapan antara Gunawan kepada PT BBJ tersebut bernomor Reg: 590/033/Pemt tanggal 10 Agustus 2015.

Majelis hakim PTUN Serang mengabulkan gugatan PT FS, yang secara tidak langsung mengisyaratkan adanya pemalsuan terkait kasus tersebut. Putusan PTUN Serang pun dikuatkan pula oleh PTTUN DKI Jakarta. “Meskipun tergugat/pembanding berwenang menerbitkan obyek sengketa akan tetapi yang dijadikan obyek kewenangannya tanah yang dicantumkan dalam surat keterangan hak garapan tersebut adalah tanah negara yang belum menjadi hak-hak perorangan. Tanah negara sendiri adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara sehingga tidak boleh dihapuskan/dialihkan atau diperjualbelikan,” kurang lebih demikianlah amar putusan PTTUN DKI Jakarta.

Dengan batalnya surat keputusan Kepala Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang berupa surat keterangan menggarap nomor 590/Pemt/DS-193/070/1999 seluas 10.000 m2 atas nama Gunawan bin Dana, PTUN Serang dan PTTUN Jakarta mewajibkan Kepala Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang untuk mencabut surat keterangan menggarap No 590/Pemt/DS-193/070/1999 tanggal 1 Juli 1999 seluas 10.000 m2 atas nama Gunawan bin Dana.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto