logo

Dari Tim Verifikasi Pilwabup, Kini Dani Ramdan Jabat Pj Bupati Bekasi

Dari Tim Verifikasi Pilwabup, Kini Dani Ramdan Jabat Pj Bupati Bekasi

Kantor Bupati Bekasi. (FOTO: Ist).
24 Juli 2021 15:07 WIB
Penulis : Dharma

SuaraKarya.id - CIKARANG: Dani Ramdan kembali diamanatkan memegang kendali kepala daerah. Ia sebelumnya pernah menjadi pejabat sementara (Pjs) Bupati Pangandaran untuk menggantikan kepala daerah setempat yang maju dalam pilkada serentak 2020.

Kini, ia menduduki jabatan sebagai penjabat (Pj) Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022.

Mendagri Tito Karnavian menunjuk Dani Ramdan menggantikan Eka Supria Atmaja yang meninggal pada 11 Juli lalu.

Ia pun dilantik oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil secara virtual langsung dari Gedung Negara Pakuan, Bandung pada Kamis (22/7/2021).

Sebelum diamanatkan memegang kendali Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, Dani yang menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Pemerintaha Provinsi Jawa Barat, turut dalam memverifikasi persoalan pemilihan wakil bupati (pilwabup) di tahun itu.

Pada sengketa pilwabup tersebut, terdapat pandangan (multi tafsir) terhadap Undang-Undang. Pihak legislatif berpendapat bahwa mekanisme pilwabup sudah sesuai Undang-Undang yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD Kabupaten Bekasi. 

Berbeda dengan pandangan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja bahwa pihak DPRD belum menyampaikan usulan pilwabup (sesuai amanat UU) harus melalui Bupati. Pasalnya, Bupati belum bulat atas dua nama calon wakil bupati (cawabup). Apalagi di bulan Maret muncul surat baru dari PAN dan Golkar. 

Namun demikian, dalam catatan tim verifikasi pilwabup, Pemprov Jawa Barat, yakni menghimpun seluruh pandangan, memetakan dan menyampaikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Kemudian dalam perjalanannya, Ditjen OTDA Kemendagri telah mengeluarkan surat keputusan diantaranya, pertama rapat pada 22 Juli 2020 oleh Kemendagri berdasarkan surat undangan dengan No.005/4178/SJ perihal undangan rapat keputusan yang tertuang dalam berita acara rapat fasilitas pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2020.

Kedua, rapat difasilitasi oleh Pemprov Jawa Barat melalui Sekda perihal usulan calon Wakil Bupati sisa masa jabatan 2017-2022 dari partai politik pengusung pada 18 Aguatus 2020 berdasarkan surat undangan Nomor 005/667/Pemksm tertanggal 14 Agustus 2020.

Namun dalam rapat tersebut tidak menghasilkan kesepakatan terkait usulan dua nama cawabup bekasi dari partai politik pengusung.

Alhasil, Mendagri menjalankan kesepakatan rapat pada 22 Juli 2020 yakni melakukan pemilihan ulang Wakil Bupati Bekasi. 

Dengan kata lain, Ahmad Marjuki tidak jadi dilantik sebagai Wakil Bupati Terpilih hasil produk rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi tentang Pilwabup Bekasi pada 18 Maret 2020. 

Surati Mendagri

Sebelum pelaksanaan rapat paripurna usulan pemberhentian Bupati Bekasi yang digelar pada 21 Juli 2020, hari Senin lalu, DPRD Kabupaten Bekasi menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Wakil Bupati Terpilih sisa masa jabatan periode 2017-2022.

"Hari Senin (19/7/2021) besok pimpinan DPRD akan menyurati Kemendagri dan Pemprov Jawa Barat terkait bagaimana nasib Wakil Bupati Bekasi terpilih yang telah dipilih oleh DPRD Kabupaten Bekasi," kata Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bekasi Muhammad Nuh kepada Suarakarya.id, Sabtu (17/7/2021).

Menurut Nuh, hal tersebut merupakan hak dari DPRD Kabupaten Bekasi. Karena, DPRD sebagai KPU-nya (penyelenggara wakil bupati terpilih).

"Wakil Bupati sudah terpilih namanya. Kemudian sudah kita ajukan, namun masih terkatung-katung."

"Nah tiba-tiba dari Kemendagri, kemudian dari Jawa Barat meminta kami, karena mereka akan menunjuk pejabat pelaksana harian (Plh) yang akan dilanjutkan untuk memilih Plt (pelaksana tugas)," kata Nuh.

Karena itu, sambung Nuh, banyak tokoh di Kabupaten Bekasi yang tidak setuju dengan usulan Kemendagri dan Pemprov Jawa Barat.

Kenapa demikian, karena dianggap (hak-hak) warga Kabupaten Bekasi tidak dihormati. Apalagi berdasarkan informasi, Gubernur sudah menyiapkan kandidat penjabat (Pj), walaupun belum disebutkan.

"Kami ingin duduk bersama, karena kami ditunjuk oleh elemen masyarakat minta bagaimana hasil kesepakatan rapat paripurna pemilihan wakil bupati bekasi."

"Sebab, kalau berjalan dengan baik, berarti kerja dewan dinilai bagus. Kenapa bagus, Karena kekosongan (bupati bekasi) inipun tidak akan terjadi, karena kami punya (cadangan) wakil bupati," terang Nuh.

Nuh juga meminta kepada Kemendagri melalui Gubernur Jawa Barat agar segera melantik Wakil Bupati Bekasi terpilih dalam agenda rapat paripurna pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan periode 2017-2022. 

Sebelumnya, Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Bupati Bekasi yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Ahmad Marzuki mendapatkam sebanyak 40 suara dari anggota dewan. Sedangkan Tuti Yasin mendapatkan 0 suara.

Dari proses pemilihan Wakil Bupati Bekasi itu didapatkan hasil rekapiulasi jumlah rincian surar suara dan cadangan terdapat 55 surat suara. Tetapi yang digunakan atau sah hanya 40 surat suara, sedangkan yang tidak digunakan sebanyak 1 surat suara. 

Dari 50 anggota DPRD Kabupaten Bekasi, hanya 40 orang dewan yang hadir mengikuti pemilihan ini. Sedangkan 10 orang absen, diantaranya 7 orang dari Fraksi Golkar, 1 dari Fraksi PKS, 1 dari Fraksi PBB, dan Fraksi Nasdem. ***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto