logo

Formappi: Dugaan Jual-Beli Jabatan Kental Di Kejaksaan, Ranking Pertama Gagal?

Formappi: Dugaan Jual-Beli Jabatan Kental Di Kejaksaan, Ranking Pertama Gagal?

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus.
19 Juli 2021 23:57 WIB
Penulis : AG. Sofyan

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi memilih Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta. Pengangkatan jabatan Febri tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksan Republik Indonesia tanggal 14 Juli 2021.

Padahal, berdasarkan hasil Seleksi Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati ) Berkualifikasi Pemantapan Tahun 2020 menentukan hasil penilaian berupa rekam jejak dan hasil asesmen kompetensi calon eseleon II A ranking tertinggi diduduki oleh Jaksa Dr Mia Amiati SH,MH. Sementara Febrie di posisi dua dari enam peserta seleksi.

Pengangkatan Febrie sebagai Kajati DKI pun dikritisi Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus. Dia menduga jika pemilihan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terdapat unsur jual beli jabatan.

"Patut diduga ada unsur jual beli jabatan. Jadi seleksi yang kemarin dilakukan secara live streaming di youtube dapat disimpulkan sebagai formalitas belaka," ujar Lucius kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/7/2021).

Secara umum, jaksa yang menduduki rangking pertama dalam seleksi pejabat Eselon II A biasanya mendapat kursi sebagai Kajati DKI Jakarta. Namun, yang menjadi perbincangan publik ialah status Mia Amiati yang mendapatkan nilai tertinggi saat seleksi, justru batal duduk di Kajati.

"Artinya seleksi menjadi sia-sia jika akhirnya hasil seleksi tak menjadi rujukan dalam penempatan posisi seseorang di Kejaksaan. Seleksi tersebut jadi semacam formalitas doang," ungkap Lucius.

Menurutnya, penentuan posisi Kajati DKI saat ini akhirnya sudah tidak objektif lagi. Lucius pun menduga hasil tersebut bisa memunculkan penilaian bahwa kolusi dan nepotisme di Kejaksaan masih menjadi lahan subur, jika sistem seleksi sudah dibumbui dengan penyelewengan kekuasaan.

"Itu yang saya sampaikan sebagai sekadar formalitas saja. Walaupun seleksinya disiarkan langsung melalui Youtube. Hasil akhirnya penentuan posisi tetap saja atas kemauan dan selera pimpinan," tuturnya.

Lucius pun mendesak pengawasan oleh Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dalam fungsinya sebagai anggota blegislatif untuk memeriksa dugaan terjadinya penyimpangan.

"Jangan-jangan ada jual beli posisi atau jabatan terjadi disitu, maka Komisi III DPR RI harus memeriksa hasil seleksi tersebut, termasuk mengusut tentang masih banyaknya kasus mafia hukum yang melibatkan jaksa dan selama ini belum mampu terkuak oleh para wakil rakyat di Senayan," ujarnya.

Sementara Pakar Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar mengatakan jika lelang jabatan tersebut dinyatakan terbuka, maka hasil proses itu menjadi keputusan sebagaimana mestinya.

"Jika tidak mengikuti hasil tes, maka harus ada penjelasan terbuka kepada publik mengingat lelang jabatan itu adalah terbuka dan publik berhak mengetahuinya transparansinya," tegas Fickar.

Menurutnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin harus menjelaskan kepada publik agar tidak ada prasangka buruk terhadap putusan batalnya Mia Amiati menjadi Kajati DKI.

"Jika tidak ada penjelasan maka berpotensi melahirkan preseden buruk terhadap para pejabat yang punya otoritas. Mengingat sistem yang sudah ada tidak diikuti dengan benar," ungkapnya.***