logo

Putkom: Pelaku UMKM Harus Cerdas Manfaatkan Digitalisasi Saat Pandemi

Putkom: Pelaku UMKM Harus Cerdas Manfaatkan Digitalisasi Saat Pandemi

Anggota Komisi XI (Keuangan dan Perbankan) DPR RI, Puteri Anetta Komarudin menjadi narasumber utama Webinar bertajuk "Literasi Pengembangan Ekonomi Kreatif UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19" di Jakarta (Ist)
27 Juli 2021 02:22 WIB
Penulis : AG. Sofyan

SuaraKarya.id - JAKARTA: Anggota Komisi XI (Keuangan dan Perbankan) DPR RI, Puteri Anetta Komarudin memberikan rasa optimisme bahwa meski di saat Pandemi Covid-19 yang belum berakhir, namun ikhtiar Pemerintah dengan dukungan masyarakat dalam memutus rantai penyebaran virus Korona dengan usaha keras untuk menyelamatkan dan menyehatkan rakyat melalui penerapan dan pelaksanaan protokol kesehatan 5M (memakai masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas) lalu dibarengi dengan program vaksinasi nasional untuk membentuk herd immunity (kekebalan komunal) serta penerapan PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan sekarang PPKM level 4 hingga program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui bantuan sosial dan stimulus ekonomi, kelak Indonesia akan keluar dari krisis multidimensi ini.

Pesan optimisme Puteri disampaikan saat menjadi narasumber Webinar KKN UMJ Kelompok 58 yang mengambil tajuk "Literasi Pengembangan Ekonomi Kreatif UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19" di Jakarta, Sabtu (26/7/2021).

"Bagi teman-teman kampus yang ingin memulai berbisnis saat ini, tentu bukanlah suatu hal yang mudah karena dihadapkan dengan berbagai tantangan. Tetapi, kemunculan pelaku usaha baru di tengah tekanan akibat pandemi dapat dikatakan menjadi salah satu indikasi terjadinya proses pemulihan ekonomi dan sangat diharapkan dapat membawa energi positif bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. Namun, untuk memulai aktivitas bisnis di tengah pandemi, pelaku usaha, tentu harus memiliki strategi dan kemampuan manajerial yang terarah, dan mampu mengimplementasikannya dengan optimal melalui terobosan inovasi dan kreativitas. Dalam penyusunan strategi bisnis pun penting untuk mengetahui alasan dan tujuan keberadaan usaha tersebut. Fokus dan arah bisnis juga harus mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari dalam pemenuhan demand di tengah krisis pandemi. Kemudian, dengan era digitalisasi yang kian pesat di tengah kondisi pandemi, para pelaku usaha juga harus mampu memaksimalkan platform e-commerce, platform ride hailing, social media, dompet digital (e-wallet) hingga jasa logistik dalam memperluas jangkauan pemasaran, mempermudah aktivitas sistem pembayaran serta menjangkau distribusi ke seluruh wilayah menggunakan berbagai jasa logistik yang tersedia," tutur Putkom, sapaan akrab Srikandi Milenial Beringin ini.

Putkom juga mengingatkan kepada para pelaku bisnis baru juga perlu menjaring kemitraan dengan berbagai pihak dan entitas bisnis lainnya.

"Tak kalah penting, pelaku UMKM perlu memiliki literasi dalam memanfaatkan berbagai program bantuan maupun stimulus yang disediakan pemerintah maupun otoritas terkait guna menunjang ketahanan dan pertumbuhan bisnis mereka. Karena, tentu bersama-sama dan saling tolong-menolong kita bisa segera bangkit dan bertahan melewati berbagai cobaan berat saat ini," ungkap politisi Golkar yang sebelumnya berkarir di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini.

Menurutnya, peran UMKM ini sangatlah vital bagi perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 61 persen terhadap PDB hingga serapan tenaga kerja mencapai 97 persen.

"Artinya, UMKM ini memiliki peran sentral untuk memacu pulihnya perekonomian kita," jelas sulung Ade Komarudin yang dikenal tokoh senior Golkar pernah menjadi Ketua DPR RI ini.

Di Indonesia sendiri, dampak pandemi telah mengoreksi kinerja ekonomi yang tumbuh negatif 2,07 persen (yoy) sepanjang tahun 2020 dengan kontraksi terdalam terjadi pada Q2-2020 yang tumbuh negatif 5,32 persen (yoy).

"Memasuki tahun 2021, ekonomi kita terus mendekat ke zona positif, dimana pada Q1-2021 telah mencapai minus 0,71 persen (yoy). Oleh karenanya, adanya second wave yang terjadi sekarang ini patut diwaspadai dampaknya terhadap proses pemulihan ekonomi yang berlangsung," ungkap Putkom.

Diungkapkannya, sektor UMKM pun tak luput terkena imbas dari pandemi. Padahal sebelumnya, sektor ini dinilai cukup tangguh bertahan meski diterjang krisis seperti yang terjadi pada tahun 1998 maupun krisis keuangan global tahun 2008. Namun, hantaman pandemi ini ternyata berbeda dari krisis sebelumnya, karena memberikan pukulan baik dari supply dan demand. Akibatnya, UMKM justru menjadi sektor yang paling rentan terdampak akibat pembatasan mobilitas yang menyebabkan penurunan omzet hingga terganggunya penyediaan bahan baku dan kesulitan permodalan.

Bahkan, kata dia, dari hasil penelitian OJK bersama BCG menyebutkan sebanyak 75 persen responden menganggap krisis pandemi ini memiliki dampak signifikan dan berbeda dari krisis sebelumnya yang pernah dialami. Berbagai survei yang dilakukan sejumlah lembaga baik pada saat awal munculnya pandemi hingga riset terkini, seperti yang dilakukan ADB, OJK-BCG, Bank Indonesia hingga Mandiri Institute, terkait dampak pandemi terhadap daya tahan UMKM menunjukkan hasil yang konsisten.

Ditemukan setidaknya, 50 persen responden bahkan lebih, mengaku terdampak pandemi, terutama dari sisi penurunan penjualan. Bahkan hasil survei ADB menyebutkan bahwa 48,6 persen responden terpaksa harus tutup sementara akibat pandemi.

"Padahal, peran UMKM ini sangatlah vital bagi perekonomian kita dengan kontribusi sekitar 61 persen terhadap PDB hingga serapan tenaga kerja mencapai 97 persen. Artinya, UMKM ini memiliki peran sentral untuk memacu pulihnya perekonomian kita," tutur alumni Universitas Melbourne, Australia ini.

Pada tahun 2020, ungkap Puteri, pemerintah telah merealisasikan program PEN tahun 2020 sebesar Rp575,8 Triliun. Sementara untuk dukungan UMKM telah terserap sebesar Rp112,3 Triliun. Sedangkan tahun ini, pemerintah kembali mengalokasikan dana PEN sebesar Rp744,75 Triliun, dimana sebanyak Rp 161,20 Triliun dialokasikan untuk mendukung UMKM dan korporasi.

Selain dukungan fiskal, dari laporan OJK kepada parlemen, kata dia, OJK juga memberikan dukungan melalui restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai dengan POJK 11 tahun 2020 beserta perubahannya, yang mengatur mengenai restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak sejak Maret tahun ini hingga Maret 2022. Melalui ketentuan ini, debitur yang terdampak pandemi mendapatkan keringanan pembayaran angsuran.

Pun, bagi perbankan maupun lembaga pembiayaan juga tidak membentuk pencadangan setelah debitur mendapatkan restrukturisasi. Per April 2021, OJK mencatat realisasi restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai Rp775,32 Triliun kepada 5,29 juta debitur.

Sedangkan restrukturisasi kredit perbankan yang menyasar segmen UMKM mencapai Rp299,15 Triliun kepada 3,71 juta debitur.***